Lompat ke isi utama

Difabel dan Kritik RUU Penyiaran Versi Baleg

Solider.or.id.Yogyakarta. Berbicara tentang hidup dan kehidupan, terkait erat dengan hak asasi manusia (HAM). Yakni, hak-hak dasar yang melekat pada masing-masing individu yang sepatutnya mendapatkan penghormatan baik dari individu lain maupun negara. Mendapatkan kemudahan dalam mengakses juga pemenuhannya.

Berbicara tentang hak-hak orang dengan difabilitas atau difabel, sama halnya berbicara tentang hak orang pada umumnya. Tanpa batas, difabel memiliki hak yang sama persis, utuh, tanpa terkecuali. Adapun karena keberbedaan yang menyertai, secara otomatis terdapat perbedaan pada cara mengakses dan pemenuhan hak-haknya. Tak terkecuali pemenuhan haknya dalam mengakses informasi melalui berbagai ruang atau media.

Media merupakan ruang publik yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan pandangan yang berkait dengan kepentingan orang banyak sehingga dapat menyuarakan opini publik. Ruang publik terwujud ketika masyarakat menggunakan haknya berkumpul dan berpendapat. Untuk itu, semestinya media dijaga dari berbagai pengaruh dan kepentingan. Selayaknya media mampu menjadi tempat penawaran berbagai gagasan. Lebih lanjut, keberadaan lembaga penyiaran publik sudah semestinya mampu mewujudkan hak setiap lapisan masyarakat tanpa kecuali. Mampu membangun budaya demokrasi, yang memberikan ruang dan peluang berekspresi, berbudaya, bermartabat, adil, dan sehat.

Terkait draft revisi RUU Penyiaran versi Baleg (Badan Legislatif), terbaca jelas belum memenuhi hak asasi sekelompok minoritas, yakni kelompok difabel. RUU Penyiaran tersebut  belum mencakup kewajiban lembaga penyiaran untuk menyiarkan isi siaran yang memberdayakan dan tidak menjadikan kelompok rentan dalam hal ini difabel sebagai objek.

Praktik penyiaran selama ini justru menjadi ajang pelecehan harkat dan martabat difabel. Penyiaran dikemas dalam sebuah program yang menjadikan difabel sebagai objek yang menginspirasi. Hal tersebut bukan mengangkat harkat dan martabat difabel, melainkan justru merendahkan. Sementara, perbaikan atas pemenuhan hak difabel akan terwujud dengan munculnya difabel sebagai subyek bukan obyek.

Tuntut penyiaran sehat

Sebagaimana menjadi tuntutan bersama Pecinta Penyiaran Sehat Indonesia, salah satunya masyarakat difabel, sepakat menolak revisi RUU Versi Baleg tertanggal 19 Juni 2017. Pasalnya, revisi RUU Penyiaran tersebut tidak mencerminkan penyiaran yang sehat. Untuk itu perlu mendorong isi siaran yang mendidik masyarakat menjadi cerdas dan tidak menjadikan difabel sebagai objek, inspirasi, yang cenderung justru mengeksploitasi difabel.

Menjadikan difabel sebagai objek inspirasi sama saja dengan mengeksploitasi kelompok ini sebagai produk siaran untuk mendulang untung dan menganggapnya sebagai orang yang tidak sewajarnya atau ‘tidak normal’. Perilaku pelaku penyiaran ini tidak sesuai dengan CRPD (Convention on the Right of Person with Disability), yakni konvensi mengenai hak difabel yang telah diratifikasi oleh Indonesia serta undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pada kesempatan berbincang dengan Solider melalui sambungan seluler, Direktur Sasana Integrasi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), Joni Yulianto mengutarakan bahwa RUU Penyiaran adalah sebuah regulasi. Sebagai sebuah regulasi menurut dia, mestinya menempatan diri sebagai satu instrumen yang adil dalam artian memberikan kemanfaatan bagi sepenuhnya rakyat. Karena penyiaran identik dengan kebutuhan atau hak orang memperoleh informasi. Di mana hak atas informasi yang adil, seimbang, dan sehat merupakan hak setiap orang.

Lebih lanjut Joni menuturkan, “Bicara tentang hak informasi, substansinya harus sehat. Substandi yang sehat, yakni mampu membangun persepsi yang adil dan seimbang. Jangan sampai kelompok tertentu dirugikan atas informasi yang ada, itu satu hal. Adapun hal lain channel atau saluran informasi semestinya dapat diakses oleh semua, baik bagi difabel maupun kelompok rentan lainnya,” ujarnya.

Dewasa ini perkembangan siaran televisi semakin bergeser ke saluran televisi kabel, kata dia. Saluran televisi kabel identik dengan saluran televisi berbayar. Bagaimana kelompok rentan minim akses dapat menikmati informasi, jika untuk mendapatkan akses atas informasi mereka harus membayar? “Untuk sepuluh tahun ke depan mungkin bisa. Bagaimanapun, penyiaran mesti didesain akses baik bagi difabel maupun kelompok rentan lainnya,” tandas Joni.

Apabila dilihat dari sisi hak, maka yang pertama mesti diperhatikan yakni konten penyiaran seharusnya adil. Yakni, tidak menempatkan difabel dan kelompok rentan lainnya sebagai objek melainkan subyek. Berikutnya konten Seyogyanya memperhatikan sisi aksesibilitas bagi semua, dalam hal ini kelompok rentan yakni difabel dan masyarakat minim akses (proletar).

Di sisi lain Joni menyadari bahwa industri media dikendalikan oleh pemodal. Melalui kekuatan uangnya pemodal dapat mengendalikan konten penyiaran. Karena output utama dari pemodal tidak lain adalah uang. Sehingga yang terjadi, pemodal mengarahkan media ke manapun yang dapat memberikan keuntungan bagi para pemodal.

Menuntut kecerdasan masyarakat

Menrut Joni, untuk mendorong konten yang adil, dibutuhkan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang kritis dan mampu mendorong terwujudkan penyiaran yang adil. “Sangat disayangkan, sementara ini masyarakat sebagai penikmat channel informasi justru menggemari konten-konten yang charity, yang termehek-mehek (dramatis), yang tidak mendidik. Sehingga konten-konten tersebut mendatangkan keuntungan bagi pemodal melalui tayangan iklan,” Joni menyayangkan.

Joni menadaskan, negara juga harus bisa melihat kembali orientasi RUU ini untuk siapa? Untuk menguntungkan siapa? Akan berpihak pada siapa? Negara harus membangun visi yang jelas. Dengan visi yang jelas, maka kebijakan atau peraturan pasti akan jelas pula.

Memungkasi bincang-bincang dengan Solider, Senin (10/7) Joni menandaskan bahwa, draft RUU Penyiaran versi Baleg agar ditinjau atau dicheck lagi. Sebab, draft RUU versi Baleg tidak mencerminkan semangat demokrasi, tidak mendukung upaya membangun masyarakat yang bersih dan sehat, pro kapitalis, tidak memberdayakan kelompok rentan dan konten iklan terlalu banyak akan memberi dampak tidak sehat terhadap masyarakat.

 

The subscriber's email address.