Lompat ke isi utama

Angkutan Online dan Kelompok Difabel

Oleh: Sofiana Miliati

 

Demo angkutan konvesional terhadap dominasi angkutan online di beberapa kota besar di Indonesia telah menimbulkan berbagai polemik di kalangan pengguna jasa angkutan. Pemerintah terus didesak untuk melakukan regulasi ulang kebijakan yang mengatur keberadaan angkutan umum berbasis online. Dalam hal ini, suara konsumen belum menjadi prioritas utama, khususnya konsumen difabel yang menggunakan jasa angkutan online.

Aksesibilitas Angkutan Online

Hal paling penting dari keberadaan angkutan online adalah mudahnya moda transportasi tersebut untuk dijangkau para difabel. Ajiwan (32 tahun), seorang difabel low vision, menyebutkan bahwa dirinya selalu menggunakan jasa angkutan online untuk pergi ke kantor setiap hari. Difabel netra mengalami kesulitan ketika harus menggunakan angkutan konvensional, misalnya bus kota, karena fasilitas halte bus yang jauh dari pemukiman warga dan pedestrian yang kurang aksesibel. Sedangkan ketika menggunakan angkutan online, driver siap datang menjemput kerumah dan mengantarkan sampai ke tempat tujuan. Kombinasi antara teknologi screenreader pada telepon selular dan aplikasi angkutanonline memudahkan mobilisasi difabel untuk dapat beraktivitas sehari hari. Teknologi yang sangat ramah difabel ini harusnya menjadi salah satu pertimbangan pemerintah ketika mengatur kembali kebijakan transportasi bagi masyarakat.

Difabel sebagai Konsumen

Posisi difabel sebagai salah satu konsumen moda transportasi belum mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah. Perdebatan antara penyedia jasa angkutan umum konvensional dan angkutan umum berbasis online belum menyisakan tempat bagi difabel untuk bersuara. Difabel, sebagai konsumen, mendapatkan berbagai kemudahan dari tersedianya jasa angkutan online, diantaranya adalah tarif angkutan online yang lebih ekonomis dibandingkan angkutan konvensional sejenis. Data WHO menyebutkan bahwa kelompok difabel merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap kemiskinan. Dari segi ekonomi, angkutan online memberi pilihan transportasi dengan tarif yang dapat dijangkau oleh difabel dan memiliki kelebihan dari segi efisiensi waktu dan harga. Sebuah laporan dari New Policy Institute 2014 (NPI) menyebutkan bahwa persoalan kemiskinan kelompok difabel dapat ditekan melalui upaya minimalisasi pengeluaran tambahan (extracost) dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi. Hadirnya angkutan online dapat menekan pengeluaran difabel yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan transportasi sehari hari, khususnya difabel yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Selain itu, keberadaan angkutan online menunjang difabel untuk dapat beraktivitas secara mandiri dan melepaskan ketergantungan mobilisasi terhadap anggota keluarga atau orang-orang di sekitarnya.

Namun, kemudahan untuk mengakses angkutan online masih terkendala beberapa hal, antara lain sulitnya angkutan online untuk menjangkau pusat-pusat keramaian seperti stasiun. Difabel netra dan pengguna kursi roda mengalami hambatan untuk mencari driver karena angkutan online dilarang beroperasi di beberapa titik keramaian. Selain itu, aspek keamanan bagi pengguna jasa angkutan online masih belum sepenuhnya diperhatikan. Regulasi penyedia jasa angkutan online belum memberikan sanksi tegas bagi driver yang menggunakan kendaraan yang tidak terdaftar pada platform online. Contoh kasus adalah perbedaan nomor plat kendaraan yang terdaftar dalam aplikasi dan plat nomor kendaraan yang digunakan oleh driver. Hal ini harusnya mendapatkan perhatian dari perusahaan penyedia jasa angkutan online sehingga aspek keselamatan dan keamanan konsumen dapat menjadi prioritas utama.

Inklusivitas Layanan Transportasi

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 18 telah menyebutkan dengan tegas bahwa difabel memiliki hak untuk mendapatkan Aksesibilitas yang layak dalam memanfaatkan fasilitas publik. Difabel bukan semata mata permasalahan keterbatasan fisik individu; lingkungan merupakan salah satu faktor penentu apakah seorang difabel bisa beraktivitas dan mengoptimalkan potensi diri atau tidak. Keterbatasan fasilitas transportasi ramah difabel pada angkutan konvensional mengakibatkan kesulitan mobilisasi bagi kelompok difabel terhadap akses fasilitas publik lainnya seperti layanan kesehatan,  pendidikan dan pekerjaan. Angkutan umum online merupakan salah satu bentuk pilihan transportasi publik yang telah memenuhi prinsip-prinsip inklusivitas bagi difabel. Pemerintah daerah sudah seharusnya mendengarkan aspirasi dan mempertimbangkan sudut pandang kelompok difabel dalam melakukan perubahan kebijakan terhadap keberadaan angkutan online. Agenda internasional yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDG) telah mengamanatkan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi warga negaranya, moda transportasi yang dapat menjangkau semua kelompok masyarakat dan ekonomis merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Keberadaan angkutan online telah menjawab tantangan untuk menciptakan lingkungan yang bebas hambatan (barrier free) bagi difabel.

Lingkungan yang bebas hambatan (barrier free) merupakan suatu proses panjang yang membutuhkan koordinasi berbagai pihak. Kehadiran angkutan online diharapkan dapat meminimalisasi beban pengeluaran rumah tangga bagi kelompok difabel. Sebagai pengambil keputusan utama, pemerintah daerah dan pihak management angkutan online sudah saatnya mendengarkan aspirasi kelompok difabel dan memberikan hak istimewa kepada difabel sebagai kelompok yang rentan diskriminasi. Situs civilrights.org melansir fakta bahwa ketebatasan fasilitas dan pilihan transportasi merupakan rintangan utama bagi kelompok difabel untuk mendapatkan kesetaraan kesempatan kerja. Kesetaraan akses terhadap lapangan kerja inilah yang merupakan kunci utama bagi kelompok difabel untuk dapat menjadi mandiri secara ekonomi dan memutus rantai kemiskinan. Oleh karenanya, kehadiran angkutan umum online diharapkan dapat meningkatkan partisipasi  serta menunjang kapabilitas difabel untuk dapat berkompetisi dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, maupun politik. Disamping fitur aplikasi angkutan online yang aksesibel, pemberian benefit tambahan bagi kelompok difabel sebagai pengguna layanan transportasi online hendaknya menjadi pertimbangan para stakeholder sebagai bentuk layanan terpadu untuk menciptakan masyarakat inklusi sebagai salah satu target utama SDG 2030.

Sofiana Miliati merupakan alumni The University of Sheffield jurusan Psychology and Education. Saat ini ia menjadi bagian dari staf Peneliti di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB).

 

The subscriber's email address.