Lompat ke isi utama
suasana training DID di hotel Loji

Perangkat Desa se-Kecamatan Tasikmadu Karanganyar Ikuti Training DID

Solider.or.id, Surakarta - PPRBM (Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat) Solo kembali mengadakan Training DID (Disability Inclusive Development) bagi stakeholder di tingkat desa/ kelurahan. Training yang diadakan selama tiga hari, 15 – 17 September 2017, di Hotel Loji Surakarta ini merupakan salah satu agenda PPRBM Solo pada 14 kecamatan dari 7 kabupaten/ kota di Jawa Tengah yang menjadi target program.

Training DID bagi stakehoder desa se-Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar ini merupakan training DID ke-7 yang dilakukan oleh PPRBM Solo. “Sebelumnya, kami telah mengadakan training serupa pada 2 kecamatan di Kabupaten Semarang, 2 kecamatan di Kabupaten Boyolali, 1 kecamatan di Kabupaten Wonogiri, dan 1 kecamatan di Kota Salatiga”, terang   Edi Purnama, fasilitator training sekaligus manager program  “Inclusive Indonesia: Combating Stigma and Discrimination of Woman and Children with Disabilities in Central Java”  ketika ditemui solider di sela kegiatan.

“Tujuan dari training DID adalah:  membangun persepsi dan konsep yang sama mengenai pembangunan yang inklusif dengan semua pihak, termasuk stakeholder di tingkat desa/ kelurahan, pengarusutamaan isu perempuan dan anak difabel  dalam program-program pembangunan, meningkatkan partisipasi difabel  dalam pembangunan sebagai salah satu langkah melawan stigma dan tindakan diskriminatif terhadap difabel.”, jelasnya lebih lanjut.

Dalam training ini, peserta diberikan materi mengenai kondisi riil difabel di tengah keluarga dan masyarakat, perbedaan istilah “cacat” dan istilah “difabel”, strategi RBM (Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat), regulasi hukum mengenai hak-hak difabel, baseline-data survey yang telah dilakukan oleh PPRBM Solo, dan pembangunan yang inklusif.

Sebagian besar peserta mengaku belum begitu memahami difabel. Mereka masih terlihat bingung ketika fasilitator menyebutkan beberapa jjenis difabilitas. Akan tetapi, mereka tampak antusias menyimak materi-materi yang disampaikan oleh fasilitator. Beberapa diskusi hangat mengenai UU Desa yang sebenarnya telah berpihak pada hak-hak difabel, program-program pembangunan desa yang bisa mendukung pemenuhan hak-hak difabel, hingga diskusi mengenai pentingnya keterlibatan difabel dalam musdes (musyawarah desa) mampu menghidupkan suasana training.

Pada sesi terakhir training, para peserta diminta menuliskan RTL (Rencana Tindak Lanjut). Di dalam RTL tersebut,  peserta merancang langkah-langkah serta program-program desa bagi pemenuhan hak-hak difabel di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan pemberdayaan. RTL yang disusun juga disertai rancangan waktu pelaksanaan dan referensi pihak-pihak yang akan dilibatkan.

Binti Sarifah selaku CO (Community Organizer) Kabupaten Karanganyar yang bertugas mengkoordinir penyelenggaraan training menguraikan, “Untuk training ini, saya mengundang para perangkat desa se-Kecamatan Tasikmadu, perwakilan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), perwakilan Bapermasdes (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Ketua TAD (Tim Advokasi Difabel) Kabupaten Karanganyar, dan perwakilan perempuan difabel dari Kecamatan Tasikmadu.”.

“Saya sangat berharap peserta-peserta yang saya undang tersebut dapat hadir dan duduk bersama untuk menyamakan persepsi serta menyusun langkah-langkah nyata bagi pembangunan yang inklusif.”, ujarnya. (Agatha)

 

The subscriber's email address.