Lompat ke isi utama
salah satu aktivitas di pelabuhan menuju pulau terluar Indonesia

Kompleksitas Difabel di Pulau Terluar

Solider.or.id. Yogyakarta. Empat bulan yang lalu, saya baru saja pulang dari sebuah program bernama Indonesia Mengajar. Program ini mengirimkan para sarjana Indonesia untuk menjadi penggerak pendidikan di daerah terpencil sekaligus merasakan realitas akar rumput di belahan bumi Indonesia yang lain. Program ini juga memberikan kesempatan untuk lebih mengenal kompleksitas permasalahan yang ada di daerah penempatan. Rentang Juni 2016 sampai Juni 2017 saya ditempatkan di sebuah kabupaten bernama Maluku Barat Daya, sebuah kabupaten baru di propinsi Maluku. Letaknya sangat dekat dengan negara tetangga Timor Leste dan hanya beberapa belas jam saja dari batas perairan Indonesia-Australia.

Seperti daerah terdepan, terluar dan tertinggal lainnya, masyarakat di pelosok desa yang tersebar di pulau-pulau kabupaten ini mengalami kerumitan permasalahan, dari bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas, dan bidang-bidang lainnya. Tak terkecuali dengan difabel. Tantangan yang dihadapi difabel di daerah kepulauan terluar ini memang sangat kompleks. Selama setahun, saya banyak berinteraksi dengan difabel di pulau saya, pulau Sermata, dan mengetahui langsung berlipat-lipat tantangan mereka.

Pagi tadi, ayah angkat saya di Maluku Barat Daya menelepon menanyakan kabar. Kami pun bertukar cerita. Ayah angkat saya tersebut bercerita banyak hal termasuk kabar beberapa orang yang dekat dengan saya. Beberapa diantaranya adalah difabel. Narasi ini lalu saya tulis untuk memberikan sedikit gambaran dari beberapa kali pengalaman berinteraksi dengan difabel di pulau penempatan saya selama setahun masa bakti.

Difabel di Pulau Terluar

Senja sore di dermaga Mahaleta menggurat jingga menyilau mata. Sore ini ramai. Dermaga yang berada di sebuah desa terpencil di ujung selatan propinsi Maluku ini tiba-tiba saja riuh oleh penumpang yang sedari pagi sudah menunggu kapal. Maklum, kapal yang menjadi satu-satunya moda transportasi hanya tiga minggu sekali merapat di dermaga kecil ini. Banyak orang yang berlalu-lalang. Ada yang membawa kambing dan babi. Ada pula yang menenteng tas-tas besar untuk menyebrang ke pulau sebelah melihat sanak saudara. Di tengah keriuhan orang saling berebut naik ke kapal, ada satu kakek sabar mengantri menunggu penumpang yang lain selesai naik ke kapal. Sang kakek mengantri dengan membawa tongkat kayu penyangga kaki kanannya yang sudah tidak ada. Dengan tergopoh-tergopoh ia menaiki tangga besi setinggi 2, 5 meter sampai pintu masuk kapal dengan dibantu orang-orang sekitar.

Sang kakek bernama Yopi Tantaru. Usianya sudah sekitar 70an tahun. Beliau menjadi difabel sejak umur 30an tahun. Semenjak itu, tongkat kayu penyangga buatan sendiri setia menemaninya pergi kemana saja. Sebuah kecelakaan saat beliau bekerja di Ambon membuat kakinya diamputasi. Semenjak itu, beliau pulang ke kampung halaman.

Berada di salah satu pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan perairan Australia menyuguhkan tantangan yang cukup besar buat Tete Yopi, panggilan akrabnya. Daerah dengan bentuk kepulauan, membuat satu-satunya moda transportasi hanya berupa kapal laut. Desain kapal laut Pelni ini terlihat masih cukup menyulitkan bahkan untuk masyarakat nondifabel sekalipun. Jarak ketinggian antara dermaga dengan pintu masuk kapal minimal 2,5 meter. Keadaan akan bertambah sulit jika gelombang sedang tinggi, posisi tangga kapal ini juga akan naik turun mengikuti arus gelombang. Tete Yopi bercerita betapa sulitnya beliau mengakses satu-satunya transportasi antar pulau ini. Untuk naik ke kapal, beliau harus meminta bantuan ke orang sekitar sekecil hal untuk membawakan tongkat kayunya. Tantangan selanjutnya adalah jarak desa beliau dengan dermaga cukup jauh. Ada dua moda transportasi menuju dermaga. Pertama menggunakan kapal kayu berpenumpang 10 orang. Transportasi ini juga cukup menyulitkan tete yopi untuk naik maupun turun. Kedua menggunakan sepeda motor yang jumlahnya sangat jarang karena jalur antar desa masih berupa jalan beton setapak. Pilihan lain adalah jalan kaki, sebuah pilihan yang jarang sekali diambil tete Yopi untuk menuju dermaga.

Konstruksi Nilai di Masyarakat

Tete Yopi menilai bahwa selama ini pandangan masyarakat sekitar mengenai difabel masih berkutat pada diskursus difabel dalam pandangan medis dan magis. Hal itu wajar adanya. Kondisi geografis yang terpencil, akses komunikasi yang terbatas dan fasilitas listrik yang belum ada membuat arus informasi menjadi sangat terbatas. Tak usah jauh-jauh membahas pergeseran diskursus difabel, hal-hal sederhana seperti kenaikan harga sembako saja tidak sampai di tempat ini beritanya. Pandangan medis dan magis masih menjadi sudut pandang dominan masyarakat. Dalam sudut pandang sederhana mereka, tete Yopi menjadi difabel karena kecelakaan dan mengakibatkan kakinya harus diamputasi. Selain itu, masih ada sebagian orang yang memilih untuk menggunakan persepsi magis yang menghubungkan keadaan yang dialami oleh tete Yopi berhubungan dengan hal-hal yang pernah dilakukan tete Yopi di masa mudanya. Persepsi social model yang menekankan kedifabelan tete Yopi disebabkan nihilnya aksesibilitas dan stigma masyarakat yang negatif masih belum banyak berkembang di kampung pesisir ini.      

Respon Pemerintah Daerah Minim

Pemerintah kabupaten setempat sebagai pembuat kebijakan dan penyedia fasilitas dinilai belum berbuat hal yang berarti bagi keberadaan difabel di kabupaten yang baru mekar dari tahun 2008 ini. Dinas sosial setempat yang oleh banyak orang masih dianggap sebagai leading sector masih belum memaknai dan mengimplementasi secara penuh ratifikasi CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) pada UU No 19 Tahun 2011 maupun UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Asas yang termaktub di payung hukum tersebut, seperti aksesibilitas, inklusif, dan perlindungan lebih masih kalah dari kepentingan pemerintah daerah untuk membangun secara fisik daripada membangun secara mental. Pemerintah setempat masih mementingkan pembangunan fisik, itupun belum dirancang dengan prinsip universal design, daripada membangun manusia-manusia yang paham betul dengan diskursus semua warga negara yang setara, baik secara akses maupun secara sudut pandang. Lintas sektor masih minim bersinergi, tak hanya dinas sosial, dalam menciptakan lingkungan yang aksesibel dan inklusi di tengah perjuangan kabupaten ini yang masih merangkak dari kabupaten tertinggal.

Lalu apa tugas kita di luar itu? Mengutip apa yang Pramoedya Ananta Toer katakan “seorang terpelajar harus sudah berbuat adil semenjak dalam pikiran,” perkara adil harusnya dekat dengan makna inklusi dan aksesibel untuk semua. (Yuhda)

 

The subscriber's email address.