Lompat ke isi utama

Abi Marutama: Pendidikan Seksual yang Komprehensif Penting Bagi Remaja Difabel

Pada Pelatihan Rengurangan Risiko Bencana (PRB) yang diadakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan Arbeiter Samariter Bund (ASB) dan untuk memperingati Hari Difabel Internasional (HDI)di hotel Novotel Solo, Desember 2015 secara khusus saya menemui Abi Marutama, pegiat difabilitas dari UN-Habitat. Pembicaraan tak hanya menyangkut tentang pengetahuan pendidikan seksual bagi remaja difabel, namun juga kiprahnya dalam sosialisasi universal desain.

Bagaimana Abi berbicara tentang pendidikan seksual bagi difabel? Dan pemenuhan kebutuhan pengetahuan tersebut bagi mereka?

Abi Marutama: Untuk konteks pendidikan seksual versi barat itu kan mereka bilang hanya seks-seks,sehingga mereka tidak terinfeksi oleh penyakit menular kelamin. Mereka tidak bilang bahwa hubungan seksual di luar nikah itu adalah hal dilarang. Mereka bilang adalah hal wajar. Bahkan anak-anak itu memiliki hasrat seksual, termasuk anak difabel memiliki hasrat seksual. Mereka bukan melakukan hubungan seksual di luar nikah, sepanjang itu ada konsesnsus dia dengan pasangannya. Dan dia melakukan dengan cara aman, salah satunya dengan kondom. Sedangkan bagi kita orang Timur, seks di luar nikah itu sangat bertentangan apalagi yang memiliki agama. Sehingga jika ada pendidikan seksual untuk difabel harus diperhatikan, sumbernya dari mana. Kalau sumbernya ada di nongovernmental organization (NGO) asing yang sudah mengarahnya ke free sex, ‘yang penting sebatas aman’ harus dipertimbangkan, karena nanti persepsi teman-teman difabel itu akan berbeda terhadap pengertian seksual.

Terkait dengan hari AIDS sedunia, pernahkah mendapati teman difabel yang terjangkit HIV-AIDS?

Abi Marutama : Saya belum pernah menemukan, tetapi saya sering membaca riset-riset bahwa yang pertama, AIDS itu orang yang memiliki AIDS dikatakan sebagai difabel juga dikarenakan kesehatan mereka menurun yang otomatis akan mengganggu performa kehidupan mereka sehari-hari. Ketika performa mereka terganggu, mereka dikatakan sebagai difabel. Saya punya teman yang memiliki penyakit AIDS, ketika kondisinya sedang down performa dia terganggu, otomatis bekerja menjadi malas, dia merasakan sakit. Artinya dia menemui hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Dan kajian-kajian mengatakan bahwa teman-teman difabel yang belum terkena AIDS, berpotensi juga untuk terkena AIDS apabila dia tidak mendapatkan pendidikan seksual yang komprehensif.

Abi Marutama : Iya, khususnya kita orang timur dan beragama, kita harus selektif NGO ini berasal dari mana, pendidikan seks ini karena kementerian pendidikan sendiri dan kementerian kesehatan beserta BKKBN kelihatannya agak kurang berhati-hati, ketika ada NGO asing yang menawarkan bantuan kepada pemerintah untuk membuat modul tentang pendidikan seksual untuk pendidikan tingkat SMP. Utama juga untuk lingkungan sekolah luar biasa, itu tampaknya di dirjen PK-LK sangat berhati-hati karena dianggap nilai-nilainya sangat berbeda dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia.

Saya: Bagaimana dengan langkah pemerintah? Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan?

Abi Marutama : Saya sendiri sebenarnya belum terlalu terlibat dalam persoalan itu. Cuma kalau saya lihat yang terjadi di lapangan, sangat minim akses pengetahuan tentang reproduksi seksual, baik kepada anak-anak secara umum atau anak-anak dengan difabilitas. Karena memang kelihatannya kementerian pendidikan masih melihat pembicaraan seksualitas di lingkungan sekolah dan institusi pendidikan itu sebagai hal yang tabu. Kecuali di tingkat universitas sudah lebih terbuka, seperti pelajaran kedokteran. Tetapi di lingkungan yang umum, masih dianggap tabu.

Saya: Anda saat ini aktif di UN Habitat. Bisa berbicara, apa saja yang telah Anda lakukan?

Abi Marutama : UN-Habitat fokusnya di pembangunan tata kota. Saya fokus di pemberdayaan pemuda, dengan disabilitas untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan tata kota. Bagaimana universal desain bisa diakses oleh ragam identitas. Sehingga tidak harus bekerja dua kali misalnya membuat fasilitas ini hanya untuk difabel, tetapi memang beberapa fasilitas memang dikhususkan untuk difabel dan lansia, tetapi ada juga beberapa fasilitas yang misal yang hanya dibikin satu desain, tetapi bisa digunakan oleh semua orang, itu nanti hanya masalah orang-orang teknik saja.
Saya : Selama ini seperti ada kesenjangan antara orang teknik yang ada di lapangan. Pengetahuan mereka tentang mainstreaming bangunan yang ramah, apakah mereka mendapatkan bekal, atau bagaimana? Diikutsertakan juga atau bagaimana?

