Lompat ke isi utama
suasana FGD di Malang

FGD Untuk Aksesibilitas dan Peningkatan Layanan Kesehatan di Kota Malang

Solider.or.id, Malang - Forum Masyarakat Peduli Kesehatan (FMPK) bekerja sama dengan Malang Corruption Wacth mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas dan memberikan rekomendasi bagi  pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan di Kota Malang.  Kegiatan ini merupakan  tindak lanjut berbagai aduan masyarakat yang mereka terima. Hadir dalam FGD sejumlah instansi pemkot Malang yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas untuk menjawab berbagai aduan masyarakat serta Forum Malang Inklusi (FOMI) memberikan masukan terkait persoalan kesehatan difabilitas.

"Yang terpenting ada dua, pertama kami menyampaikan bersama FMPK temuan dari pos pengaduan dan CRC yang kita gunakan untuk audit sosial. Kedua, dari hasil penyampaian ini steakholder yang hadir pada hari ini mensepakati tindak lanjut bersama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu, " papar Koordinator MCW, M Fahrudin A kepada Solider usai acara, Kamis (19/10) di Kota Malang.

Fahrudin juga mengatakan kesehatan masyarakat difabel adalah isu penting dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Pihaknya akan mengajak jejaring yang aktif melakukan pendampingan difabel untuk merumuskan bersama persoalan dalam advokasi dan menentukan bentuk intervensi terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam kesempatan itu FMPK meminta kepada Pemerintah Kota Malang menganggarkan renovasi sarana dan prasarana kesehatan agar memenuhi standar aksesibilitas. FMPK juga menekankan pentingnya keterlibatan organisasi difabel dalam proses hingga uji coba sarana dan prasarana kesehatan.

"Pemerintah Kota Malang sudah mulai melalukan program kesehatan inklusif, hanya saja diperlukan keterbukaan informasi dan kerjasama antar pihak dan instansi agar bisa saling melengkapi," kata anggota FMPK Bidang Kajian dan Publikasi, Antonius Esthi kepada Solider usai acara.

Ia mengungkap pendataan yang dilakukan Forum Malang Inklusi (FOMI) pada sejumlah puskesmas dan rumah sakit di Kota Malang yang layanannya belum sepenuhnya akses bagi difabel.

"Beberapa puskesmas sudamelengkapi ramp (plengsengan) dan handrail untuk pengguna kursi roda dan runing text atau informasi tulisan yang bermanfaat bagi tuli. Namun rata-rata untuk kamar mandi masih belum standar aksesibilitas, sempit dan tak ada ruang sirkulasi bagi kursi roda," kata pria yang juga anggota Forum Malang Inklusi ini.

Lanjutnya, untuk rumah sakit rata-rata sudah akses namun masih memerlukan loket khusus difabel dan tempat parkir kendaraan khusus. Ia juga mengharapkan adanya home visiting yaitu layanan kesehatan bagi difabel yang terhambat mobilitasnya karena kondisi fisik maupun mentalnya.

Esthi juga mengingatkan bahwa setiap orang akan menjadi difabel  karena faktor usia maupun kecelakaan. Berbicara tentang kepentingan difabel atau different people abillity, orang dengan kemampuan yang berbeda, berarti membicarakan kepentingan kita semua. Difabel bukan hanya yang dikenal sebagai penyandang disabilitas melainkan orang lanjut usia, anak-anak, perempuan hamil dan orang sakit, jelasnya.

Secara umum MCW mencatat, sejak dilaksanakannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2014, terdapat beberapa permasalahan yang dialami warga Kota Malang selama tiga tahun terakhir. Berbagai aduan yang dihimpun sejak Februari hingga September 2017 dari sejumlah pos pengaduan yang mereka buka pada beberapa wilayah, kartu pengaduan (citizen report card) yang dibagi-bagikan ke masyarakat serta pertemuan rutin forum warga di lima kecamatan.

Terdapat beberapa permasalahan utama dalam program JKN di Kota Malang yaitu pertama warga belum mengetahui program JKN sepenuhnya karena kurangnya sosialisasi, kedua pendataan warga penerima bantuan iuran (PBI) yang bermasalah karena masih menggunakan data tahun 2011, ketiga pembedaan layanan bagi peserta BPJS, PBI-KIS, PBI-D dengan pasisn yang menggunakan SPM, masyarakat lebih suka menggunakan SPM serta indikasi fraud dalam pelayanan kesehatan. Juga temuan dari Forum Malang Inklusi atas minimnya aksesibilitas layanan kesehatan bagi difabel.

Ketua FMPK, Iwan menyatakan semangatnya untuk terus mengadvokasi kesehatan masyarakat. "Yang terpenting agar layanan publik lebih baik lagi dari dinas sosial, dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, BPJS dan lain-lain serta transparansi. Untuk itu kami memberikan informasi dan pengetahuan kepada warga Malang dan membuka pos-pos pengaduan serta mendatangi forum-forum warga seperti posyandu, PKK, RT, RW dan sebagainya," pungkasnya. (Kertaning Tyas)

The subscriber's email address.