Solider.or.id. Yogyakarta. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, proses perencanaan penganggaran sudah seharusnya beralaskan pada pedoman hak asasi manusia. Pemenuhan hak asasi manusia menjadi kewajiban negara sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berisi norma-norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Solider.or.id. Banjarnegara. Sebagai kota yang belum memiliki peraturan daerah tentang difabel, Banjarnegara punya pekerjaan rumah besar dalam mewujudkan keinginan sebagai kota yang ramah difabel. Payung hukum berupa perda akan bisa menjadikan landasan legal bagi difabel dalam memperjuangkan hak-haknya. Menghadirkan peraturan daerah tentang difabel tersebut tentunya bukan pekerjaan yang mudah. Meskipun begitu, upaya untuk mendorong adanya peraturan daerah tentang difabel di Banjarnegara terus digaungkan oleh difabel beserta pegiat isu difabel setempat.
Jonna Damanik mendefinisikan resital sebagai sebuah konser yang melibatkan banyak orang, dimana setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab memainkan keahlian, passion dan kapasitasnya namun dalam suatu ritme yang harmoni dan menghasilkan jamuan yang menarik bagi penikmat konser tersebut.
Sebanyak 14 komunitas difabel di Surakarta dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di antaranya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan menghadiri sarasehan yang diselenggarakan oleh Tim Advokasi Daerah (TAD) di Hotel Indah Palace, Senin (17/2).
Pergantian tahun Masehi tinggal hitungan hari, ragam pertiwa dan momentum yang akan berlalu di 2019 hanya menjadi potret pergantian waktu yang telah dilalui.
Setiap manusia terlahir sempurna dengan segala keunikannya.
Memasuki tahun ketiga sejak perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pemenuhan dan perlindungan hak bagi masyarakat difabel kota Bandung, 14 perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) menggelar aksi deklarasi bersama.
Solider.id, Denpasar- Amrullah adalah seorang pengacara yang memiliki keinginan membentuk organisasi difabel yang konsen di isu bantuan hukum. Keinginannya, muncul ketika sebuah kecelakaan membelokkan nasibnya dan menyadari bahwa hukum di Indonesia belum ramah terhadap difabel. Mulai dari teks hukum, aksesibilitas, pendampingan dan lain sebagainya.
Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), merupakan pedoman kerangka pembangunan yang memprioritaskan asas leaving no one behind
Pesta demokrasi yang telah dimulai sejak Pilkada 2018 hingga Pileg dan Pilpres 2019 ini mencatat sejumlah prestasi advokasi yang dilakukan oleh kelompok difabel.
