Lompat ke isi utama
suasana diskusi bumdes oleh kelompok difabel

Pentingnya Pembentukan BUMDes dan Gerakan Inklusivitas di Kabupaten Karanganyar

Solider.or.id, Karanganyar-Tri Sakti Desa dalam pemerintahan Jokowi-JK mengatakan bahwa demi tercapainya kemandirian ekonomi desa, yaitu desa mampu menyelesaikan persoalan kebutuhan dasar warganya dengan mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki desa. Bukan desa yang hanya bisa hidup karena bantuan dari pihak luar (pemerintah, swasta atau lembaga hibah dan donor).

Pembentukan BUMDes berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 dalam ayat 6, bab XI tentang kerjasama desa adalah BUMDes dapat dibentuk oleh satu desa atau kerja sama beberapa desa dengan membentuk satu BUMDes. Untuk wilayah Kabupaten Karanganyar kebijakan itu telah dinaungi dengan Perda Nomor 10 Tahun 2012.

Mekanisme pembentukan BUMDes adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama kepala desa menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) untuk : sosialisasi tentang BUMDes , menjajaki peluang pendirian/pembentukan BUMDes, memilih unit usaha-unit usaha yang dianggap cocok. Langkah kedua adalah dengan pembentukan Tim Pengkajian Kelayakan Usaha pada tiap unit usaha yang dianggap cocok termasuk membuat analisis peluang usaha dan membuat rencana usaha (bisnis plan).

Praktik Baik Pembentukan BUMDes dalam Mengakomodir Kelompok Difabel

Langkah awal pelibatan difabel dalam pembentukan BUMDes telah dimulai salah satunya di Desa Gebyok, Kecamatan Mojogedang. Dalam musyawarah desa tersebut, tiga difabel dilibatkan sebagai peserta dan mendapat arahan jika kelompok difabel nantinya terbentuk, maka kepala desa akan menginventaris kebutuhan mereka. Kebutuhan kelompok perlu diinventaris terkait bahwa tidak setiap difabel memiliki kebutuhan yang sama.

Beberapa difabel yang menjadi anggota SHG di tingkat kecamatan dan kabupaten telah mendapatkan beberapa pelatihan terkait dana desa dan pendirian BUMDes, namun melibatkan difabel lainnya dalam musyawarah desa adalah salah satu bentuk upaya desa yang harus diapresiasi. Sesuai dengan Permendesa Nomor 22 Tahun 2016, bahwa prioritas penggunaan dana desa adalah untuk kelompok rentan/marjinal, di antaranya adalah kelompok difabel.

Di beberapa desa, ada usulan bahwa kelompok difabel membutuhkan pelatihan alat produksi Teknologi Tepat Guna (TTG) dan alat produksi. Terkait alat TTG, alat tersebut bisa memproduksi dan untuk pemasarannya sudah ada yang mengerjakan. Desa telah menganggarkan dan sudah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Terlibatnya secara partisipatif kelompok difabel dalam musyawarah desa sekagus untuk memetakan kemampuan mereka secara personal, bagi yang mumpuni maka akan diangkat menjadi karyawan BUMDes.

Aspek Hukum dan Regulasi

Singgih Nugroho, staf tenaga ahli bidang pelayanan dasar sosial Kemendes di Kabupaten Karanganyar dalam paparannya di musyawarah desa yang diselenggarakan di Desa Gebyok belum lama ini mengatakan bahwa aspek hukum dan regulasi dalam pembentukan BUMDEs harus jelas. “Ini adalah ranah tim kaji,” ungkapnya. “Urutan kegiatan musyawarah desa yang pertama adalah sosialisasi dan pemahaman, kedua menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), membentuk tim pemilihan pengurus, memiliki unit usaha, dan menerbitkan Perdes tentang BUMDes, yang di situ mencakup tentang akomodasi kelompok-kelompok rentan di antaranya adalah kelompok difabel,”jelas Singgih Purnomo.

Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar telah memiliki Forum Difabel Mojogedang Bersatu (FDMB) yang anggotanya bergerak di masing-masing desa dengan membentuk kelompok difabel desa, salah satunya di Desa Sewurejo dengan nama Kelompok Sewurejo Mandiri.

Salah satu BUMDEs yang sudah terbentuk di Kecamatan Mojogedang adalah BUMDes “Karya Sejahtera” yang salah satu unit usahanya adalah layanan pembayaran listrik di masing-masing dusun. (Puji Astuti)

The subscriber's email address.