Lompat ke isi utama
FGD KND di The Alana Hotel

KSP - Organisasi Difabel diskusikan Perpres Komisi Nasional Disabilitas

Solider.or.id.Yogyakarta. Kantor Staf Presiden (KSP) Deputi V menyelenggarakan diskusi kelompok terarah (FGD) menyoal draft Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomer 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dihadiri empat puluhan perwakilan organisasi difabel Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, FGD diselenggarakan di Mataram City International Convention Center, The Alana Hotel, Jalan Palagan Nomer 7 Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.

Pembentukan KND telah diatur dalam UU Nomor 8 tersebut pada Bab VI tentang Komisi Nasional Disabilitas. Pada pasal 131 disebutkan, ‘Dalam rangka pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen’. Sedangkan aturan pembentukan KND terlebih dahulu diatur melalui Perpres, yakni pada Pasal 134 yang menyatakan ‘Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan KND diatur dengan Peraturan Presiden’.

Untuk itu pembahasan bab demi bab berserta pasal-pasal Draft Perpres terkait tata kelola pembentukan KND menjadi pembahasan utama dalam FGD yang dimoderatori Agus Catur, Staf Deputi V Kantor Staf Presiden.

Sebagaimana disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Deputi V Jaleswari Pramodhawardani, dalam sambutannya bahwa tujuan diselenggarakannya FGD  tersebut yakni untuk menampung aspirasi dan masukan masyarakat difabel di daerah, tentang Draft Perpres yang di dalamnya terdapat KND.

Lanjutnya, “Selama ini hak-hak difabel tidak banyak diakomodir dalam program-program kementerian dan kelembagaan. Untuk itu pengarusutamaan isu difabel menjadi penting, guna pemenuhan hak-hak  difabel.” Ujar Danik, nama panggilan Kepala Deputi V tersebut.

Momentum penting

Kepada Solider Danik juga mengutarakan bahwa Indonesia saat ini memiliki presiden yang terbuka dan responsif terhadap berbagai masukan. Hal itu menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya msyarakat difabel dalam raangka mewujudkan pemenuhan hak-hak hidup.

“ Ini merupakan momentum penting yang harus dioptimalkan. Memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi berupa masukan-masukan dalam perbaikan dan pemenuhan hak difabel harus dilakukan,” tandas Danik.

Presiden Jokowi juga berkomitmen terhadap penataan regulasi tentang pemenuhan hak-hak kelompok rentan salah satunya pemenuhan hak difabel ke arah perbaikan ekonomi dan keadilan sosial. Melalui pembentukan KND dengan melibatkan partisipasi aktif difabel dalam penataan regulasi juga menjadi komitmennya.

Rekomendasi hasil FGD

FDG yang bersifat terbatas tersebut telah menghasilkan rekomendasi terkait masukan-masukan guna menyempurnakan Draft Perpres terkait pembentukan KND. Setelah FGD terbatas tersebut, pada hari berikutnya, Jumat (8/9/2017) diskusi publik yang melibatkan lebih banyak peserta dengan tema Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas akan menjadi agenda lanjutan. Diskusi diselenggarakan di tempat yang sama,  The Alana Hotel, pukul: 08:30 – 11:00 WIB.

Adapun rekomendasi yang dihasilkan dari FGD kali itu yakni, KND akan memiliki karakter yang berbeda dengan komisi lain yang sudah ada, lebih powerfull, lebih responsif, sehingga dapat menjadi koreksi dari komisi lain. Sebagaimana komisi lainnya KND akan independen, tidak di bawah kementerian apapun, bertanggung jawab langsung kepada presiden. KND akan memiliki struktur organisasi ketua, wakil ketua, anggota. Dalam menjalankan tugas, KND akan dibantu oleh Sekretaris Jenderal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat oleh presiden atas rekomendasi KND. Adapun pimpinan KND paling banyak 9 orang, dua pertiganya berasal dari masyarakat difabel, sepertiga dari masyarakat nondifabel, 30 persen dari pimpinan yang dimaksud perempuan. KND wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi pimpinan KND yang berasal dari difabel. (hnw).

Lampiran Ukuran
Draft Perpres KND_v.5.docx 40.71 KB
Hasil Diskusi 7 September.pdf 269.5 KB
The subscriber's email address.