Lompat ke isi utama
aparatur kota Semarang sedang berdiskusi

Demi Tingkatkan Kebijakan Pro Difabel, PPRBM Gelar Diskusi Singkat dengan Aparatur Kota Semarang

Solider.or.id, Semarang - PPRBM (Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat) Solo menghadirkan para pemangku kepentingan di Kota Semarang dalam diskusi singkat demi peningkatan pemenuhan hak difabel. Bertempat di warung makan Majapahit Semarang  (12/10), sekitar kurang lebih 15 aparat kota dari berbagai sektor duduk bersama berdiskusi untuk menyamakan perspektif tentang difabel.

Helen Intania, CO PPRBM yang ada di Semarang, mengawali pertemuan dengan memaparkan tentang definisi difabel dan jenis-jenis difabilitas. Para peserta yang antara lain terdiri dari guru, polisi, tentara, pegawai puskesmas serta pegawai KUA (Kantor Urusan Agama), sebagian besar mengaku masih asing dengan istilah-istilah yang disampaikan.

Wening Swasono, aktivis difabel yang juga bergabung di PPRBM memberikan penjelasan tambahan terkait hak-hak difabel  yang harus terpenuhi. Ia menjelaskan difabel semestinya diperlakukan sesuai jenis kedifabilitasannya. Bagi difabel yang mampu didik hendaknya diarahkan untuk masuk sekolah, bagi yang mampu latih diberikan pelatihan keterampilan kerja, sedangkan bagi yang hanya mampu rawat setidaknya diperlakukan layaknya masyarakat biasa pula.

“Hak-hak difabel yang seharusnya terpenuhi antara lain hak penghidupan, pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, pemberdayaan, politik, dan sosial. Hak-hak itulah yang masih harus disosialisasikan terus karena beberapa aparatur kota belum memahaminya,” jelas Wening dalam presentasinya.

Ia juga mengajak para peserta untuk turut menghapuskan stigma atau pelabelan pada difabel.

Ketika Wening melontarkan pertanyaan tentang aksesibilitas dan keterlibatan difabel dalam masyarakat kepada peserta, salah satu peserta yang berasal dari pegawai kelurahan menanggapinya dengan positif. Pegawai tersebut merencanakan pelibatan difabel dalam Musrenbang tahun depan.

Petugas puskesmas Pedurungan pun ikut menanggapi pertanyaan Wening perihal aksesibilitas yang telah diberikan untuk difabel.

“Di tempat kami telah memberikan aksesibilitas di bidang infrastruktur berupa bidang miring bagi pengguna kursi roda. Namun, untuk pelayanan terapi bagi difabel belum ada karena itu hanya ada di puskesmas-puskesmas tertentu,” ujarnya.

Khomsatun, perwakilan dari UPTD Pendidikan Pedurungan yang juga bendahara Kwarcab di Kota Semarang turut berpendapat, “Tadinya saya hanya memenuhi perintah pimpinan menghadiri acara ini. Tetapi, setelah mengikuti diskusinya, saya jadi bertambah ilmu tentang apa itu difabel. Kalau sebelumnya hanya belajar dari internet, sekarang saya jadi tahu lebih mendalam.”

Dari acara tersebut, ia berencana akan memberikan pelatihan pramuka bagi difabel. Sejauh ini, menurutnya difabel belum dilibatkan dalam kegiatan pramuka di Kota Semarang. Dia  juga mengapresiasi acara yang bertemakan penigngkatan kapasitas stake holder dalam melayani difabel tersebut.

Khomsatun menyampaikan harapannnya agar pemenuhan hak difabel perlu disosialisasikan sampai kelompok masyarakat terkecil, seperti tingkat rt dan rw.

Meskipun, beberapa peserta belum mengeluarkan pemikirannya, setidaknya upaya penyadaran bagi para pemangku kepentingan di Kota Semarang ini telah mampu membuka wawasan tentang pelaksanaan pemenuhan hak difabel di beberapa sektor. (Agus Sri Giyanti)

The subscriber's email address.