Lompat ke isi utama

Sosialisasi Program Inisiasi Desa Inklusi (INDI) : Kami Tidak Membawa Konsep, Mari Bersama-sama

 

Solider.or.id, Sukoharjo-Kabupaten Sukoharjo telah dideklarasikan sebagai Kabupaten Inklusi oleh bupati pada 21 Oktober 2016 yang mengamanatkan konsep dan parameter jelas tentang desa inklusi. Beberapa kearifan lokal seperti parameter tentang Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) disosialisasikan lewat Program Peduli Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan oleh Paguyuban Sehati bekerja sama dengan YAKKUM sebagai pelaksana program dan didukung oleh The Asia Foundation. Sosialisasi program Inisiasi Desa Inklusi (INDI) pada 20 orang dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berlangsung di Ruang Sekda Komplek Kantor Bupati Sukoharjo, Rabu (26/7). Empat desa INDI adalah Lorog dan Kateguhan (Kecamatan Tawangsari) dan karangwuni dan Jatisobo (Kecamatan Polokarto)

 

Sebagai pengantar diskusi, Joko Sudarsono dari Karinakas menyampaikan beberapa parameter desa inklusi yakni adanya monografi dan kebijakan di desa untuk perlindungan difabel, difabel/kelompok rentan terlibat dalam pengambilan keputusan di musrenbangdes, layanan umum di desa yang aksesibel, pelembagaan RBM, dan adanya pemahaman difabel tentang tanggung jawab layanan dasar ramah difabilitas. Kaitannya dengan perencanaan musrenbangdes, pada bulan-bulan mendatang sudah mulai dibentuk tim. Sedangkan kenyataan pada hari ini masih sangat minim pemahaman tentang RBM di tingkat desa.   

 

Tri Margono dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukoharjo mengatakan jika monografi spesifik difabel bisa dimasukkan dalam monografi desa. Perlu OPD terkait, pemerintah dan DPRD serta tugas camat untuk meneruskan ke desa, karena ada biaya monografi desa. Menurut Edy Supriyanto Ketua Paguyuban Sehati Sukoharjo, monografi nanti bisa dikuatkan bentuknya bisa perbup atau Surat Keputusan (SK) dan ini bisa dicari peluangnya ke pemerintah desa. Terkait regulasi, hirarki pemerintah adalah atas ke bawah. Sedangkan di Sukoharjo sendiri telah ada poin antara lain pemberian alat bantu dan tentang RBM karena di Sukoharjo telah ada SK tentang RBM. Edy juga menekankan tentang kewenangan Dinas Sosial bukan sebagai pendata tetapi verifikasi dan validasi data.

 

 

Kendala Kurangnya Pemahaman Tentang Difabilitas di Tingkat Desa

 

Muksam, Kepala Desa Lorog dalam keterangannya mengatakan bahwa di Kecamatan Tawangsari ada delapan indikator yang telah dia sepakati. Hal ini perlu diinformasikan supaya masyarakat tahu. Tetapi ketika dikhususkan tentang difabel, dia akan lebih mengakses berita tetapi ada kendala karena masih belum bisa membedakan antara difabel dan lansia. Dari diskusi tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa masih harus banyak lagi media untuk sosialisasi dan masih butuh banyak kriteria dalam membuat monografi.

 

Tenaga ahli dari Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Pamudi mengatakan bahwa tentang perdes warna lokal bisa diwadahi dengan regulasi. Tidak hanya di Jawa Tengah dan Sukoharjo saja tetapi seluruh Indonesia. Pada bulan ini sudah dibentuk tim yang nanti akan dikelola di tingkat desa. Regulasi ini sangat didukung terkait anggaran pembangunan, pemberdayaan dan di perbupkan. Rencananya perencanaan mulai RT sampai tingkat desa di APBDes-nya. “Ini sudah jelas, APBDes sudah digedok. RPJMDes kan setiap enam tahun kalau APBDes kan setiap tahun. Kalau yang tahun ini memungkinkan kesulitan karena tahun ini sudah digedok tinggal beberapa desa yang belum. Sebenarnya dalam konteks pembangunan desa, fokusnya adalah pembangunan infrastruktur pada pembangunan aksesibilitas. Kedua adalah mengubah paradigma perangkat desa, kemarin sebelum ada UU Desa, lebih cenderung abai atau kurang respon. Kalau dulu regulasi tidak sekuat sekarang ini. Adanya UU Desa di samping regulasi menguat, desa harus mengakomodir, di samping anggaran besar, mereka juga bertanggung jawab karena ini mengubah paradigma dan mindset untuk implementasi UU Desa,”ujar Pamudi. Pihaknya berharap dari difabel juga berpartisipasi dari awal perencanaan dari tingkat RT, dukuh lalu Desa. Dan seharusnya ada evaluasi. 

 

Di akhir sesi, Edy Supriyanto mengajak semua elemen untuk bersama-sama berpartisipasi dan mengawal program INDI baik pemangku kebijakan dan kelompok difabel. “Kami tidak membawa konsep yang jadi, kita akan berproses bersama-sama,”pungkasnya. (Puji Astuti)

The subscriber's email address.