Lompat ke isi utama
ilustrasi seorang difabel sedang bekerja di depan laptop

Analisis Minimnya Penyerapan Tenaga Kerja Difabel

Solider.or.id.Yogyakarta. Bagi pencari kerja nondifabel, persyaratan “sehat jasmani dan rohani” yang sering tertera di lowongan pekerjaan bisa hanya dibaca sambil lalu dan tidak membuat berpikir dua kali. Namun bagi orang dengan difabilitas, satu syarat ini bisa menghalangi mereka memasuki dunia kerja. Karena persyaratan sehat jasmani dan rohani akan merujuk pada kondisi kedifabilitasan yang dilabeli sebagai orang yang tidak cakap bekerja.

Setelah dari tahun ke tahun advokasi dilakukan oleh kelompok masyarakat difabel,  persyaratan tersebut sebagai sebuah bentuk diskriminasi maka perlahan persyaratpun mulai berubah, persyaratan diskriminatif mulai dihilangkan. Kesempatan mulai diberikan kepada pencari kerja difabel pada berbagai instansi. Melalui penjelasan, “Disabilitas (difabel) adalah pelamar yang berkebutuhan khusus atau memiliki kondisi berbeda dengan kriteria mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik, mampu melakukan tugas seperti menganalisis, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi, mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda.” (Persyaratan pada penerimaan CPNS Kementerian PU). Tak ayal kriteria dalam penjelasan yang disebutkan lagi-lagi membatasi pelamar difabel, hanya merujuk pada satu jenis disabilitas tertentu.

Beberapa hal di atas merupakan sebuah analisis atas minimnya penyerapan tenaga kerja difabel baik di lingkungan instansi pemerintah maupun swasta. Sebuah tantangan awal yang kerap menciutkan nyali, membunuh motivasi, terkadang membakar emosi para pencari kerja difabel.

Sementara dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah dijelaskan bahwa difabel ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik di mana dalam berinteraksi dengan lingkungan dan warga lain mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif.

Artinya mereka bukanlah orang yang terganggu kesehatan jasmani maupun rohaninya. Mereka hanya membutuhkan aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan untuk dapat berinteraksi dan berpartisipasi aktif dengan lingkungan.

Pada sebuah diskusi yang diinisiasi oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), Jumat (29/9/2017), jumlah difabel usia produktif belum dapat terserap sepenuhnya dalam dunia kerja. Jikalau pun diserap biasanya terbatas pada beberapa bidang tertentu, atau difabilitas tertentu pula.

Terbatasnya peluang lebih disebabkan cara pandang dan persepsi bahwa difabel dianggap sebagai orang yang tidak sehat, karenanya tidak layak bekerja. Hal itu sering dijadikan pembenaran dari banyak perusahaan untuk membatasi peluang kerja bagi difabel, bahkan sejak di tahap awal seleksi kandidat kerja. Pembatasan yang diberlakukan merupakan analisis minimnya penyerapan tenaga kerja difabel yang lain.

Selanjutnya terdapat kebiasaan perusahaan yang fokus pada kedifabilitasan, membangun asumsi dan persepsi bahwa difabel orang lemah. Kebiasaan tersebut akan menafikkan kemampuan yang sesungguhnya dimiliki difabel, dan berakibat menghilangkan kesempatan serta hak bagi difabel untuk mengakses pekerjaan.

Seruan pemerintah kepada perusahaan untuk memberi ruang bagi difabel  sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemerintah mewajibkan perusahaan negara untuk memperkerjakan difabel sebanyak 2 (dua) persen dari total tenaga kerja dan 1 (satu) persen untuk perusahaan swasta. Namun demikian, partisipasi aktif dari perusahaan mempekerjakan difabel dalam praktiknya masih minim.

Merubah persepsi bersama

Merubah persepsi merupakan cara yang paling tepat, meski untuk itu dibutuhkan waktu yang tidak singkat. Namun, tidak ada kata sulit atau bahkan tidak mungkin, saat ada kemauan. Merubah persepsi dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, penyedia kerja dan pencari kerja.

Sikap objektif dalam seleksi pencari kerja difabel harus ditegakkan oleh perusahaan. Hal ini dapat dimulai pada saat wawancara kerja dengan melihat potensi atau kemampuan pelamar kerja difabel, bukan kemudian melihat kekurangan yang dimiliki, apalagi mengasihani. Demikian perlu pemberian kesempatan kpada setiap lowongan pekerjaan.

Dari sanalah proses penghargaan itu dimulai. Dengan penghargaan setiap orang tanpa kecuali difabel secara psikologis akan muncul kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini yang akan menumbuhkan kekuatan untuk menjadi orang yang berprestasi yang bukan hanya sekedar untuk diapresiasi, melainkan yang memiliki tanggung jawab atas profesi.

Adapun merubah persepsi juga harus dilakukan oleh difabel itu sendiri. Kepercayaan diri dan kesiapan harus dimiliki, tidak kalah penting ialah membekali diri dengan potensi. Demikian pula menjaga komitmen dan tanggungjawab profesi (attitude) harus ditumbuhkembangkan oleh setiap individu, termasuk di dalamnya pekerja difabel.

Perubahan persepsi positif yang dilakukan kedua belah pihak, diharapkan akan dapat mendorong pemenuhan hak bagi difabel. Mendorong implementasi undang-undang penyandang disabilitas yang sudah disyahkan dan diberlakukan. (hnw).

The subscriber's email address.