Lompat ke isi utama
Orasi Ketua Forum Malang Inklusi tentang hak aksesibilitas  dalam peringatan Hari Tuli Sedunia 2017 di Malang

Pentingnya Perda Disabilitas untuk Memastikan Komitmen Daerah Memenuhi Hak Difabel

Solider.or.id, Malang - Lintas organisasi yang tergabung dalam Forum Malang Inklusi (FOMI) mendesak Pemkab Malang untuk merealisasi Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas. Tak hanya di Malang, beberapa daerah di Indonesia juga berinisiatif melakukan advokasi serupa yang diantaranya sudah berhasil. Mereka menilai UU RI Nomer 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas masih memerlukan aturan turunan untuk menjamin secara rinci dan proporsional kebutuhan dan pemenuhan hak difabel di tingkat daerah.

Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia (SIGAB) Joni Yulianto memaparkan Perda Disabilitas sangat diperlukan untuk mendorong implementasi UU Disabilitas di tingkat daerah. Selain untuk pemenuhan hak-hak difabel berdasarkan potensi yang ada juga menutup kemungkinan pemerintah daerah untuk abai terhadap persoalan difabilitas.

"Perda disabilitas sangat diperlukan sebagai ruang pemerintah daerah untuk mengatur sendiri hal yang menjadi kewenangannya berdasarkan situasi daerah yang ada dan sumber daya yang dimiliki secara tepat dan proposional," papar Joni.

Menurutnya, tidak adanya aturan didaerah yang mengatur secara rinci peraturan dari pusat bisa menjadi ruang pemerintah daerah untuk abai. Ia mencontohkan salah satunya adalah isu pendidikan. Pendidikan inklusi saat ini menjadi tanggungjawab propinsi, sementara sekolah dasar merupakan tanggungjawab kabupaten. Hal ini bisa menjadi celah kabupaten menghindari tanggungjawab untuk mendukung pendidikan inklusi, ungkapnya.

Lebih lanjut Joni Yulianto memaparkan, "Undang-undang RI Nomer 8 Tahun 2016 sebenarnya adalah aturan yang mengikat seluruh elemen negara, penyelenggara negara termasuk pemerintah pusat dan daerah untuk mengikutinya dalam artian pemerintah pusat maupun daerah adalah institusi negara yang terkena kewajiban melaksanakan undang-undang tersebut.

Pertama, undang-undang disabilitas belum memiliki aturan turunan untuk melaksanakannya seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan presiden. Kedua, ada wilayah atau isu tertentu yang dalam tatanan regulasi menjadi hak dan kewenangan pengelolaan daerah. Artinya pemerintah pusat mempunyai keterbatasan untuk memastikan bahwa daerah melalukan apa yang diperintahkan oleh pusat sesuai undang-undang, contohnya dalam hal pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

"Lebih jauh bisa dilihat pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah," kata Joni. Pemerintah daerah diberi kewenangan sesuai dengan kebutuhan lokal untuk mengatur mengurus kebijakannya sendiri, pengelolaan anggaran dan sebagainya. Tanpa perda yang jelas, menurutnya bisa menjadi celah pemerintah daerah untuk mengabaikan hal-hal tertentu meski itu sudah diamanatkan oleh pemerintah pusat.

Senada disampaikan Direktur LBH Disabilitas, Hari Kurniawan bahwa perda diperlukan untuk melihat komitmen kepala daerah terhadap pemenuhan hak difabel.

"Sejauhmana komitmen pemerintah dalam melakukan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak difabel dapat ditinjau dari adanya perda dan pelaksanaannya," papar Wawa panggilan akrabnya.

Lanjutnya, memang ada undang-undang difabel namun perda akan menjadi umbrella act ketika tidak ada pelaksanaan dilapangan. Disamping memang undang-undang masih memerlukan aturan turunan seperti perpres atau perda ditingkat daerah.

Anggota dewan pendiri Forum Malang Inklusi (FOMI) ini juga mengingatkan bahwa Perda dalam penyusunannya harus melibatkan didfabel secara langsung dari awal hingga akhir.

"Selama ini penyandang disabilitas masih dipandang obyek, undang-undang yang dibuat pemerintah masih sebatas karitatif artinya hanya memandang difabel sebagai manusia kelas dua dan cenderung mendapat belas kasihan. Hal ini yang menyebabkan kebijakan tidak persektif hak azasi manusia," ungkap Wawa.

"Nothing about us without us (tidak ada apa-apa tentang kita tanpa kita-red), maknanya difabel sebagai subyek, hanya difabel yang mengerti persoalan difabel bukan non difabel," pungkasnya. Ia mencontohkan kasus adanya Sistem Bahasa Isyarat (SIBI) yang menurutnya termasuk mal kebijakan karena penyusunannya tidak melibatkan tuli.
(Kertaning Tyas)

The subscriber's email address.