Lompat ke isi utama
pegiat advokasi kesehatan difabel di Malang

Forum Masyarakat Peduli Kesehatan Dukung Advokasi Kesehatan Difabel

Solider.or.id, Malang - Forum Masyarakat Peduli Kesehatan (FMPK) mendukung upaya advokasi kesehatan difabel di Malang Raya. Disampaikan Koordinator FMPK, iwan usai rapat koordinasi di Kota Batu (8/10). Rapat selain dihadiri internal FMPK juga dihadiri elemen Forum Malang Inklusi (FOMI) dan Malang Corruption Watch (MCW). Mereka bersinergi untuk mengawal kebijakan Pemerintah dalam pemenuhan hak-hak kesehatan masyarakat.

"Masyarakat miskin dan difabel termasuk kelompok rentan, tidak kami bedakan", kata Iwan. Kami membuka pos pengaduan masyarakat baik secara offline bertemu dengan warga langsung di tempat-tempat umum maupun secara online melalui layanan telepon. Juga mengadakan pendampingan terhadap kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat.

Dalam waktu dekat FMPK juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPS untuk memastikan jumlah warga miskin dan difabel. Juga melakukan penyadaran dan peberitahuan tentang hak-hak pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Ini prioritas yang segera kami lakukan mengingat jumlah warga miskin masih bermasalah, antar lembaga tidak sinkron." ungkapnya. Persoalan data ini, menurut Iwan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Riset Malang Corruption Watch (MCW), Bayu Diktiarsa mengatakan pada tahun 2017 pihaknya fokus pada sektor kesehatan. "Sejak awal 2016 laporan pengaduan masyarakat terbanyak adalah masalah kesehatan disamping masalah pendidikan dan korupsi dana desa."

Langkah yang ditempuh MCW, jelas Bayu pertama: membangun pendidikan publik, kedua: advokasi kasus per kasus yang dilaporkan warga, ketiga: menyampaikan setiap temuan pada steak holder.

"Terhitung sampai bulan ini, di Kota Malang kita sudah melakukan hearing sebanyak lima kali yaitu dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RS Syaiful Anwar serta RST Supraoen," kata Bayu. Untuk Kabupaten Malang dan Kota Batu masih minim aduan serta tidak spesifik karena kurangnya pengetahuan warga.

Lebih lanjut Bayu menanggapi persoalan data warga miskin dan anggaran kesehatan. Menurutnya, adanya perbedaan data antar instansi disebabkan indikator yang berbeda terhadap kriteria warga miskin serta sistem pendataan.

Ketidakakuratan data warga miskin dan ketidaksinkronan data antar lembaga, menurut Bayu berpengaruh pada penentuan besaran anggaran dan alokasi anggaran kesehatan. "Sebab nanti masuk ke APBD, terutama untuk penerima bantuan iuran (PBI) APBD juga untuk penentuan dana bantuan warga yang tidak mampu berdasarkan Surat Pernyataan Miskin atau SPM," jelas Bayu.

Tentang besaran anggaran, Bayu mengungkap bahwa anggaran kesehatan saat ini masih dibawah ketentuan. "Berdasarkan Perda Kesehatan Kota Malang anggaran kesehatan minimal 10 persen, namun di tahun 2017 ini masih berkisar 8,1 persen."

Di akhir wawancara, perwakilan Forum Malang Inklusi, Antonius Esthi menyatakan bahwa salah satu persoalan difabel dibidang kesehatan adalah informasi dan aksesibilitas. "Dengan adanya sinergi ini tentu sangat bermanfaat, utamanya bagi difabel bahwa informasi kesehatan lebih bisa diakses sehingga dapat menikmati fasilitas publik lainnya sebagai warga negara."

Harapannya lainnya, kata Esthi, dengan adanya penyadartahuan secara berkelanjutan, diharapkan paradigma dan sikap Pemerintah maupun masyarakat terhadap pelayanan publik seperti rehabilitasi, pemberdayaan, pendidikan, kesehatan dan lainnya akan menjadi lebih baik. (Kertaning Tyas)

The subscriber's email address.