Lompat ke isi utama
Kampanye aksesibilitas di malang okeh lintas kominitas.

Mengawal Tujuh RPP untuk Perencanaan Berpihak pada Difabel

Solider.or.id, Jakarta - Upaya mengawal disyahkannya 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perencanaan Berpihak pada Disabilitas masih terus dilakukan oleh lintas organisasi disabilitas. Mereka berharap dengan adanya RPP berspektif penyandang disabilitas, difabel dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi disetiap level kebijakan, dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat.

Tujuh RPP yang dimaksud meliputi aspek: perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak Penyadang Disabilitas, akomodasi yang layak bagi difabel dalam penegakan hukum, pendidikan inklusif, unit layanan disabilitas, kesejahteraan, aksesibilitas dan pelayanan publik, serta insentif dan konsensi bagi layanan terhadap penyandang disabilitas.

Sebelumnya Pemerintah sempat menggulirkan satu peraturan pemerintah saja yang kemudian dikenal sebagai PP Sapu Jagad, namun ditolak oleh puluhan organisasi dan jaringan masyarakat penyandang disabilitas.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi menjelaskan, penentuan jumlah PP pelaksanaan dari UU Penyandang Disabilitas adalah bentuk dari dinamika dalam pengambilan kebijakan, tentu berasal dari kepentingan yang belum sama antara Pemerintah dan masyarakat.

"Hal itu wajar dalam pengambilan kebijakan, dan dalam hal itu juga partisipasi masyarakat jadi penting, sehingga pengambilan kebijakan tidak dominasi Pemerintah saja," kata Fajri, Sabtu (14/10) di Jakarta.

Lanjutnya, kalau mau ketat terhadap amanat UU, minimal PP yang dibentuk adalah sebanyak 14 PP dari 15 PP yang diamanatkan. Namun Pemerintah berpendapat bahwa 14 PP terlalu banyak dan substansi PP saling berhimpitan, sehingga bisa ada beberapa PP yang digabungkan.

Oleh karena itu Bappenas mengusulkan adanya 7 RPP untuk dibentuk, jelas Fajri. Jumlah itu disepakati oleh kelompok masyarakat, karena dianggap argumentasi masih bisa diterima dan merupakan jalan tengah antara masyarakat dan Pemerintah.

"Namun pada awal 2017, Pemerintah secara sepihak mengambil keputusan bahwa hanya akan membentuk 1 PP, karena hanya Kemensos yang mengalokasikan anggaran pembentukan PP. Alasan itu tidak dapat diterima oleh masyarakat dengan berbagai alasan," papar Fajri. Oleh karena itu, masyarakat mendesak Pemerintah dan akhirnya dikabulkan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Bappenas pada 11 Agustus 2017. Meski pada kenyataannya saat ini ada tiga kementerian yang tidak merespon penugasannya menjadi inisiator salah satu RPP.

"Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi di internal Pemerintah lemah,  belum adanya kepemimpinan yang kuat pula dalam mengawal kebijakan pembentukan 7 RPP ini di internal Pemerintah," ungkap Fajri.

Lebih lanjut Fajri yang juga Anggota Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas, memaparkan ada tiga lingkup yang diperjuangkan dalam keseluruhan advokasi pembentukan 7 RPP, yaitu pertama, memastikan pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan PP; kedua, memastikan isu disabilitas tidak hanya dibebankan pada Kementerian Sosial, tetapi berbagai Kementerian terkait dengan tugas dan fungsinya; dan ketiga, memastikan substansi RPP sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berperspektif HAM.

Dalam pandangan lainnya Koordinator Advokasi dan Jaringan Sasana Inlusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Sipora Purwanti menyatakan target dalam penyusunan RPP ini agar pemerintah dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat menyusun perencanaan program yang berspektif difabel serta mengatur partisipasi difabel dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi.

"Harapannya dari PP itu nantinya dapat mengatur partisipasi aktif dan keterlibatan difabel dalam perencanaan pada setiap level kebijakan dan berlaku di seluruh Indonesia, " ujar Ipung panggilan akrabnya.

Lanjutnya, peraturan ini juga akan mengatur bagaimana pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun program- program yang berspektif difabel untuk semua lintas sektoral /kementrian, provinsi, pemda hingga level desa. Pemerintah juga berkewajiban melibatkan difabel agar berpartisipasi aktif dalam perencanaan implementasi serta monitoring dan evaluasi. Juga mengatur perencanaan induk, semua harus memiliki program-program untuk difabel.

"Ini terobosan baru untuk melibatkan difabel dalam perencanaan pembangunan, difabel memiliki peluang dan kesempatan untuk perencanaan pembangunan di setiap sektor," kata Ipung. Menjembataninya, dengan diusulkan perencanaan tematik tentang program program pemberdayaan dan penanganan difabel dalam peraturan pemerintah.

Ia mencontohkan perencanaan tematik sudah dilakukan untuk pembangunan berbasis gender dan anak. "Perencanaan tematik untuk isu difabel itu penting dan untuk antisipasi karena selama ini dalam setiap perencanaan difabel dikelompokkan dalam kelompok persoalan sosial," ungkapnya.

Menilik meeting minutes, pengarusutamaan disabilitas dalam struktur perencanaan dapat melihat contoh pengarusutamaan gender dan climate change (perubahan iklim) yang mengacu kepada beberapa PP yang terkait sebelumnya. Dengan demikian setiap anggaran yang ditetapkan pemerintah didorong untuk dialokasikan pada isu difabel (disabillity affirmative action).

"Bahkan ada batasan tentang menyusun program yang inklusif dan implementatif," kata Ipung. Artinya ada jaminan yang kuat agar difabel terlibat dalam perencanaan pembangunan. Harapannya, pungkas Ipung, seluruh elemen masyarakat dan lintas organisasi difabel turut serta mendorong advokasi pengesahan tujuh peraturan pemerintah ini agar tidak kembali pada PP sapu jagad lagi. (Kertaning Tyas)

The subscriber's email address.