Lompat ke isi utama
Artikel

Tantangan Perencanaan-Penganggaran Pembangunan Inklusi di Daerah

Solider.or.id. Yogyakarta. Perencanaan-Penganggaran Pembangunan Inklusi bukan menjadi hal baru di Indonesia. Legalitas  hukum untuk memayunginya sudah ada. Tonggak penting dari beberapa payung hukum tersebut diantaranya adalah UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak EKOSOB), UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak SIPOL, UU No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi CRPD, UU No.

Desa Inklusi

Sebuah Refleksi; Difabel Desa Masih Tertinggal Akses Pembangunan

Solider.id Bangka – Hidup sebagai difabel memang kerap dikerdilkan. Jika tidak begitu, paling banter ya dianggap sebagai objek belas kasihan. Oleh siapa, tentu oleh mereka yang belum faham apa itu hak dan kesetaraan. Difabel dijepit kanan-kiri atas belakang biar kerdil, biar takut untuk tuntut hak sebagai warga yang juga bayar pajak. Mereka dikibuli oleh kebijakan yang terkadang mirip dagelan. Kurang tepat sasaran dan ujung-ujungnya mentok di atas kertas tanpa ada pelaksanaan.

Berlangganan anggaran difabel di desa
The subscriber's email address.