Lompat ke isi utama
Suharto: Hak Difabel Belum Terakomodasi dalam Pelaksanaan Pemilu

Suharto: Hak Difabel Belum Terakomodasi dalam Pelaksanaan Pemilu

Solider.or.id,Yogyakarta- “Difabel harus mendapatkan pelayanan, dalam hal ini pelayanan  menggunakan hak politiknya. Namun, ketika kita melihat instrumen hukum di tingkat nasional, ternyata hak-hak difabel dalam pemilu itu tidak muncul di undang-undang” tutur Suharto ketika diwawancarai solider (24/3).

Suharto menjadi salah satu pemateri dalam seminar “Pemilu dan PersPektif Disabilitas di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), mengatakan hak politik sudah tertuang di dalam landasan hukum internasional. Hak tersebut tercantum dalam beberapa pasal di Universal declaration of Human Right, International Covenant on civil and Political Rights (ICCPR), UN Convention on the right of person with disabilities (UNCRPD), dan di dalam landasan regional seperti Bali Declaration on the Enhancement of the role and participation of person with disabilities in the ASEAN Community, ASEAN decade of persons with disabilities (2011-2020).

Melihat instrumen hukum di tingkat nasional Suharto mengungkapkan hak-hak difabel khususnya dalam pemilu tidak muncul di dalam undang-undang. Hal tersebut menurut Suharto berimplikasi pada penyelenggaraan pemilu di lapangan belum aksesibel secara merata.

“Kesetaraan hak difabel tidak muncul dalam undang-undang. Termasuk layanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Kemudian kalau undang-undang instrumen hukumnya atau yang dijadikan landasan hukumnya untuk pelaksanaan pemilunya belum akses maka pas pelaksanaan di lapangan juga tidak akses” ungkap Suharto.

Suharto menganggap keberpihakan pemerintah terhadap difabel masih bersifat parsial. Pemerintah menurutnya belum menseriusi lebih dalam terkait kebutuhan difabel dalam pemilu.

“Keberpihakan itu masih setengah hati, belum serius sebagai syarat, padahal semuanya kita butuhkan. Jadi kalau dari atas sudah punya pemahaman yang sama terkait difabel jadi turun ke bawah juga akan sama. Harus ada penyamaan mulai dari undang-undang dulu” jelas Suharto.

Lebih lanjut Suharto menyarankan agar pemerintah meratifikasi undang-undang nasional dari landasan hukum internasional dan regional. Namun, menurut Suharto harus tetap melalui proses pengkajian kembali sehingga sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemilu.

“Jadi ratifikasi dulu undang-undang pemilunya tentu dengan pengkajian ulang dulu. Kemudian haknya difabel apa saja dalam pemilu. Dan masukkan unsur –unsur yang berkaitan dengan difabel, termasuk sarana-sarana yang ada dalam alat pemunguan suara dan yang berkaitan lainnya. jadi supaya undang-undang ini juga mengakomodir secara keseluruhan kebutuhan difabel” tutur Suharto.

Hamdan Kurniawan ketua KPU DIY sekaligus pemateri seminar tersebut mengatakan untuk sampai dapat mengubah undang-undang yang belum aksesibel, politik difabel harus terus  didorong bersama sampai pada tataran pemerintah yang paling atas.

“Menurut saya memang karena ini menyangkut kepentingan temen-temen difabel sebaiknya didorongkan gagasan ini lewat jalan politik di Senayan. Kalau semua sudah terakomodir di dalam undang-undang, kemudian secara tehknis kami selaku penyelenggara juga akan mengikuti.  Jadi kuncinya di sana, baik itu di Presiden, DPR, ataupun Bupati seperti itu” tandas Hamdan. (Robandi)

 

 

The subscriber's email address.