Lompat ke isi utama
suasana rapat koordinasi di Hotel Prima SR Sleman

Hanya Dua Prinsip CRPD yang Berkorelasi dengan Perda Kabupaten Sleman No.2 Tahun 2017

Solider.or.id, Yogyakarta - Banyak kendala dalam mengungkap kasus kekerasan pada perempuan difabel karena beberapa alasan, diantaranya dianggap dilakukan suka sama suka, ketidakpahaman tentang kedifabilitasan dan keterangan korban tidak dipercaya, dianggap tidak valid, berubah-ubah, adanya syarat pendamping yang harus bersertifikat, dan lain sebagainya. Disyahkannya Peraturan Daerah (Perda) No.2 tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sleman, Ciqal menggandeng beberapa mitra kerjanya untuk mengkritisi Perda tersebut  untuk memberi masukan sebagai dasar implementasi  di Hotel Prima SR Sleman (15/9).

Mengundang 55 peserta dari unsur Dinas P3AP2KB Sleman, lembaga swadaya masyarakat, organisasi difabel, dan lembaga bantuan hukum, kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan agar perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sleman mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang lebih baik. Ibnu Sukoco selaku manajer program Ciqal menambahkan, “Kegiatan ini kami inisiasi untuk memberikan masukan terkait Perda No.2 tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sleman agar implementasinya lebih ramah kepada difabel. Kemudian terbentuk tim kajian Perda No.2 tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sleman.”

Suryatiningsih Budi Lestari selaku direktur Ciqal menyampaikan, “Perda No.2 tahun 2017 ini jika dikorelasikan dengan prinsip UNCRPD (Perjanjian Internasional Hak-hak Difabel), hanya ada 2 poin yang dibahas yakni nondiskriminasi dan kesetaran antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan beberapa prinsip umum CRPD seperti aksesibilitas tidak dibahas dalam Perda No.2 Tahun 2017 ini.”

Pada forum yang sama, Dwi Rahayu Feburuarti sebagai perwakilan dari organisasi Tuli Sleman, Gerkatin Sleman, menyampaikan keluhannya terkait banyaknya masalah  kekerasan yang dialami oleh perempuan Tuli di Sleman yang belum menemukan penyelesaian. “Tidak hanya warga Sleman yang mengalami kekerasan. Teman-teman saya ada yang mengalami kekerasan tapi KTP-nya bukan Sleman. Lokasi kejadinnya di Sleman karena dia tinggal sudah bertahun-tahun di Sleman. Apakah ada pihak yang bisa membantu memberikan pelayanan?”, tanya Dwi.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Dra. Is Cahyawati selaku Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman merespon bahwa jika lokasi kejadinnya  di Sleman, apalagi korban berdomisili di Sleman, pihaknya siap membantu memberikan pelayanan kepada korban. “Tentu saja bisa, kami siap. Biasanya kami juga akan menghubungi UPT asal daerah korban sesuai KTP”, terang Dra. Is Cahyawati. (Ramadhany Rahmi)

The subscriber's email address.