Lompat ke isi utama
Credit Tittle: Koordinasi Konas Difabel di Kantor Ohana, Kamis (9/10/2017)

Dua Agenda Besar dalam Konsentrasi Konas Difabel

Solider.or.id.Yogyakarta. Konsorsium Nasional (Konas) Difabel, di Kantor Ohana, Jalan Kaliurang, Sleman, pada Kamis (19/10/2017) menyelenggarakan diskusi dan koordinasi terkait dua agenda besar yang akan dihelat di Republik Indonesia. Agenda besar pertama terkait pengawalan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas. Adapun agenda besar kedua yakni Persiapan Hari Difabel Internasional (HDI) pada 3 Desember mendatang yang kebetulan  Yogyakarta akan menjadi tuan rumah.

Terkait penyelenggaraan HDI, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Dinsos DIY Drs. Subroto menjelaskan bahwa, hingga saat ini Dinsos DIY masih melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Gambaran pasti yang diperoleh, yakni bahwa penyelenggaraan HDI sudah dipastikan di Yogyakarta. Adapun gambaran lain masih dalam koordinasi intensif dengan Jajaran Kemensos RI.

Berdasarkan hasil diskusi, HDI akan dilaksanakan selama tujuh hari di mulai 27 November sampai dengan 3 Desember 2017. Dengan tempat masih tentatif, di Pagelaran Keraton Yogyakarta, alun-alun utara dan Museum Sonobudoyo Yogyakarta. Difabel People Organisation (DPO) akan berkontribusi selama 4 hari, 27 – 30 Nopember, dengan penjadwalan, dan independent penganggaran. Adapun pemerintah dalam hal ini Kemensos dengan pelaksana Dinsos DIY menghendel HDI pada 1-3 Desember 2017. Diskusi lanjut terkait HDI akan diselenggarakan di Kantor Dinsos DIY, pada Selasa (24/10) dengan melipatkan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lintas sektoral, dan DPO (Difabel People Organisation).

Bappenas siap menjadi leader

Terkait 7 (tujuh) RPP yang akan merepresentasikan UU N. 8 Tahun 2016, Direktur SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak) Nurul Saadah Andriani menginformasikan berberapa hal. Yakni, 4 (empat) RPP dipegang oleh Kementerian dan Lembaga (K/L sebagai leader), yakni: Perencanaan dan Penganggaran (Bappenas), Pendidikan (Kementerian Pendidikan), Hukum Peradilan, dan Pekerjaan. Adapun 3 (tiga ) RPP lain  yakni Kesejahteraan, Rehabilitas, Habilitasi dan Bencana; Layanan Publik dan Konsesi,  K/L terkait tidak mau melakukan dengan alasan tidak adanya penganggaran dan masih berpikir bahwa semua RPP menjadi tanggung jawab Kemensos.

Nurul juga menginformasikan bahwa saat ini Badan Pengawasan Penganggaran Nasional (Bappenas) telah siap dengan Draft RPP Perencanaan dan Pengenggaran. Harapannya draft dapat masuk dalam pembahasan Badan Legsilatif Nasional (Balegnas) pada akhir bulan Oktober. Tanggal 1 November 2017 sudah berencana menyusun rencana induk.

Satu draft RPP yang disusun Bappenas perlu mendapatkan pengawalan intensif dari CSO dan DPO. Dengan demikian jika draft RPP tersebut disetujui menjadi RPP maka akan menjadi dorongan bagi Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait dalam melakukan penyusunan 6 (enam) RPP lainnya.

Namun demikian proses membuat draft RPP tetap dalam konsentrasi Konas Difabel yang sudah dibagi melalui rapat koordnias Konas Difabel yang dilangsungkan di kantor SIGAB akhir bulan September 2017.

Pada diskusi yang dihadiri perwakilan Dinsos DIY dan beberapa DPO yakni OHANA, YAKKUM, SAPDA, CIQAL, SIGAB, Handicap International, menyepakati pula bahwa 7 (tujuh) draft RPP, akan dilaunching pada saat peringatan HDI, 3 Desember 2017. Dengan demikian HDI dapat menjadi momentum mendorong pemerintah melaksanakan kewajibannya. (harta nining wijaya).

The subscriber's email address.