Lompat ke isi utama

Koalisi Masyarakat “Tolak PP Sapu Jagad” Tuntut Pemerintah Konsisten

Solider.or.id.Yogyakarta. Masyarakat penyandang disabilitas dari berbagai organisasi difabel , dan organisasi nondifabel yang aktif melakukan advokasi dalam isu difabel, menolak keputusan pemerintah tentang PP Sapu Jagat. Mereka tergabung dalam Koalisi Masyarakat “Tolak PP Sapu Jagad” mengajukan tutuntan agar pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo konsisten dengan keputusannya, yakni menjadikan difabel sebagai subyek dalam pembangunan.

Gerakan Koalisi Masyarakat “Tolak PP Sapu Jagad” ini bermula dari disampaikannya keputusan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai inisiator, pada kegiatan Konsultasi Nasional, di Melia Purosani Yogyakarta, 25-28 Juli 2017. Yakni, keputusan menggabungkan 15 ketentuan pembentukan PP amanat UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi 1 PP saja, yaitu PP “sapu jagat”.

PP sapu jagad dinilai bertentangan dengan UU Penyandang Disabilitas No. 8 tahun 2016 dan menciderai masyarakat difabel. Pasalnya, tiga alasan pemerintah menggabungkan 15 PP menjadi PP sapu jagad dinilai telah menyederhanakan hak-hak difabel sebagai warga negara. Tiga alasan tersebut yakni, simplifikasi regulasi yang sedang digariskan oleh presiden, ketiadaan anggaran yang disediakan oleh Kemeterian/Lembaga (K/L) untuk pembentukan PP selain dari Kemensos, dan percepatan proses pembentukan PP sehingga target pengesahan pada 2018 dapat tercapai.

Dalam siaran persnya pada Sabtu (5/8/2017), Koalisi Masyarakat “Tolak PP Sapu Jagat” menyampaikan tiga alasan penolakannya. Sebagaimana diberitakan di Solider pada link: https://solider.or.id/2017/08/05/siaran-pers-koalisi-masyarakat-%E2%80%…, kebijakan pembentukan PP “sapu jagat” sudah salah arah, menyimpang dari peraturan dan semangat menjadikan difabel sebagai isu Hak Asasi Manusia.

Tiga alasan mendasar penolakan tersebut yakni, pertama, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) “sapu jagat” bertentangan dengan ketentuan dalam UU Penyandang Disabilitas dan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD); kedua, pengambilan kebijakan penyusunan RPP “sapu jagat” dilaksanakan tanpa pelibatan masyarakat difabel; dan, ketiga, keberadaan RPP “sapu jagat” menyimpangi semangat dan komitmen dari janji kampanye Presiden Joko Widodo dalam Piagam Soeharso.

Koalisasi Masyarakat Tolak PP Sapu Jagad menyatakan langkah yang diambil pemerintah keliru, untuk itu diminta segera kembali kepada amanat UU Penyandang Disabilitas. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesian menjelaskan pada web mereka www.pshk.or.id, bahwa UU Penyandang Disabilitas semestinya diatur lebih lanjut dalam minimal 15 PP turunannya. Sebanyak 14 PP turunan menggunakan frasa “diatur dengan”, sedangkan 1 PP turunan lain menggunakan frasa “diatur dalam”.

Frasa “diatur dengan” berarti harus dituangkan dalam 1 PP tersendiri, sedangkan frasa “diatur dalam” diperbolehkan untuk digabungkan dengan PP yang lain. Oleh karenanya, justifikasi pmerintah dalam memandang frasa dipertanyakan dalam pengambilan keputusan pembentukan PP “sapu jagat” tersebut.

Tidak libatkan Difabel

Rncana pembentukan PP “sapu jagat” merupakan bentuk pelemahan terhadap komitmen yang sudah dibangun pemerintah dalam memposisikan isu difabel. PP sapu jagat hanya akan mengembalikan difabel sebagai isu belas kasih (charity), karena hanya akan menjadi tugas dan fungsi Kemensos sebagai inisiator PP “sapu jagat”.

Terlebih pengambilan keputusan untuk membentuk PP sapu jagat ternyata tidak melibatkan masyarakat difabel. Hal tersebut telah mencederai semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat  dalam melahirkan regulasi terkait isu difabel sebelumnya. “Dengan kondisi itu, sulit mengharapkan PP “sapu jagat” mampu berpihak kepada para penyandang disabilitas di Indonesia,” penegasan koalisi masyarakat dalam siaran persnya.

Untuk itu Koalisi Masyarakat Tolak PP Sapu Jagad mendesak Presiden Joko Widodo mengambil sikap, untuk mengubah kebijakan PP “sapu jagat” menjadi PP yang terpisah. Juga mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak melanggar janjinya sendiri yang tertuang dalam Piagam Soeharso. Yakni pada poin ketiga disebutkan, Presiden Joko Widodo berkomitmen membangun pemerintahan dengan persepsi bahwa penyandang disabilitas adalah aset bagi negara, bukan beban, baik berupa kebijakan politik regulasi maupun kebijakan politik anggaran.

Presiden Joko Widodo diminta tetap mempertahankan keberpihakannya kepada difabel dalam setiap keputusan politik dan implementasinya, agar difabel mampu menjadi subjek dalam pembangunan. (hnw)

The subscriber's email address.