Lompat ke isi utama
Salah satu diskusi terfokus yang dilakukan oleh Sehati Sukoharjo

Butuh Gerakan untuk Suarakan Peduli Kekerasan Seksual di Kabupaten Sukoharjo

Solider.or.id, Sukoharjo-Kasus-kasus kekerasan seksual yang saat ini sedang terjadi di wilayah kabupaten Sukoharjo, akan mudah menimbulkan efek jera jika kasusnya diangkat ke media. Terkait peran pemerintah, semestinya masuk ke komisi dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Kita memiliki perda no 6 tahun 2016. Satu contoh, para korban ODHA sudah mulai terbuka dan bersosialisasi. Ini penting supaya masyarakat tahu dan tidak terjadi lagi di masa datang,"ungkap dr. Guntur Subyantoro dalam audiensi yang digagas oleh Aliansi Perljndungan Anak dan Perempuan Sukoharjo bersama asisten 1 setda kabupaten Sukoharjo, Rabu (5/10).

Aliansi terdiri dari berbagai elemen di masyarakat di antaranya LSM, perguruan tinggi dan komunitas seperti Sehati, Aisyiyah, Sigab, PPRBM Solo dan Lehammas Aisyiyah, dan IAIN Surakarta. Edy Supriyanto selaku wakil dari aliansi sekaligus moderator acara menyatakan latar belakang terbentuknya aliansi bahwa sudah lama menyikapi keprihatinan atas peristiwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sukoharjo, dari catatannya tahun 2016 ini ada 10 kasus kekerasan seksual yang didampingi, 5 di antaranya menimpa anak difabel.

Edy menyoroti bahwa selain kekerasan seksual, juga ada dalam bentuk sterilisasi terhadap difabel intelektual. Dari beberapa kejadian, Edy menilai bahwa ada intervensi dari pemerintah desa, yang justru menyalahkan korban dan keluarga korban. Hal itu berdampak pada tidak tertanganinya kasus ke tanah hukum, bahkan tidak terungkap. Menurut penuturan Edy, ada kasus di Tawangsari, pelaku memberi kompensasi sejumlah 25 juta dan diangsur. Kasus di Kecamatan Mojolaban, baru diketahui setelah korban bunuh diri akibat dicerai oleh pelaku pemerkosa setelah melahirkan. Belum lagi masalah ancaman-ancaman yang diterima oleh keluarga korban, yang biasanya melibatkan oknum perangkat desa atau tokoh masyarakat desa setempat.

Kasiyati dari Lehammas Aisyiyah memaparkan bahwa pada tahun 2016 ini pihaknya menangani 20 kasus narkoba. Sedangkan kasus besar yang menjadi acuan pembelajaran ada dua kasus, yakni kasus yang melibatkan guru honorer di SLB Negeri Sukoharjo. Diakui oleh Kasiyati bahwa beberapa kasus KDRT mandek. Harapannya adalah bagaimana ke depan, korban tidak dimediasi di kantor kepolisian. Lain hal, pihaknya mengakui bahwa tidak bisa bekerja sendiri tetapi melibatkan pemerintah kabupaten.

Dari pihak Aisyiyah sendiri memgungkapkan bahwa mereka telah melakukan sosialisasi kepada perempuan, anak, serta sekolah-sekolah, dan mampu mendampingi secara non ligitasi. Baru kemudian menyerahkannya ke pihak universitas (UMS). Ada beberapa kasus yang diajukan oleh UMS.

Dari audiensi, terungkap jika dari tingkat penegak hukum sudah terbangun perspektif yang bagus. Dari satuan kepolisian sudah ada PPA yang bertugas mencari pendamping yang baik jika ada kasus yang melibatkan difabel. Baik bagi yang menjadi korban maupun pelaku. Namun tidak diimbangi di tingkat masyarakat. Ketika tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat maka berefek negatif. Ini satu langkah mundur ketika tidak ada edukasi bagi masyarakat.

Sementara tanggapan datang dari Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KPPKB) Kabupaten Sukoharjo bahwa selama ini tugas menangani kasus kekerasan seksual dibebankan hanya pada satu seksi (kasi) yang berpersonil tiga orang sehingga tidak maksimal. Hal itu akan teratasi jika akan jadi bidang tersendiri dan akan terlaksana pada tahun anggaran 2017 nanti.

Purwanti dari Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab) Yogyakarta menegaskan bahwa ada multitigma yang disandang oleh perempuan difabel saat menjadi korban yakni dia sebagai korban, perempuan dan difabel. Pihaknya ingin semua sektor terlibat dalam gerakan ini dari pencegahan, penanganan dan rehabilitasi. "Sehingga gerakan ini inklusif,"pungkasnya.

Kepada Solider, Edy Supriyanto mengatakan bahwa mendesak pihaknya melakukan audiensi dengan tujuan untuk menggeser cara penanganan kasus yang selama ini salah terjadi oleh pemerintah desa.

The subscriber's email address.