Lompat ke isi utama
training of  trainer bersama Polda DIY

Jajaran Kepolisian DIY, Mengikuti ToT Layanan Kepolisian Ramah Difabel

Solider.or.id.Yogyakarta. Dria Manunggal bekerja sama dengan Komite Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta dan POLDA DIY menyelenggarakan pelatihan atau “Training of Trainer (ToT) Layanan Kepolisian yang Ramah Difabel Berhadapan dengan Hukum”. Sebanyak dua puluhan personil Polda, Polres Kabupaten/Kota, serta Sekolah Polisi Negara (SPN), ditugaskan Kapolda DIY mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di Grand Sarila Hotel, Jalan Afandi, Gejayan, Condong Catur, Rabu (4/10/2017).

Kegiatan pelatihan merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama (MoU) antara Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak difabel DIY dan Kepolisian Daerah DIY, sebagaimana Nota Kesepakatan Bersama Nomor 057/KERS/2015 dan Nomor : B/13/IX/2015 pada 28 September 2015. 

Meningkatkan kompetensi anggota kepolisian di DIY agar mampu memberikan layanan yang ramah bagi difabel berhadapan dengan hukum menjadi tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian pemenuhan hak difabel atas peradilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Personil kepolisian peserta pelatihan, nantinya memiliki tanggung jawab menyebarluasankan hasil pelatihan kepada kepolisian di tingkat kecamatan atau Polsek. Dengan tujuan layanan yang ramah terhadap difabel berhadapan dengan hukum segera diimplementasikan.

Setia Adi Purwanta, Direktur Eksekutif Dria Manunggal yang juga Ketua Komite Penyandang Disabilitas DIY melalui Solider menyampaikan penjelasan. Kegiatan yang dilangsungkan tersebut didasari adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang kesemuanya memuat hak asasi difabel dalam memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, masih banyaknya difabel korban kekerasan (terutama kekerasan seksual) yang masih belum mendapatkan layanan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Sehingga hanya sedikit dari mereka yang perkaranya mendapatkan penyelesaian putusan pengadilan. Bukan hanya difabel sebagai korban, tetapi sebagai saksi maupun pelaku juga belum mendapatkan layanan sebagaimana mestinya karena keterbatasan kompetensi para Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memberikan layanan bagi difabel di bidang peradilan, di samping pedoman layanannya pun belum ada.

Setia menjelaskan pula bahwa sebagai Peraturan Kepala Kepolisian Daerah DIY, draft pedoman layanan kepolisian ramah bagi difabel yang berhadapan dengan hukum telah selesai disusun oleh tim, dalam proses penerbitan. “Pedoman layanan nantinya bersifat teknis implementatif, sehingga akan selalu dapat dipergunakan meski terjadi pergantian pimpinan di kepolisian.” (hnw).

The subscriber's email address.