Lompat ke isi utama
Talkshow Festival Film Disabilitas, membahas inklusivitas Jogja (7/1)

Kota Yogyakarta (Belum) Ramah Difabel

Solider.or.id, Yogyakarta- Panitia Festival Film Disabilitas (FFDIS) mengadakan talkshow deklarasi Jogja ramah difabel di aula Lembaga Indonesia Perancis (LIP) pada Selasa malam (7/1). Talkshow dengan tema "Harmoni Inklusi-Merindu Jogja Ramah Rifabel" membincangkan perkembangan inklusivitas kota Yogyakarta yang dinilai masih belum menyeluruh.

Yogyakarta yang digadang-gadang sebagai kota ramah difabel masih menuai banyak pertanyaan dari beberapa pemateri yang mewakili lembaga difabel, M. Joni Yulianto dari Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), Sri Lestari dari United Cerebral Palsy (UCP). Joni mengatakan Jogja sudah mempunyai kebijakan-kebijakan terkait difabel, artinya Jogja memiliki instrumen untuk kedepan sebagai landasanrealisasi menuju kota ramah difabel. “Namun, dari banyaknya kebijakan-kebijakan tersebut dalam penerapannya belum semua diimplementasikan ke dalam tindakan riil,”tutur Joni

Joni memaparkan bahwa dari jumlah difabel mencapai 40 ribu orang,  banyak kebutuhan dan hak-hak yang perlu direalisasikan Joni menambahkan dalam pemenuhan kebutuhan difabel, seharusnya tidak berdasarkan pada asumsi belaka. Joni menandaskanperlu adanya ruang partisipasi untuk kalangan difabel turut andil di dalamnya.

"Jogja sudah bagus dengan guiding block (penunjuk jalan bagi difabel netra-red) di Malioboro, tapi dari rumah untuk menuju Malioboro banyak yangg belum aksesibel, maka perlu adanya ruang komunikasi dengan kaum difabel sendiri.. Harus dibuka rembugan bersama untuk membuat jogja lebih ramah difabel" papar Joni.

Sri Lestari juga mempertanyakan aksesibilitas dari segi mobilitas kaum difabel yang beberapa struktur bangunan masih timpang.

"Seperti gidingblok, masih ada yang licin, untuk masuk trotoar kemiringannya masih tidak sesuai, bahkan ada yang rusak, masih banyak yang belum akses saya rasa" tutur Sri.

Pemerintah Mengaku Sudah Berkomitmen

Edi Muhammad, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta,mengatakan pemerintah sendiri sudah berkomitmen dalam pemenuhan hak difabel. Ia menambahkan, komitmen tersebut membutuhkan beberapa dorongan dari beberapa pihak yang berkaitan dengan isu-isu difabilitas.

"Seperti pembangunan aksesibilitas, pendidikan, tahun kemarin juga sudah sosialisasi. Artinya pemerintah sudah berkomitmen dalam hal ini. Namun pemerintah juga membutuhkan kerjasama dari pihak atau lembaga terkait" jelas Edi.

Talkshow yang juga menghadirkan perwakilan dari dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Yori Kusuma Nugroho mengakui implementasi belum sepenuhnya teraalisasi. Namun, proses tersebut akan terus melaukan perbaikan. "Jogja sendiri sudah memberikan tempat aksesibel untuk difabel. Namun penerapannya memang belum menyeluruh karena data yang belum jelas. Masih banyak juga keluhan seperti yang tadi disebutkan, kemiringan pintu keluar halte yang masih curam, dll. Tapi kami juga siap menampung aspirasi dari kamum difabel sendiri untuk perbaikan" tutur Yori.

Kepala Dinas Pariwisata, Arya Nugraha mengatakan Jogja sebagai kota wisata pihaknya juga akan membuka ruang untuk difabel dalam pemenuan hak akses yang sama.
"Sebetulnya bagaimana jogja sebagai destinasi wisata, bagaimana menciptakan akses yang sama bagi semua orang dalam ruang-ruang wisata yang ada di Jogja. Itu menjadi pekerjaan kita bersama,khususnya soal kepariwisataan" pungkas Arya.

Aktivis difabel Antok Suryaden mengatakan kurangnya perhatian pemerintah soal kebutuhan khusus. Minimnya Sikap saling mengapresiasi difabel dan pemerintahnya sendiri menjadi salah satu faktor pemenuhan kebutuhan yang keliru. "Maksudnya apresiasi di sini, difabel coba untuk mengekspresikan dirinya, bagaimana semisal sebuah bangunan tidak aksesibel, dan pemerintahannya coba mengapresiasi kembali dengan menjawab ketidaknyamanan yang terlihat dari ekspresi difabel tersebut" tutup Antok segaligus mengakhiri acara talkshow. (Robandi)

The subscriber's email address.