Lompat ke isi utama
suasana diskusi kemendikbud bersama organisasi difabel

Kemendikbud Gelar Rapat Koordinasi Kemitraan, Banyak Masukan Dari Organisasi Difabel

Solider.or.id, Yogyakarta - Dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun Anggaran 2017, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) melalui Subdit Program dan Evaluasi menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Kemitraan PKLK (11-13/9).

Kegiatan ini mengundang 75 peserta dari berbagai daerah dan diselenggarakan di Hotel Tara Yogyakarta. Kegiatan ini sebagai upaya perluasan dan pemerataan akses pendidikan khususnya bagi anak berkebutuhan khusus.  Penyelenggaraan kegiatan ini menjalin kerja sama kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan pendidikan layanan khusus agar tercipta pendidikan yang efektif dan efisien

Tiga tujuan terselenggaranya kegiatan ini adalah penyusunan dokumen pembelajaran implementasi satuan pendidikan aman bencana, penguatan tim penanganan pendidikan dalam kondisi darurat, serta pengumpulan ide dan gagasan Unit Layanan Disabilitas (ULD).

Juniati Effendi perwakilan Gerkatin Pusat (Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia) menyampaikan masukannya terkait pembentukan Unit Layanan Disabilitas.

Menggunakan bahasa isyarat, Juniati menyampaikan bahwa Unit Layanan Disabilitas ini harus mendorong bahasa isyarat dan teks Bahasa Indonesia sebagai bentuk aksesibilitas bagi siswa Tuli. “Melalui guru yang bisa berbahasa isyarat, juru bahasa isyarat, dan juru tik. ULD juga harus bisa melakukan riset tentang perkembangan pendidikan murid maupun mahasiswa difabel, pengembangan guru Tuli untuk mengajar bahasa isyarat”, jelas Juniati.

Selain mengemukakan pendapatnya, Juniati juga menyampaikan harapannya bahwa terbentuknya ULD ini kelak mampu menjadi solusi bagi masalah perdebatan penggunaan bahasa isyarat di Indonesia yakni SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) dengan Bisindo (Bahasa Isyarat Indonesia) serta menjadi jembatan solusi mengenai sertifikasi jurubahasa isyarat.

Menanggapi Juniati, Ir. Sri Renani Pantjastuti, M.PA dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan bahwa sertifikasi profesi jurubahasa isyarat menjadi kewenangan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau Kementrian Ketenagaakerjaan. “Kalau yang dapat kami dorong mungkin jika ada hubungannya dengan pendidikan seperti pendidikan menjadi jurubahasa isyarat”, jawab Ir. Sri Pantjastuti, M.PA.

Perwakilan organisasi difabel lain seperti PPDI dan Pertuni pun menyampaikan masalah serta harapan terhadap terbentuknya ULD. Kemudian tim perumus naskah akademik dari Universitas Brawijaya Malang mencantumkan semua masukan dan masalah yang disampaikan ke dalam Daftar Inventaris Masalah guna membantu proses penyusunan Peraturan Pemerintah. (Ramadhany Rahmi)

The subscriber's email address.