Lompat ke isi utama

Mantapkan Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Turunan dari UU No. 8 tahun 2016 Tentang Difabel

Solider.or.id, Yogyakarta. Berbagai organisasi difabel di Indonesia melalui perwakilannya saat ini tengah berkumpul dalam sebuah forum bersama untuk menyusun perencanaan sekaligus memantapkan Peraturan Pelaksanaan yang merupakan turunan dari Undang-undang nomor 8 tahun 2016.

Hal tersebut dilakukan untuk mendorong percepatan implementasi UU tentang difabel. Forum tersebut digelar Kementrian Sosial selama tiga hari kedepan melalui dukungan program perlindungan sosial dari Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dalam sebuah lokakarya yang dibuka pada Selasa pagi (25/7).

Cut Sri Rozanna direktur Program Perlindungan Sosial GIZ menjelaskan forum tersebut sebagai sebuah dialog kebijakan yang sangat strategis untuk memastikan pengarusutamaan isu difabel sebagai prinsip di berbagai sektor. Ia mendukung upaya pemerintah Indonsesia dalam mengembangkan kerangka kebijakan perlindungan sosial yang inklusif bagi difabel.

PP sebagai landasan bagi pelaksanaan UU nomor 8 tahun 2016 merupakan sebuah kebijakan yang ditunggu. Selain itu, PP juga menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk mempoerjelas arah pelaksanaan atas pemenuhan hak-hak difabel seperti, kesehatan, pendidikan, perlidungan sosial, aksesibilitas lingkungan, serta serangkaian hak sosial budaya dan sipil pilitik lainnya.

Sunarman Sukamto, perwakilan dari Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) Solo, mengamini hal tersebut. Ia mengaku sudah tidak tahan untuk mendapatkan payung hukum yang komprehensif, jelas, dan tuntas beserta sanksi-sanksinya. PP yang akan disusun secara partisipatif dengan kajian-kajian akademik diharapkan dapat benar-benar merepresentasikan kebutuhan bagi kawan-kawan difabel.

“Sehingga, diharapkan pula tidak ada lagi alibi dari gagalnya, atau mandegnya sebuah implementasi kebijakan yang diturunkan,” kata Sunarman, di sela-sela sesi acara kepada Solider.

Sementara itu, Nurul Sa’adah Andriani dari SAPDA berpendapat mengenai dinamika rencana peleburan PP oleh pemerintah. Ia mengatakan bahwa wacana untuk  meleburkan PP dari 15 kemudian akan di press menjadi 7 PP, dan sekarang akan diringkas lagi menjadi satu menurutnya pasti akan menjadi simplifikasi lagi. “PP logikanya menjadi peraturan pelaksanaan yang sudah sangat detail dan implementatif.  Namun pada saat itu disimplifikasi lagi, turunannya akan seperti apa, makanya saya  tidak setuju jika ini di simplifikasi”. [Robandi]

The subscriber's email address.