Lompat ke isi utama
suasana pelatihan aplikasi PANTAU

PANTAU, Aplikasi Android guna Memantau Proses Peradilan

Solider.or.id.Yogyakarta. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) bekerja sama dengan Indonesian Court Monitoring (ICM) Yogyakarta, menyelenggarakan pelatihan pemantauan berbasis aplikasi “PANTAU”, terkait korupsi biaya perkara di Peradilan Negeri.”

Menghadirkan perwakilan organisasi masyarakat sipil atau CSO (Civil Society Organizations), organisasi difabel atau DPO (Difable Peoiple Organisation), dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Yogyakarta, pelatihan dilaksanakan selama dua hari (21-22 Agustus 2017), di Hotel Grand Palace, Jalan Mangkuyudan 32 Mantrijeron, Yogyakarta.

Korupsi di pengadilan bukan sebuah isu baru, hal tersebut melatarbelakangi kegiatan pelatihan selama dua hari itu. Praktik korupsi marak terjadi baik dalam proses peradilan maupun layanan pengadilannya. Sayangnya, warga pengguna pengadilan tidak memiliki sarana untuk mengungkapkan pengalaman terkait masalah-masalah yang dialami terkait korupsi di pengadilan. Layanan pengaduan yang disediakan oleh pengadilan tidak optimal dimanfaatkan, karena tidak adanya kejelasan proses penanganan dan tindak lanjut dari pengaduan.

Manfaat Aplikasi PANTAU

Merespon kebutuhan akan layanan pengaduan yang  efektif, mudah, dan berdampak, MaPPI FHUI mengembangkan aplikasi PANTAU. Yakni, sebuah aplikasi pemantauan berbasis Android yang terdapat di Smartphone. (https://play.google.com/store/apps/details?id=indexalaw.id.pantauapps).

Menurut Kepala Devisi Pemantauan MaPPI, Muhammad Rizaldi pengalaman-pengalaman masyarakat terkait korupsi pengadilan dapat memberikan manfaat apabila disalurkan secara tepat. Untuk itu perlu dibuatkan kanal pengaduan yang mudah dijangkau, efektif, efisien dan berdampak perubahan positif pada lembaga peradilan.

“Aplikasi PANTAU diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam menyampaikan pengalaman,  sehingga dapat menjadi data agregat pemantauan dengan tema-tema tertentu. Data yang sudah terkumpul nantinya akan bermanfaat dalam menggambarkan bagaimana korupsi di pengadilan terjadi, dari modus yang paling sederhana hingga yang komplesks,” jelas Aldi.

Adapun Peneliti MaPPI, Aulia Ali Reza menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berbagi pengalaman terkait akses peradilan melalui Aplikasi PANTAU. “Mari pengalaman yang dimiliki dibagi, jangan disimpan. Jika tidak mungkin menyampaikan melalu institusi, sampaikan pada teman sejawat, atau langsung berbagi melalui aplikasi pantau. Mari dari Jogja suarakan peradilan untuk Indonesia,” tegas Ali memotivasi.

Lanjut Ali, Aplikasi PANTAU ini nantinya akan menyasar para pengguna peradilan, CSO, DPO, OBH serta kanal LAPOR pengadilan negeri di Indonesia. Dengan terintegrasinya aplikasi PANTAU dan kanal LAPOR!, diharapkan pemanfaatan kanal LAPOR! sebagai sarana pengaduan terkait pengadilan, khususnya pengaduan terkait korupsi pengadilan semakin meningkat.

Perma difabel berhadapan dengan hukum

Sedangkan Direktur Indonesian Court Monitoring (ICM) Yogyakarta, Tri Wahyu kepada Solider menjelaskan bahwa aplikasi PANTAU dapat diakses oleh semua warga, tanpa kecuali. Pada kesempatan tersebut dia juga menyinggung maraknya kasus difabel berhadapan dengan hukum, yang hingga saat sekarang tidak juga diakomodir terkait hak-hak dan kebutuhan difabel pengguna peradilan.

Harapannya, aplikasi PANTAU tersebut dapat disosialisasikan  kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa kecuali kelompok masyarakat difabel. Dengan aplikasi tersebut seluruh warga dapat menyampaikan masukan, kritikan, menyampaikan pengalaman, terkait kasus yang diketahui, dialami saat mengakses peradilan.

Aplikasi PANTAU harapannya akan menjadi sebuah alat yang dapat menginventarisir berbagai kasus, kata dia. Dengan demikian dapat menjadi data dukung berbasis teknologi dalam upaya perbaikan peradilan di Indonesia.

“Poin penting lain yang hendak dicapai, Aplikasi PANTAI dapat mendorong percepatan lahirnya Peratuan Mahkamah Agung (Perma) terkait difabel berhadapan dengan hukum, yang mengatur berbagai aksesibilitas dan kebutuhan yang harus dipenuhi,” ungkap Wahyu.

Aplikasi efektif bagi difabel

Sementara Ketua Himpunan Wanita Difabel Indonesia (HWDI) DIY, Ratna Dewi Setyaningsih mengaku senang dengan keterlibatannya dalam pelatihan tersebut. Menurut dia, kontribusi masyarakat difabel dalam menyampaikan pengalaman berupa masukan tentang permasalahan, kebutuhan, aksesibilitas dan berbagai pengalaman lainnya sangat penting guna terpenuhinya hak-hak difabel berhadapan dengan hukum.

“Aplikasi ini sangat efektif bagi difabel. Selanjutnya HWDI akan mensosialisasikan, memahamkan dan mensimulasikan Aplikasi PANTAU kepada setiap difabel baik perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian, masyarakat difabel tetap dapat menyampaikan pengalaman apapun terkait dengan proses peradilan,” jelas Ratna. (hnw).

The subscriber's email address.