Lompat ke isi utama

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 di Mata Ketua Komite Disabilitas DIY

Solider.or.id.Yogyakarta. Ketua Komite Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta, Setia Adi Purwanta menyambut baik Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi. Hal tersebut disampaikannya pada diskusi tentang hak difabel dalam PPDB di kantor Komite Disabilitas, Senin (19/6).

Pasalnya menurut Setia, Permendikbud tersebut dinilai akan menghapus praktik diskriminatif oleh sekolah dalam PPDB. Sebagaimana dituangkan dalam pasal 11, 12, 13 Permendikbud nomor 17 tahun 2017, dengan empat prinsip PPDB yang diterapkan, yakni yang utama zonasi atau jarak tempat tinggal dengan sekolah, usia, SHUN, terakhir sertifikat, diyakini sekolah inklusif dapat terwujud.

“Jika empat prinsip wajib dalam PPDB diterapkan dengan baik, maka inklusivitas dengan sendirinya akan tumbuh dan menjadi gerakan,” ujar Setia Adi Purwanta.

Lebih lanjut Setia mengutarakan bahwa pendidikan tidak untuk dipersaingkan, diperebutkan. Melainkan, pendidikan adalah kooperatif, membangun kesetiakawanan, membangun toleransi. Sehingga semestinya tidak diperlukan seleksi yang pada akhirnya akan mengklasifikasikan siswa dan membangun jelas perbedaan. Kata dia, jikalaupun ada seleksi, tujuannya adalah untuk placement atau penempatan siswa sesuai dengan potensi masing-masing.

Sekolah inklusif miniatur masyarakat

Pada dasarnya sekolah adalah miniatur masyarakat, demikian pula dengan sekolah inklusif. Di mana sekolah berada, di situlah perwujudan dari nilai-nilai, budaya, dan peradaban masyarakatnya dibangun, dipelihara dan ditumbuh suburkan.” Ujar Setia pada Solider usai diskusi.

Sekolah inklusif, tidak benar dimaknai sebagai program. Sekolah inklusif semestinya menjadi ruh atau gerakan. Sekolah inklusif dengan sendirinya memberikan kesempatan belajar kepada setiap orang akan menjadi bagian dari kehidupan, tanpa melihat perbedaan.

Sekolah inklusif adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada semua siswa, tanpa melihat perbedaan sebagai persaingan dan diskrimiasi. Education for All, jika diterapkan dengan benar kata Setia, maka inklusivitas akan tumbuh dan berkembang sebagai ruh.

Setia juga menegaskan bahwa persoalan inklusivitas, sesungguhnya tentang persoalan Bhineka Tunggal Ika. Di mana perbedaan fisik menjadi salah satu kebhinekaan. “Persoalan Bhineka Tunggal Ika tidak hanya masalah suku, bangsa, bahasa, agama, etnik, bukan hanya itu. Tetapi juga perbedaan kondisi fisik harus direngkuh di dalam Bhineka Tunggal Ika,” tandas Setia.

Guru kembangkan metode

Desakan yang akan dilakukan oleh Komite Disabilitas DIY yakni, mendorong semua sekolah yang ber-Pancasila, yang menerapkan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dengan prinsip menerima siapapun siswa yang mendaftar tanpa diskriminasi.  “Jika sekolah tidak bisa menerima anak difabel, maka sekolah tersebut tidak ber-Bhineka Tunggal Ika,” tegas Setia.

“Jangan menunggu siap dengan adanya sarana dan prasarana,” himbau Setia. Karena persoalan bagaimana cara mengajar itu hanya soal metode, tidak bisa dikaitkan dengan ada tidaknya sarana prasarana.

Sebagai contoh siswa blind total yang tidak dapat menggunakan buku cacah gori dalam belajar grafik kartesius, maka guru dapat menggunakan tegel blok sebagai gantinya. Maka si blind total, kata Setia akan mengerti dan paham. Itu salah satu metode yang harus dimiliki oleh setiap guru, ujar Setia memberikan sebuah contoh.

Setia juga menghimbau agar semua guru tidak peduli bagaimana caranya untuk mengembangkan metode mengajar sesuai dengan kondisi masing-masing siswa. Karena demikian itulah tugas seorang guru, yakni mencerdaskan anak bangsa dengan berbagai metode yang dimiliki oleh guru. Di situlah letak keberhasilan dan kebanggaan seorang guru, ujar Setia memberi penguatan.

The subscriber's email address.