Lompat ke isi utama

Catatan Perwakilan Pegiat Organisasi Difabel untuk KPU Kota Jogja Pasca Pilkada

Solider.or.id, Yogyakarta. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 telah usai. Namun, selama pelaksanaan berlangsung, terdapat catatan berupa masukan dan rekomendasi dari dua aspek penyelenggara, yakni tiga poin untuk regulasi dan tujuh poin pada tahapan Pilkada. Catatan tersebut lahir dari hasil diskusi para perwakilan pegiat difabel seperti Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (Sapda) dan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab).

Mereka menuangkannya dalam  Focus Group Disscusion (FGD) Evaluasi Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta pada Jumat pagi (12/5 di Gowongan Inn Hotel Yogyakarta).

Catatan rekomendasi evaluasi dalam aspek regulasi untuk KPU Kota, bahwa dalam regulasi harus memastikan keterlibatan 30% perempuan dan difabel di dalam penyelenggaraan pemilu di semua level KPU-RI, Badan pengawas pemilu (Bawaslu) sampai Komisi Panitia Pemungutan Suara (KPPS), memastikan difabel terlibat dalam pengambilan petunjuk tekhnis (juknis) pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan melibatkan difabel dalam pembuatan DPT.

Juju Juliati perwakilan dari Sapda menjelaskan, tiga poin rekomendasi untuk regulasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang diharapkan menjadi landasan untuk pelaksanaan Pemilu kedepan, agar difabel dapat sebenuhnya berpartisipasi. Baginya, partisipasi penuh difabel, akan memudahkan dan membatu pihak KPU dalam menjalankan Pemilu. “Karena difabel memiliki pengalaman langsung. Dari sana kebutuhan untuk difabel dapat digali lagi,” katanya dalam diskusi kelompok.

Adapun catatan rekomendari evaluasi dalam tahapan Pemilu, Juju mendiktekannya yang meliputi perlunya menanamkan pemahaman tentang difabel kepada seluruh penyelenggara, pengawas, dan pemilih. Poin pertama tersebut sangat penting sebagai pra-pemahaman sebelum hari pelaksanaan Pemilu. “Tanpa itu kemungkinan akan terjadi mis komunikasi,” lanjut Juju masih dalam diskusi.

Poin lain yang didapat yakni bahwa aksesibilitas harus mendapat pengawalan, adanya peninjauan sebelum Pemilu dilaksanakan, semisal seperti adanya simulasi yang dilaksanakan di KPPS; Pendidikan politik dan sosialisasi tentang pemilu lebih masif; peningkatan kapasitas tentang kepedulian terhadap difabel, terutama bagi KPPS; serta melibatkan difabel dalam sosialisasi, baik sebagai narasumber, peserta, ataupun relawan; dan melibatkan difabel dalam pemantauan Pemilu.

Sri Surani dari Bidang Politik dan Humas KPU Kota Jogja mengapresi adanya masukan dan rekomendasi dari pelaksanaan Pilkada yang berakhir pada 28 April kemarin. Semua poin catatan akan menjadi bahan evaluasi bagi setiap elemen di dalam KPU Kota Jogja, dan disesuaikan dengan bidang tanggung jawabnya masing-masing.

Lebih lanjut Rani sapaan akrabnya, mengatakan catatan tersebut menjadi bahan pembelajaran sekaligus refleksi dari usaha yang sudah dilakukan pihaknya selama proses Pilkada. Ia mengaku masih banyak kekurangan dalam melayani hak suara difabel. “Maka dari itu” katanya “selesai Pilkada ini diharapkan komunikasi harus tetap jalan,” harapnya.[robandi]

 

The subscriber's email address.