Lompat ke isi utama

Dorong Standar Teknis Aksesibilitas sebagai Syarat Terbitnya IMB

Solider.or.id.Yogyakarta. Ketersediaan dan keberfungsian aksesibilitas bangunan-bagunan publik bagi semua (tanpa kecuali), merupakan kebijakan publik lintas bidang dan lintas sektoral. Negara memiliki tanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhannya bagi semua tanpa ada yang tertinggal. Sinergitas seluruh stakeholder terkait dibutuhkan dalam mewujudkannya. Namun fakta yang terjadi, ego sektoral masih kuat mengakar. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat difabel dipandang sebagai tanggung jawab salah satu stakeholder saja. Difabel masih dipandang sebagai obyek charity, yang berakibat pada hilangnya hak-hak mereka sebagai warga negara. Salah satunya ketidaktersediaan aksesibilitas pada rumah-rumah ibadah mengambil hak masyarakat difabel dalam mengaksesnya.

Dilatarbelakangi kondisi tersebut, Dria Manunggal mendorong adanya standar teknis aksesibilitas sebagai syarat diterbitkannya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Bekerja sama dengan Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) UGM serta Magister Arsitektur Universitas Islam Indonesia (UII), Dria Manunggal menyelenggarakan diskusi bertajuk “Mendorong Standar Teknis Aksesibilitas sebagai Syarat Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah”.

Diskusi merupakan rangkaian akhir kegiatan pameran re-desain tempat peribadatan yang aksesibel untuk semua, yang telah dilangsungkan selama empat hari sejak Sabtu (29/7). Dihadiri oleh puluhan peserta dari berbagai institusi pemerintah, swasta, pegiat isu disabilitas, masyarakat difabel, mahasiswa dan masyarakat umum, diskusi dilaksanakan di kantor PUSTRAL UGM Jl. Kemuning Blok M3, Sekip, Yogyakarta, Selasa (1/8/2017).

Pemahaman dan sinergitas

Pentingnya standar teknis aksebilitas sebagai peraturan yang mengikat dalam membangun bangunan ditekankan oleh Direktur Eksekutif Dria Manungal, Setia Adi Purwanta dalam press release-nya. Menurut Setia, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, memuat kewajiban negara untuk hadir dalam proses perwujudan rumah ibadah yang aksesibel bagi difabel. Namun, sampai saat ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bahkan kata dia, di berbagai instansi yang terkait masih terjadi ketidakpahaman maupun belum adanya sinergi dalam mewujudkan aksesibilitas ini. “Standar aksesibilitas belum diletakkan sebagai salah satu syarat dalam penerbitan izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah,” ungkapnya pada Solider seusai acara diskusi, Selasa (1/8).

Sehingga diskusi tersebut penting, guna memberikan pemahaman kepada berbagai pihak dalam melihat difabel sebagai manusia yang memiliki hak yang sama persis dengan manusia nondifabel.

Sebagaimana diungkapkan Kepala Pustral UGM, Prof. Nur Yuwono, bahwa diskusi tersebut sangat bagus, ungkapnya. Menurut dia, masih banyak masyarakat dengan cara pandang tidak pas terhadap difabel. “Cara pandang yang tidak pas, sudah pasti akan berpengaruh pada hilangnya hak difabel,” ujarnya pada Solider.

Kebijakan implementatif

Peraturan sudah ada dan banyak, namun semuanya tidak implementatif, lanjut Yuwana. “Untuk itu perlu sekali adanya standar teknis yang mengatur dalam mendirikan bangunan, dengan demikian mudah untuk diimplementasikan dan diwujudkan,” tandasnya.

Diinformasikan pula dalam diskusi tentang Masjid Jogokaryan sebagai prototype atau percontohan masjid yang aksesibel dengan berbagai aksesibilitas, seperti ramp, handle ramp, tempat wudlu, serta kamar mandi akses bagi difabel.

Dari diskusi yang berlangsung selama dua jam itu berhasil memperoleh kesepakatan bahwa ketersediaan aksesibilitas fisik pada bangun-bangunan menjadi sebuah persyaratan dalam mendapatkan IMB.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam sebuah nota kesepakatan atau MOU (Memorandum of Understanding), yang ditangani tiga pihak yakni Dria Manunggal, Pustral UGM, Magister Arsitektur UII, serta Masjid Jogokaryan terkait tindak lanjut kegiatan untuk mendorong pemenuhan aksesibilitas peribadatan.

The subscriber's email address.