Lompat ke isi utama
suasanaa FGD penyusunan Unit layanan disabilitas

Kemendikbud Mulai Menyusun RPP Tentang Unit Layanan Disabilitas

Solider.or.id, Yogyakarta - Direktorat pendidikan khusus dan layanan khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mulai menyusun draft peraturan pemerintah tentang unit layanan disabilitas. Peraturan ini merupakan amanat dari undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Menurut definisi dalam undang-undang tersebut, unit layanan disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk difabel.

direktorat pendidikan khusus dan layanan khusus melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah ini. Beberapa di antaranya adalah Yayasan Mitra Netra, Gerkatin dan beberapa perwakilan SLB dari provinsi-provinsi di Indonesia. Proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah ini di mulai dengan penyelenggaraan FGD bersama pihak-pihak terkait di hotel Tara Yogyakarta (12/9).

 Selain melibatkan NGO dan SLB , Kementeerian Pendidikan dan Kebudayaan juga melibatkan Universitas Brawijaya untuk membantu proses penyusunan peraturan pemerintah tersebut.

Aswin Widianto, salah satu panitia dari kegiatan ini mengatakan, acara ini diselenggarakan mulai Senin 11 September 2017 hingga Rabu 13 September 2017. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangkaian acara workshop kemitraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Workshop selama tiga hari tersebut memiliki dua hal penting yang di bahas, yaitu mengenai proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang unit layanan disabilitas dan pengurangan resiko bencana

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus segera menyusun peraturan pemerintah tentang unit layanan disabilitas, karena undang-undang no 8 tahun 2016 disahkan pada bulan April 2016, sehingga peraturan pemerintah yang diamanatkan maksimal harus terbit pada bulan April 2018” pungkas Aswin. (Tio Tegar)

The subscriber's email address.