Lompat ke isi utama

Semua Sekolah Harus Inklusi

Saat ini konsep pendidikan inklusi sedang booming. Keberadaannya terutama diwujudkan untuk mendukung Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bersekolah di sekolah umum. Keberadaan mereka yang selama ini eksklusif bersekolah di sekolah khusus coba dihilangkan dengan sekolah inklusi.

Beberapa daerah sudah mendeklarasikan diri sebagai kota/kabupaten inklusi dengan membuka sebanyak-banyaknya sekolah inklusi di wilayah masing-masing.

Pelaksanaan pendidikan inklusi belum sesuai harapan

Namun niat baik ini belum sepenuhnya bagus dalam pelaksanaannya masih terjadi beberapa kendala. Konsep mengenai pendidikan inklusi tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Munculnya banyak sekolah inklusi tidak diiringi dengan kesipan perangkat pendukung. Masalah umum yang dihadapi adalah minimnya keberadaan Guru Pendamping Khusus (GPK) serta belum ada kurikulum yang sesuai.

Hal ini menyebabkan banyak sekolah yang hanya memiliki label inklusi tanpa memilki kesiapan untuk memenuhi kebutuhan siswa ABK. Pada dasarnya kunci keberhasilan pendidikan inklusi adalah membuat semua perangkat pendidikan mampu mengakomodasi kebutuhan ABK. Tetapi pada pelaksanaannya dalam proses pendidikan ini, ABK “dipaksa” bisa beradaptasi dengan lingkungannya.

Anggapan salah kaprah lain yang muncul adalah sekolah inklusi ditujukan bagi ABK dengan difabilitas ringan, bukan untuk mereka yang memiliki disabilitas berat. Bahkan di beberapa sekolah inklusi, pelaksanaan pendidikan inklusi justru bersifat ekslusif. ABK yang bersekolah di situ justru belajar di ruang khusus, tidak disatukan dengan anak-anak lain.

Ketidaksiapan penyelenggaraan membuat ABK sulit beradaptasi dengan sekolah, yang pada akhirnya membuat mereka tidak betah dan pada akhirnya kembali bersekolah di SLB.

Pilot project yang tidak kunjung selesai

Ketua Aliansi Peduli Jawa Tengah (APD), Suhardi Wiyono dalam renstra APD di Wisma YIS beberapa waktu lalu menyebut keberadaan sekolah inklusi justru membawa pelabelan baru pada ABK. Terjadi banyak masalah dimana pihak sekolah menolak siswa ABK dengan alasan bukan sekolah inklusi. Sementara sekolah yang ditunjuk menjadi sekolah inklusi letaknya jauh dari rumah ABK tersebut.

Eksklusivitas juga masih terjadi pada sekolah inklusi dimana siswa non-ABK tidak bisa menerima keberadaan ABK. Masih terjadi diskriminasi ketika keberadaan ABK justru terpisah dari kelas. Bahkan ketika sekolah menempatkan mereka di ruang khusus menjadikan eksklusivitas terpapar nyata.

Selain itu keberadaan ABK yang bersekolah di sekolah inklusi justru memberatkan orangtua. Pihak sekolah membebankan biaya pengadaan GPK kepada para orangtua.

Untuk itu, Suhardi menyatakan dengan tegas menolak keberadaan sekolah inklusi. Dia berpikiran bahwa semua sekolah harus inklusi. Oleh karena itu, dia menyebut pelaksanaan sekolah inklusi secara parsial seperti yang terjadi saat ini tidak tepat. Dengan setiap sekolah yang harus inklusi, ABK bisa sekolah di sekolah manapun sesuai keinginan dan kemampuannya.

Sementara itu, Sunarman direktur PPRBM Surakarta menyebut bahwa konsep sekolah inklusi yang sekarang diterapkan adalah usaha pemerintah dalam rangka mewujudkan Pendidikan Untuk Semua (PUS). Percepatan pencapaian PUS dilakukan dengan membuat beberapa sekolah menjadi pilot project. Namun permasalahannya hingga saat ini pilot project tidak kunjung selesai. Pemerintah justru memperbanyak sekolah yang menjadi pilot project dan tidak kunjung mengaplikasikan pendidikan inklusi di seluruh institusi pendidikan yang ada.

 

The subscriber's email address.