Lompat ke isi utama

Peran UKM Peduli Difabel dalam Mewujudkan Kampus Inklusif

Solider.or.id, Yogyakarta. kewajiban bagi setiap lembaga pendidikan untuk mewujudkan pendidikan inklusi, membutuhkan peran komunitas ataupun suatu organisasi di dalamnya untuk mengkontrol serta mengawal proses inklusifitas di kampus. Hal tersebut yang menjadi misi utama sebuah Unit Kegiatan Mahasiswa Peduli Difabel, yang basisnya di UGM.

“Karena di UGM sendiri belum ada organisasi yang khusus mengawal isu-isu tentang difabel. Semisal seperti PLD di UIN Sunan Kalijaga,” kata Bima Indra Permana selaku ketua, dalam acara diskusi bersama komunitas Braille’iant Indonesia pada Minggu siang di selasar fakultas Psikologi UGM (7/5).

Bima sapaan akrabnya, menjelaskan bentuk pengawalan tersebut termaktub dan terbagi kedalam beberapa departemen. Salah satunya departemen Kajian Strategis dan Advokasi yang membagi dua lingkup program kerja, internal dan ekternal. Lingkup kajian internal, dilakukan setiap tiga minggu sekali dan hanya berlaku untuk internal UKM, yang biasanya menghasilkan sebuah karya tulis berupa artikel. Sedangkan kajian eksternal memiliki cakupan lebih luas, ykni segenap civitas akademik kampus. “Kalau advokasi kita baru melakukan pendataan mahasiswa difabel di UGM dan menyebarkan poster-poster inklusif”.

Upaya lain yang mencoba dilakukan UKM Peduli Difabel tidak kalah penting adalah menjalin hubungan dengan gerakan mahasiswa. Membangun sinergi dukungan dari gerakan dan UKM mahasiswa lainnya melalui dialog bersama, selain melakukan audiensi denga Rektor. Hal itu dilakukan untuk mengokohkan semangat dalam memperjuangkan inklusi, sekaligus mengkampanyekan isu-isu difabel di dalam gerakan mahasiswa. “Selain itu kita bisa turut andil pula dalam isu-isu gerakan mahasiswa seperti UKT,” tambahnya.

Kendati demikian perjuangan Bima dan anggota UKM Peduli dDifabel lainnya sering menuai beberapa kendala dalam setiap pelaksanaan program kerja. Salah satunya sikap acuh tak acuh pihak Dewan Pengawas dan Pengajaran (DPP) kampus melakukan atau bahkan memberikan data terbaru terkait jumlah mahasiswa difabel. “Tapi inisiatif kami akan turun langsung ke fakultas untuk melakukan pendataan,” lanjut Bima.

 Permana ketua UKM, hambatannya itu paling advokasi, data yang belum ada. Di kampus itu belum tersedia. Jika sudah ada enak kalau buat ajak bergabung minimal. Selain itu, pemahaman tentang spesifikasi kedifabelan atau ciri-ciri difabel dari kami ataupun pihak kampus juga belum maksimal untuk membuat format assessment. Sehingga terlebih dahulu kami melakukan dialog dengan beberapa aktivis difabel dan pegiat komunitas lainnya.

Selain UKM Peduli Difabel, komunitas Braille’iant melalui Ajiwan Arief Hendradi, wakil ketua Braille’iant berbagi persoalan yang sering dihadapi. Seperti persoalan dana, sehingga program-program kerja yang ada diusahakan untuk tidak terlalu membutuhkan dana yang besar, namun memiliki pengaruh cukup besar kepada masyarakat. Selain itu kekeliruan persepsi masyarakat dalam memandang inklusi. “Semisal, masyarakat masih memandang inklusi itu hanya sebatas SLB. Itu yang menajdi poin kita semua mengkampanyekan perubahan itu melalui program-program,” tuturnya.

Amaraly Suta, Kepala Divisi Riset dan Pengebangan Braille’iant Indonesia   juga mengatakan persoalan lain  yang sering dihadapi di dalam komunitas adalah pembagian waktu. Disamping basis komunitasnya yakni dari relawan. Selain tenaga, seorang relawan mesti juga mengorbankan waktunya untuk menjalankan program-program. Jika tidak begitu, dampaknya program sering molor dari tenggat waktu yang sudah diutentukan. “Bahkan juga sampai diurungkan,” tambahnya.[Robandi]

The subscriber's email address.