Lompat ke isi utama

Pejabat Belum Paham istilah "Difabel"

Sampai saat ini istilah penyandang cacat masih sering digunakan, ketimbang penyandang disabilitas atau difabel. Ironisnya yang sering menggunakan istilah penyandang cacat tersebut adalah seorang pejabat.

Perubahan sosial diawali dengan perubahan mindset kita saat memandang sesuatu. Perubahan tersebut harus dimulai dari diri sendiri sebagai tindakan melawan diskriminasi yang ada. Salah satu caranya adalah dengan tidak memakai kata yang diskriminatif, contohnya kata “penyandang cacat”. Istilah “penyandang cacat”  adalah sebuah istilah yang diskriminatif, pasalnya, istilah cacat merujuk pada fisik manusia yang membutuhkan alat bantu fungsi tubuhnya. Padahal orang yang membutuhkan alat bantu tersebut tidak berarti tidak bisa melakukan sesuatu, melainkan orang dengan disabilitas bisa melakukan dengan alat bantu. Misal, tunanetra tetap bisa “membaca” tetapi dengan cara berbeda, yaitu dengan bantuan huruf braille, demikian pula dengan tunarungu, mereka bisa “berbicara”, tetapi dengan alat bantu bahasa isyarat. Istilah penyandang cacat diniliai menindas atau “menyacatkan” seseorang. Istilah “difabel atau differently able” merepresentasikan eksistensi difabel, bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi untuk melakukan suatu hal.

Salah satu praktik pemakaian istilah tersebut Seperti apa yang terjadi pada Selasa (4/03/2014) kemarin, dalam acara pelantikan pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) cabang Bantul. Setelah pelantikan selesai acara dilanjutkan dengan sosialisasi program kerja dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Bantul. Intinya pejabat yang berinisial X tersebut menyampaikan bahwa sekarang ini Dikpora sedang mencari difabel untuk dipersiapkan menjadi atlet. Namun, pejabat X tersebut selalu menggunakan istilah penyandang cacat dan orang normal, bukan difabel atau disabilitas.

Sebenarnya setiap kali pejabat tersebut mengatakan penyandang cacat, maka semua hadirin terutama para difabel dan pejabat lain khususnya dari dinas sosial (dinsos) sudah menunjukkan reaksi yang berbeda, tetapi pejabat tersebut tetap saja tidak tanggap. Tidak jelas apakah yang dilakukan pejabat tersebut merupakan suatu ketidaktahuan atau memang disengaja..

Memang pejabat tersebut hanya salah dalam menggunakan istilah,tetapi akan lebih baik apabila sebagai seorang pejabat yang notabene menjadi publik figur, lebih menghargai penyandang difabel sehingga tidak menggunakan istlah penyandang cacat. Memang, Undang-undang penyandang difabel memang masih menggunakan istilah “penyandang cacat” tidak seharusnya “dipelihara”. Tidak diskriminastif kepada difabel seharusnya berawal dari mindset dan perspektif, bahwa difabel adalah manusia yang harus dimanusiakan.

The subscriber's email address.