Lompat ke isi utama

Tools Monitoring: Aksi Nyata Pengawalan Implementasi UNCRPD

Yogyakarta. Solider. Sabtu, (24/8) Centre Of Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities (CIQAL) mengadakan Diseminisasi Tools Monitoring realisasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) bertempat di Hotel Brongto, Yogyakarta. Acara ini merupakan persentasi juga diskusi produk yang dikeluarkan oleh CIQAL berupa tools monitoring yang bisa menjadi  acuan bagi Disability People’s Organization (DPO)  dalam rangka mengawal implementasi UNCRPD di Indonesia.

Kuota Kesempatan Kerja dan Aksesibilitas Difabel

Angin segar dihembuskan pemerintah khususnya kepada pemburu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini.  Ada yang berbeda pada penerimaan CPNS yaitu dengan diberikannya kuota khusus kepada difabel. Rencananya dari 60 000 formasi CPNS yang ada, 300 formasi disediaan untuk difabel  (Sumber: Eko Prasajo, wamenpan-rb, 30/4 ). Kebijakan ini sejalan dengan amanah UUD  1945 Pasal 27  ayat 2 yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Rencananya penerimaan CPNS tersebut akan dimulai pada bulan september mendatang.

Urgensi Kesadaran Kolektif Tentang Hak Difabel

Difabel  merupakan istilah resmi untuk menggantikan kata “cacat” sejak 1998. Rujukan akronim difabel merupakankepanjangan dari frasa different ability people (masyarakat  berdaya  beda).  Difabel  ialah orang yang menjalankan  kegiatan hidup  dengan kondisi fisik dan atau mental yang berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Kondisi seperti ini bisa datang dari bawaan sejak lahir atau muncul saat dewasa sebagai akibat dari suatu penyakit, malnutrisi, kecelakaan atau sebab lain yang mengakibatkan salah satu fungsi fisik dan mentalnya tidak berfungsi semestinya.

Potret Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Yogyakarta

Oleh: M. Syafi'ie

(Manajer Riset SIGAB)

 

Seorang yang menyandang disabilitas dipandang

sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan

dan hanya akan membebani orang-orang di sekitar mereka.

Kebijakan juga dibangun dengan pendekatan  berbasis karitas

(Nichola  Colbran)

Pengantar

Aksesibilitas Masih Setengah-setengah

Isu tentang aksesibilitas bagi masyarakat difabel memang masih menjadi isu yang terus digalakkan. Pemenuhan hak yang semula sering dielu-elukan oleh birokrasi sampai sekarang memang masih dipertanyakan realisasinya. Hal ini menjadi kontras, karena birokrasi selalu mengkambinghitamkan minimnya anggaran untuk pemenuhan hak para difabel. Padahal, banyak anggaran diselewengkan melalui korupsi. Semestinya dana tersebut bisa dialihkan ke aspek yang lebih penting, misalnya pemenuhan hak bagi masyarakat difabel.

Hak Dasar Anak Berkebutuhan Khusus

“Anak bukan saja merupakan kepentingan orangtua, melainkan merupakan kepentingan nasional dan bahkan kepentingan kemanusiaan secara universal. Puncak keprihatinan bangsa-bangsa di dunia terhadap persoalan di seputar anak terakumulasi dalam Deklarasi Hak Anak pada tahun 1979 dan selanjutnya deklarasi tersebut ditingkatkan menjadi Konvensi tantang Hak Anak, selanjutnya disebut KHA (Convention on the Right of the Children/CRC). Indonesia telah meratifikasi KHA dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990”(Vulnerable Groups: Kajian & Mekanisme Perlindungannya, Pusham UII, 2012)

Difabel Tuli Percaya Diri Dengan Belajar Berorganisasi

Surakarta, solider.or.id-  Sebuah ruangan di Hotel Anugerah Indah Palace Solo menjadi riuh dengan suara fasilitator,  penerjemah bahasa isyarat dan para  difabel tuli peserta pelatihan 'Membangun Jaringan Organisasi Tuli Se-Solo Raya'. Penjelasan dengan media tulisan oleh salah satu fasilitator tentang apa yang dimaksud dengan ‘seksi’ dan tugas-tugasnya di organisasi mengundang gelak tawa. Tak pelak, suasana pelatihan yang diikuti oleh  21 peserta yang datang dari tujuh kota/kabupaten eks Karesidenan Surakarta dan terselenggara pada pada 7 Juli selama tujuh jam ini mencair.

Berlangganan Artikel
The subscriber's email address.