Abi Marutama : Kalau dalam tataran teknis memang saya mengakui banyak teman-teman di teknis desain belum memahami kebutuhan difabel. Tetapi biasanya, ketika mereka belajar mereka sudah mengerti apa yang disebut universal desain. Tentang universal desain, sebenarnya mereka tanpa mengetahui konsep difabilitas, mereka bisa mengacu kepada itu, jadi tidak harus menjelaskan secara mendetail. Tetapi biasanya ketika ada workshop dari UN Habitat itu kita selalu memberikan pengetahuan masyarakat umum atau tenaga teknis yang berhubungan dengan rancang bangun itu tentang pengertian difabel, tentang lansia dan kebutuhan mereka apa. Sehingga ketika mereka membangun, menginvestasikan pembangunan, mereka akan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan para pengguna kota tersebut dengan rancangan yang mereka buat.

Sebagai Youth Partner, sosialisasi universal desain sampai sejauh mana?

Abi Marutama : Kalau di Indonesia itu memang Indonesia tampaknya belum melaksanakan proses universal desain. Indonesia masih sering mengacuu kepada SNI. Ada peraturan PU tentang pembangunan trotoar sebenarnya SNI pun sudah cukup memadai. Cuma masalahnya d implementasinya saja. Sebenarnya universal desain sendiri, di tingkat internasional, negara-negara itu belum sepenuhnya menyepakati. Temuan PBB menyatakan bahwa masih banyak negara-negara yang tidak menggunakan universal desain. Biasanya mereka hanya mengacu ke SN masing-masing ataupun menggunakan ISO. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sendiri sudah ada itu ya. Tapi implementasinya yang masih kurang.

Saya: Bagaimana Anda melihatdan menjajal fasilitas umum di Solo misalnya guiding block atau pedestrian?

Abi Marutama : Di Solo sudah ada guiding block tetapi saya ketemu pohon, ketemu vas bunga. Juga ada tukang dagang yang dagang. Di Jakarta juga sama. Jadi tidak ada koordinasi antara PU dengan PLN misalnya, tiba-tiba di atas guiding block ada tiang listrik. Dinas perhubungan Solo bisa bekerja dengan baik, misalnya dia bisa melapor ke pemerintah pusat. Solo bisa menjadi kota percontohan.

Untuk mengakses pengetahuan tentang hal-hal tersebut di atas bagaimana caranya? Anda pernah menulis buku?

Abi Marutama : Saya sudah menulis buku dan bisa diminta secara gratis di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan di Jakarta. Bisa minta dikirim.

Bagaimana dengan akses pekerjaan dan pendidikan bagi difabel netra?

Abi Marutama : Netra yang sarjana, jangan lagi hanya stigma sebagai tukang pijat. Di dinas tenaga kerja, sama masih pola pikirnya. Pemahaman dari dinas sosial masih begitu. Kelompok masyarakat tidak setuju difabel masuk ke dalam permasalah sosial, sementara dinas sosial menjadi leading sector-nya.

Tentang RUU yang lagi dibahas di DPR saat ini, bagaimana pendapat Anda?

Abi Marutama: Terkhusus tentang Komite Nasional Difabilitas Indonesia atau KNDI saya setuju di tiap provinsi ada. Ini diperlukan karena beban kerja komnas HAM itu terlalu banyak. Komnas HAM tidak dalam kapasitasnya untuk menangani kasus-kasus HAM, selain pelanggaran HAM berat. Selain karena tupoksi komnas HAM pada kasus yang berat seperti ; orang hilang dan kasus politik. Sedangkan difabel, itu kan spesifik, meski termasuk pelanggaran HAM tetapi dianggap bukan berat karena menyangkut kehidupan sehari-hari. Tidak sampai menghilangkan nyawa. Butuh kerja spesifik, butuh sumber daya yang memahami difabel. Tidak mengetahui konsep difabel secara komprehensif sehingga KNDI seperti halnya komisi perempuan, komisi anak, itu akan menjadi lembaga koordinasi dan juga lembaga supervisi yang nanti akan mengawasi supervisi-supervisi , di sektor transportasi. KNDI akan memberikan evaluasi terhadap kinerja kementerian perhubungan terkait dengan aksesibilitas transportasi, aksesibilitas pembangunan kota. Di Philipina, mereka kaget kita tidak punya komisi difabilitas.

The subscriber's email address.