Lompat ke isi utama

Dwi Windarta Keluhkan Brace dari Jamkesus Terpadu Tidak Bisa Digunakan

 

Dwi Windarta (40), seorang difabel fisik (daksa) karena virus polio yang menyerang di usianya 9 bulan. Kepada Solider, Kamis (9/2/2017)bertutur tentang bracenya yang diakses melalui Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu, tidak bisa dipakai, berkarat dan engselnya sangat seret.

“Saya dapat brace, tapi jelek. Itu model kuno,tidak bisa dipakai. Di kakiku kekecilan, kakiku malah sakit, lecet kalau tak paksakan. Engselnya juga seret banget, sejak saya terima pada bulan Nopember 2016 brace sudah karatan. Oh ya satu lagi talinya terlalu kecil jadi gampang putus,” tutur Dwi,pria yang bertempat tinggal di Gabusan, Timbulharjo, Sewon, Bantul.

“Padahal sudah diukur oleh petugas pemberi layanan. Dwi menjelaskan bahwa saat itu yang  melakukan pengukuran adalah APOC, Solo”  .

Selanjutnya Dwi bercerita tentang kronologi bagaimana dia dapat mengakses alat bantu brace melalui Jamkesus, meski dirinya tidak termasuk dalam daftar peserta Jamkesus dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Brace merupakan bagian tak terpisahkan dari Dwi. Pengganti kaki yang menopang tubuhnya, karena kedua kakinya yang lumpuh akibat virus polio. Bermodal nekad, walau tidak masuk dalam SK penerima layanan Jamkesus, ia  berhasil mendapatkan alat bantu yang dibutuhkannya.

Perjuangan yang sia-sia

Dwi yang juga menggunakan tongkat penyangga tubuh itu bercerita, “Saya sempat ditolak. Karena selain tidak terdaftar, persyaratan yang saya bawa juga kurang. Harusnya membawa lima lembar foto copy KTP dan Kartu Keluarga, saya hanya membawa masing-masing satu lembar,” ujarnya.

Tetap ngotot ingin mendapatkan brace, akhirnya Dwi dipertemukan  dengan Agus Priyanto, Kepala Seksi Pemeliharaan Kesehatan Bapel Jamkesos DIY.  “Saya akhirnya boleh mengakses alat bantu melalui Jamkesus Terpadu, pak Agus dari Bapel Jamkesos yang memberikan izin . Tapi saya masuk pada kelompok orang terlantar bukan difabel,” katanya. 

Setelah dinyatakan boleh mengakses alat bantu, Dwi diperiksa oleh dokter umum untuk tes kesehatan. Selanjutnya ke dokter spesialis orthopedi dan mendapatkan resep alat bantu. Berikutnya Dwi mendapat layanan ukur oleh salah satu partner penyedia layanan alat bantu kesehatan.Menurutnya, APOC adalah lembaga yang memberi layanan ukur waktu itu.

Tetapi ternyata brace yang diperolehnya melalui Layanan Jamkesus Terpadu tidak bisa digunakan, malah membuat kakinya lecet, engsel di bagian terlalu runcing, sempit dan seret. Dia merasa perjuangannya mendapatkan alat bantu jadi sia-sia.

Diakhir perbincangan Dwi menyampaikan harapan agar alat bantu yang diberikan adalah alat yang berkualitas demikian juga dengan layanan kesehatannya. Dia juga berharap ada solusi terhadap alat bantu yang sudah diperbantukan yang pada akhirnya tidak dapat digunakan karena berbagai sebab.

Tanggapan Bapel Jamkesos

Berhasil dikonfirmasi M. Luthfi Husaini, M.Kes., staf Bapel Jamkesos DIY kepada Solider Jumat (10/2/2017) mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan tim pelaksana program Jamkesus Terpadu.

Luthfi tidak memberikan solusi atas permasalahan Dwi Windarta. Namun dia mencoba melihat kembali pelaksanaan layanan jamkesus terpadu yang sudah dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2016.

Selama ini menurut dia, setiap pengaplikasian alat bantu baik kursi roda, kruk, brace, dan lainnya kepada pasien, tidak ada dokter yang mendampingi. Hal tersebut menjadi salah satu evaluasi bagi Bapel Jamkesos.

Menurut Luthfi, “Saat pengaplikasian alat bantu, seharusnya ada dokter yang mendampingi. Sehingga dapat diketahui sejauh mana alat bantu kesehatan sudah sesuai dengan kebutuhan pasien, juga dapat dipantau segera tingkat keakurasian alat bantu dengan resep dokter.Jika ada kekurangan segera dapat dibetulkan atau dikoreksi. Dokter juga perlu menginformasikan  dan mengedukasi difabel tentang cara menggunakan alat bantu, cara merawat, serta kapan dan di mana alat harus dikontrol.

Luthfi juga menyoroti pentingnya sistem asuransi co-payment. Sistem co-payment atau  mengatur adanya pembayaran atau iuran oleh difabel, meski nilainya kecil. Melalui cara meng-iur Luthfi yakin akan menumbuhkan rasa memiliki pada difabel terhadap alat bantu yang menjadi kebutuhannya.

Namun demikian Luthfi juga mengeluhkan, adanya difabel yang tidak mau datang ketika fitting (mencoba) alat bantu. Bahkan ada alat bantu yang hingga sekarang belum juga diambil, dengan alasan harga alat bantu yang diterima tidak sepadan dengan biaya transportasi yang dikeluarkan

The subscriber's email address.