Lompat ke isi utama
suasana audieni perda

Kendala Perda Difabel Kota Yogyakarta

Solider.or.id.Yogyakarta. Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerima audiensi Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas (FPHPD) terkait Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta yang copy paste Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016, sehingga dalam perjalanannya banyak kendala dan hingga tahun ketiga belum juga mendapatkan nomor regristasi menuju program legislatif daerah (Prolegda). Audiensi yang diagendakan Biro Hukum Setda DIY tersebut juga terkait pernyataan Ketua Pansus di media masa yang mengatakan Biro Hukum menolak draft raperda kota.

Audiensi diterima oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota dan jajarannya, di Ruang Rapat Lantai I Biro Hukum Setda DIY, Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta, Senin (4/9/2017). Setelah menunggu bagian hukum kota Yogyakarta yang tidak juga hadir dalam audiensi, akhirnya agenda  mundur satu setengah jam dengan dihadiri perwakilan Kumham, Dinsos DIY, Dinsos Kota, FPHPD, serta Biro Hukum National Paralympic Committee (NPC) Yogyakarta.

Mengawali audiensi, Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Ana Windyawati mengatakan bahwa, ide pembuatan perda tersebut sangat bagus. Karena penerima manfaat perda secara langsung ialah masyarakat. Ditegaskan pula bahwa, Biro Hukum Setda DIY tidak pernah menolak draft perda yang diajukan Pansus DPRD Kota Yogyakarta, melainkan memberikan rekomendasi untuk diperbaiki. Karena setelah disandingkan dengan UU Nomer 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, draft raperda tersebut sama persis.

Memaknai Perda

Perda, kata Ana merupakan produk perundang-undangan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban masyarakat di tempat perda tersebut diberlakukan. Artinya perda semestinya lebih teknis, implementatif, mengakomodir nilai-nilai lokal, dan menyesuaikan kemampuan pemerintah daerah.

“Tapi, kalau Perda hanya copy paste kan tidak bisa to disyahkan? Pada intinya Biro Hukum tidak menghambat Perda yang merupakan inisiasi DPRD Kota Yogyakarta, melainkan menginginkan perda yang lebih baik. UU sifatnya umum (makro) berskala nasional, sudah pasti tidak bisa diterapkan di Kota Yogyakarta,” tandas Ana.

Proses perjalanan Perda

Sementara Koordinator FPHPD, Arni Surwanti memaparkan proses dukungan FPHPD yang diberikan kepada Pansus DPRD Kota terkait naskah akademik (NA) dan draft raperda yang diminta Pansus dalam penyusunan Perda.

Kata Arni yang dikuatkan oleh Nuning Suryatiningsih, FPHPD telah tiga kali memberikan masukan terkait NA dan draft raperda. Namun sangat disayangkan NA dan draft tersebut pada akhirnya tidak dipakai bahkan dua kali diajukan kepada biro hukum, dua kali pula diberikan rekomendasi untuk diperbaiki. “Masukan sudah diberikan sejak awal diinisiasinya perda kota awal tahun 2015,” terang Arni.

Lebih mengagetkan lagi kata dia, setelah dicermati ternyata draft yang diajukan 90 persen mengcopy paste UU Nomer 8 Tahun 2016, tanpa pemberitahuan adanya perubahan, dan tanpa melalui prosedur uji publik terlebih dahulu. Ketiadaan proses uji publik yang dilewatkan menjadi pertanyaan pula oleh FPHPD.

Masukan rigit dan detail juga diberikan oleh Biro Hukum NPC DIY, Monda Saragi. Delapan belas poin masukan diberikan oleh Monda yakni terkait pasal-pasal yang selain seluruhnya copas UU, juga tidak teknisnya draft perda tersebut, tidak adanya muatan lokal, dan lain sebagainya. Monda juga melihat rumitnya perjalanan perda, yang seharusnya lebih mudah karena sudah adanya UU dan Perda Disabilitas DIY Nomer 4 Tahun 2012.

Menanggapi berbagai pandangan masukan tersebut, selaku pimpinan audiensi Ana mengatakan bahwa sesungguhnya ada tata kala waktu yang harus diikuti terkait penyusunan perda sebagaimana peraturan mendagri. Namun hal tersebut tidak begitu dipakai oleh Biro Hukum, dengan alasan agar kualitas Perda lebih baik dan maksimal, berorientasi pada substansi, sehingga dapat diimplementasikan.

Manfaatkan momentum tepat

Kepada Solider Ana juga menyatakan, “Pemberian rekomendasi ini harus dijadikan momentum tepat guna koreksi terkait substansi yang akan diatur pemeritah kota dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pemerintah kota.

Semakin banyak orang yang membaca dan mengkritisi, kata Ana diharapankan Perda Kota Yogyakarta nantinya semakin baik. “Perda harus teknis, tidak bisa copy paste UU, karena UU masih bersifak makro. Sehingga perda harus implementatif, tanpa perlu peraturan walikota (perwal),” ujarnya.

Ana juga menggarisbawahi pula bahwa meski perda merupakan insiatif legislatif (DPRD), namun kerja sama dengan eksekutif harus dibangun sebaik mungkin. “Benar legislatif sebagai insiator lahirnya perda, tetapi yang akan mengimplementasikan sudah barang tentu eksekutif dan berbagai OPD terkait. Karena setelah diundangkannya, legislatif nantinya hanya berperan sebagai pengawas saja,” jelasnya.

 

The subscriber's email address.