Lompat ke isi utama
ilustrasi beberapa staf MPM PDM saat ditemui solider terkait nisiasi perda difabel Banjarnegara

Dukungan MPM (PP) Muhammadiyah Untuk Perda Difabel di Banjarnegara

Solider.or.id. Yogyakarta. Salah satu indikator keberpihakan para pemangku kebijakan suatu daerah terhadap difabel adalah munculnya peraturan daerah sebagai payung hukum dalam melindungi kepentingan difabel di berbagai macam bidang kehidupan dan kebudayaan. Masyarakat boleh saja memahami prinsip inklusifitas dan keberpihakan terhadap difabel, namun pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama juga wajib memiliki prinsip yang sama. Untuk mencapai perubahan, salah satu cara yang paling cepat adalah dengan mempengaruhi politik penguasa. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah mendorong adanya kehadiran payung hukum peraturan daerah.

Banjarnegara termasuk kabupaten yang belum memiliki peraturan daerah tentang perlindungan difabel untuk saat ini meski Indonesia sudah meratifikasi CRPD (Convention on The Rights of People with Disabilities) dalam UU No. 19 Tahun 2011. Telah hadir pula UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Berbekal dasar inilah upaya-upaya untuk mendorong kabupaten ini agar segera menerbitkan perda tentang difabel mulai gencar dilakukan.

Seperti dilansir dari laman muhammadiyah.or.id, beberapa upaya yang telah dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Sarasehan Difabel Se-Banjarnegara di sekertariat Sahabat Difabel yang dihadiri oleh hampir 100 difabel se Banjarnegara pada bulan Maret tahun ini. Kegiatan ini waktu itu sehubungan dengan upaya DPRD dalam menyusun tujuh Perda inisiatif yang salah satunya adalah Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Difabel. Perda tersebut juga merupakan satu dari tujuh Perda yang diusulkan oleh DPRD pada Prolegda 2017.

Salah satu lembaga di Banjarnegara yang rajin mendorong hadirnya Perda tentang difabel ini adalah Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banjarnegara. Riza Azzumarridha Azra, koordinator divisi difabel MPM PDM Banjarnegara mengungkapkan bahwa MPM PDM berkomitmen bersama difabel dalam menjadikan Banjarnegara sebagai kota yang ramah difabel, salah satunya dengan mendorong adanya Perda tentang difabel di Banjarnegara.

Saat bertemu dengan Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara, Eko Saroyo, Selasa (3/10) minggu lalu, Riza menyampaikan harapannya dengan adanya Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Difabel di Banjarnegara.

“Rancangan Perda tentang difabel sekarang sudah berada pada tahapan penyusunan Naskah Akademik yang dikerjakan oleh teman-teman dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto,” ungkap Riza saat berdiskusi dengan Eko Saroyo.

Menurut Riza, Banjarnegara punya banyak potensi karena organisasi difabelnya cukup kuat dan kompak.

“Ada Sahabat Difabel Banjarnegara, Forum Komunikasi Difabel Banjarnegara, Pertuni, Putra Bara dan organisasi difabel lainnya yang siap melibatkan diri secara aktif dalam penyusunan Perda tentang difabel di Banjarnegara,” ungkap pria lulusan Teknik Elektro UGM ini.

Ia juga menambahkan bahwa MPM PDM Banjarnegara mendapat dukungan penuh dari MPM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang siap melakukan pendampingan Perda tentang difabel di Banjarnegara ini. Menurutnya, dukungan MPM PP Muhammadiyah ini penting karena mereka sudah punya pengalaman dalam mengawal Perda provinsi serupa di DIY dan lima kabupaten/kota se DIY.

Sementara itu, Ahmad Rizal saat ditemui tim solider di kantor MPM PP Muhammadiyah, Selasa (10/10) mengiyakan itikad dukungan MPM PP ke MPM PDM Banjarnegara.

“Sebenarnya kami merencanakan akan memusatkan peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Desember depan di Banjarnegara. Namun, sepertinya ada perubahan karena Banjarnegara sudah cukup kuat organisasi difabelnya,” buka Ahmad Rizal selaku anggota divisi difabel MPM PP Muhammadiyah.

Ia menambahkan rencana pemusatan peringatan HDI sebenarnya dilakukan untuk semakin mendorong Banjarnegara agar memiliki Perda tentang difabel. Namun, rencana itu kemungkinan akan berubah dengan alasan karena pemusatan peringatan HDI dilakukan di daerah yang organisasi difabelnya belum terlalu kuat dan butuh pendampingan.

Meski begitu, menurutnya, MPM PP akan tetap memberikan pendampingan terhadap pergerakan difabel Banjarnegara terkait upaya mendorong hadirnya Perda tentang difabel di Banjarnegara.

“Kami akan dukung penuh. Tapi advokasi tetap langsung dilakukan oleh MPM PDM Banjarnegara. Tinggal, temen-temen MPM PDM Banjarnegara minta dukungan sampai mana,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa dalam perancangan Perda untuk Banjarnegara, MPM PDM Banjarnegara harus memastikan agar difabel terlibat penuh dalam penyusunan Perda tersebut. Jangan sampai kasus dua kali penolakan Perda kota Yogyakarta terjadi di Banjarnegara.

“Difabel harus terlibat penuh. MPM PDM harus memfasilitasi itu. Jangan sampai seperti yang di Jogja, rancangannya direview oleh Biro Hukum Provinsi, tapi akhirnya dikembalikan karena banyak hal yang tak sesuai,” terangnya.

Ia juga menambahkan bahwa MPM PDM sebagai fasilitator juga harus punya standing statement kuat di hadapan eksekutif dan legislatif Banjarnegara. Menurutnya, hal itu akan membuat MPM PDM selalu diajak untuk membahas kebijakan.

“Tapi prinsipnya adalah keterlibatan difabel sebagai hal yang utama. Karena yang mengetahui realitas adalah mereka,” tutupnya.

Jika Banjarnegara sudah memiliki Perda tentang difabel, pergerakan organisasi difabel dalam mengarusutamakan isu difabel akan semakin masif dan berlandaskan hukum. Tanpa Perda, pergerakan difabel di Banjarnegara tetap tidak bisa maksimal. Dengan adanya Perda semua pihak harus tunduk pada aturannya. (Yuhda)

The subscriber's email address.