Lompat ke isi utama

Dilema Tuli sebagai Warga Negara; Melihat Fenomena Larangan Tuli Miliki SIM

Sebuah tulisan yang lahir sebagai akibat bersambungnya masalah yang menyertai orang dengan gangguan pendengaran (Tuli) dalam mewujudkan diri sebagai warga negara yang baik, salah satunya memenuhi peraturan perundangan, kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dalam bermobilitas di jalan raya. 

Solider.or.id.Yogyakarta. Kesulitan mengakses SIM bagi Tuli di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan alasan membahayakan keselamatan pengguna jalan lain, melahirkan dilema tersendiri bagi Tuli sebagai warga negara atas hak bermobilitas di jalan raya.

Sementara ketentuan hukum dalam Undang Undang No 14 Tahun 1992 Pasal 18 (1), berbunyi “Pengemudi kendaraan bermotor wajib hukumnya memiliki SIM, dan apabila tidak dapat menunjukkan SIM selama saat mengendarai akan dikenakan sanksi hukum.”

Artinya, memiliki SIM merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki bagi pengendara dalam bermobilisasi di jalan raya. Kepemilikan SIM menjadi salah satu indikasi taat hukum bagi pengendara kendaraan bermotor .

Larangan bagi Tuli mengakses SIM menjadi fenomena yang berbanding terbalik dengan budaya yang dibangun negara di tengah masyarakat,  warga negara yang baik adalah warga yang taat hukum dan mematuhi undang-undang.

Sementara di sisi lain, pengabaian dilakukan terhadap warga Tuli yang beritikad baik memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Diskriminasi secara sadar dibangun, peminggiran terhadap hak-hak Tuli dalam  berkendara di jalan raya diamini. Larangan yang diberlakukan pada Tuli menjadi fakta kondisi yang justru memandulkan peraturan dan kebijakan yang telah diundangkan.

Akankah kondisi tersebut dipicu oleh fakta ketidakpahaman penentu kebijakankah? Atau rendahnya kesadaran (awarness)  masyarakat terhadap difabel pengguna transportasi di jalan umum, yang berdampak mempengaruhi kebijakan dan mengabaikan Undang-Undang?

Yang pasti kontradiksi telah terjadi terhadap pengimplementasian undang-undang yang mengatur keharusan kepemilikan legalitas SIM dalam berkendara. Hal tersebut melahirkan keprihatinan tersendiri bagi Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY.

Menagih peran pemerintah

Berpijak dari permasalahan tersebut, pada Kamis (30/3/2017) Komite Penyandang Disabilitas DIY melakukan pertemuan dengan lembaga nonpemerintah atau Non Government Organisation (NGO) dan Organisai Difabel DIY, mendiskusikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Tuli.

Pertemuan yang diselenggarakan di Kantor Komite Penyandang Disabilitas DIY, Gang Lurik Kingkin tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, yang direncanakan akan didorongkan melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DIY dan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda DIY. FGD direncanakan akan digelar pada Senin (10/4/2017).

Empat kesepakatan sebagai solusi yang mengakomodasi dua kepentingan, yakni kebijakan kepolisian yang mengakomodasi Tuli berkendara di jalan raya, dan kepentingan pengguna jalan lain memperoleh rasa aman dan nyaman dalam berkendara di jalan raya.

Solusi atau jalan tengah tersebut diantaranya, (1) pemberian simbol khusus bagi kendaraan yang pengendaranya difabel, (2) penunjukan lembaga berwenang yang mengeluarkan secara resmi simbol khusus, dan (3) memastikan kebijakan yang dikeluarkan nantinya tidak disalahgunakan oleh orang nondifabel, serta (4) penentuan jenis logo yang akan diusulkan sebagai tanda tersebut.

Menagih peran pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak mobilitas bagi difabel akan terus didorongkan oleh Komite Penyandang Disabilitas DIY. Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) DIY No. 4 Tahun 2012 pasal 89 yang menyebutkan, pemerintah bertanggung jawab dalam memenuhi hak mobilitas bagi difabel. Namun hingga saat ini fasilitas umum masih banyak yang belum akses bagi difabel, sehingga menghambat difabel dalam bermobilitas.  

The subscriber's email address.