Lompat ke isi utama
jogloabang

Aksesibilitas, Inklusi dan Kemerdekaan: Refleksi Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

Solider.or.id, Setiap bulan Agustus Bangsa Indonesia memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan.    Persiapan dan kesibukan nampak mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kampung dan rukun tetangga. Peringatan juga diadakan oleh berbagai organisasi, sekolah, instansi pemerintah/swasta dan kalangan lainnya. Kitapun disuguhi aneka pemaknaan, cara, kegiatan dan lomba dengan berbagai atribut perayaannya. Mulai anak-anak hingga orang tua, laki-laki dan perempuan, semua larut dalam euforia hari kemerdekaan. Lantas bagaimana arti “kemerdekaan” yang sesungguhnya bagi difabel? Sudah merdeka-kah mereka?

Kemerdekaan semestinya tidak hanya dijadikan arena seremonial semata tanpa menghayati dan memaknainya secara luas dan hakiki (Tomy Awuy, Wacana Tragedi dan Dekonstruksi Kebudayaan,1995). Ini berarti bahwa kemerdekaan esensinya adalah lepas dari segala bentuk belenggu fisik dan psikis serta tidak ada diskriminasi dalam perlakuannya. Kemerdekaan bukan berarti lepas dari penjajahan dan kekuasaan militer negara lain semata.  bukan berarti di negara yang telah merdeka tidak ada bentuk-bentuk penjajahan (pembelengguan) baru yang kita jumpai,

Penjajahan atau pemnbelengguan selama ini sering dialami oleh kelompok masyarakat rentan, salah satunya adalah kelompok difabel. Karena memaknai “kemerdekaan” juga seharusnya tercermin dari apa yang dirasakan oleh difabel, yang notabene juga merupakan warga Negara Indonesia serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Selama ini, isu difabel masih  dianggap sebagai isu yang khusus dan hanya orang-orang tertentu saja yang terlibat. Pemberitaan mengenai penyadaran kepada masyarakat terkait dengan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak difabel juga masih jauh dari harapan. Hal ini juga berakibat pada pemahaman masyarakat dan bahkan  negara juga masih jauh dari harapan. Ini semakin diperburuk dengan adanya stigma yang dilekatkan pada mereka, hingga berdampak pada perlakuan yang tidak adil, setara dan diskriminatif baik fisik dan psikis.

Kemerdekaan adalah pintu menuju ruang yang lebih demokratis, beradab dan pembangunan yang inklusif. Peran masyarakat dalam mengisi pembangunan seharusnya sama, tidak ada lagi pembedaan baik status sosial, pendidikan, agama, pekerjaan, siapa yang minoritas dan mayoritas, difabel atau nondifabel, serta karakter pembeda lainnya. Sebagaimana Hak Asasi Manusia (HAM) kemerdekaan adalah isu kemanusiaan (Redi Panuju, Republik Mafia, 2011). Mengisi dan berperan serta dalam pembangunan karena ketersediaannya sarana prasarana yang aksesibel serta suasana yang inklusif seharusnya menjadi cita-cita bersama.

Persoalan aksesibilitas dan inklusifitas difabel sebetulnya dapat kita jadikan bahan renungan, pemikiran sekaligus tindakan dalam memaknai kemerdekaan. Bukankah dua hal tersebut hingga sekarang  masih diabaikan, sehingga menghambat difabel untuk dapat setara dan mengisi kemerdekaan masih punya banyak hambatan? Mereka harus “berjuang” mengalahkan segala bentuk hmbatan yang datang dari lingkungan sosial meraka untuk keluar dari “belenggu” tersebut.
Memang dalam kenyataannya masih banyak kita temui diskriminasi dalam hal aksesibilitas seperti : transportasi umum yang masih tinggi sehingga menyulitkan difabel daksa untuk naik bahkan masih ditemukan maskapai udara yang masih menolak keberadaan difabel dalam penerbangannya. Di jalan umum juga belum ditemukan trotoar pemandu bagi difabel netra, bahkan meskipun sudah ada justru penggunaannya yang tidak pada tujuannya.

Selain dalam hal aksesibilitas, diskriminasi juga ditemukan dalam membangun suasana inklusifitas. Pro kontra penerimaan siswa difabel menjadi salah satu contohnya. Keberadaan siswa difabel dianggap masih memberatkan bagi sebagian guru ataupun orangtua siswa nondifabel, Beberapa ketakutan dan kekhawatiran masih saja ada saat seorang anak difabel menempuh pendidikan di sekolah inklusi.

ketakutan-ketakutan seperti dapat menghambat jalannya proses belajar mengajar, ketidakfahaman guru tentang berbagai cara alternatif saat mengajar siswa difabel sehingga guru merasa repot, ketiaedaan sarana dan prasara yang mendukung kelancarann proses belajar mengajar juga merupakan salah satu faktor mengapa banyak siswa difabel mengalami penolakan di sekolah inklusi. Hal ini membuktikan bahwa implementasi pendidikan inklusif masih perlu didorong penerapannya dengan menggunakan peraturan perundang-undangan bukan karena kesadaran masyarakat. Selaiin dibidang pendidikan, diskriminaasi difabel juga ditemukan dalam hal lapangan pekerjaan.

 Wajah sosial politik dalam pembangunan, seharusnya menunjukkan wajah manusiawi. Tidak ada alasan atau dasar bagi masyarakat dan pemerintah atau negara untuk tidak memenuhi dan melaksanakannya kalau memang akan menyebut  negara ini merdeka. Mengapa? karena hal tersebut telah dijamin dalam Pancasila sebagai dasar Negara serta Peraturan dan Perundang-undangannya. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat 2 yang menyatakan “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

 Jika kita kaitkan dengan masih adanya diskriminasi baik itu dalam hal aksesibilitas dan membangun suasana inklusifitas maka dapatkah kita katakan bahwa sudah ada kemerdekaan bagi difabel? jika mereka masih harus terus berjuang mendapatkan kemudahan dan perlakuan yang adil dalam Negara Indonesia tercinta ini. Atau haruskah kita katakan bahwa kemerdekaan masih milik sebagian warga Negara Indonesia?
(Saifuddin Hafiz).

The subscriber's email address.