Lompat ke isi utama
Diskusi implementasi Perda Disabilitas.

Aksesibilitas, Data, dan Kekurangan GPK

Solider.or.id, Yogyakarta- Achmad  Sholeh, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) itu mengutarakan sulitnya mengakses layanan publik pada saat diskusi evaluasi implementasi Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas, Selasa (8/12) lalu di Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan  Maliboro 54.

“Mayoritas gedung pemerintah tidak aksesibel.  Kalaupun  tersedia akses,  namun hanya  sekedar ada, tidak dapat dipergunakan  sebagaimana  fungsinya,” ungkap  Sholeh.

Demikian pula  dengan jaminan kesehatan khusus (Jamkesus)  yang  sampai   dengan  saat ini  tidak  dapat  dinikmati sebagaimana  mestinya,  masih  saja terkendala  dengan  data.  Aksesibilitas  publik  di layanan kesehatan dasar  juga  masih harus  dibenahi, sehingga  dapat diakses.

Pada kesempatan  tersebut,  Untung  Sukaryadi  selaku kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY mengatakan, semua  difabel harus diberikan haknya,  bukan dikasihani. Baik yang dapat diberdayakan maupun tidak.  Permasalahan difabel,  bukan hanya rannah  Dinsos saja, tetapi multi sektor.

Dirinya menghimbau terbangunnya sinergisitas seluruh SKPD di DIY, juga Komisi D DPRD DIY. “Kewajiban membuat   kebijakan,  yaitu Perda Disabilitas  adalah ranah  kami, Dinsos. Namun pengimplementasiannya adalah menjadi tanggung jawab  bersama  SKPD terkait.  Sedangkan pengawasannya  adalah menjadi tanggung  jawab DPRD dalam hal ini Komisi D, juga seluruh masyarakat untuk dapat  berperan serta dalam  tegaknya implementasi Perda, “ujar  Untung.

Data yang Tak Kunjung Selesai

Kepala Jamkesos DIY, Elvy Effendy mengutarakan, tantangan yang dihadapinya diantaranya mengenai integrasi data peserta dengan Dinsos.  “Pada  kasus Jamkesus pengimplementasian terkendala  oleh data dari Dinas Sosial  yang tidak juga kunjung selesai. Masalah  tersebut  terjadi  sejak awal diluncurkannya jaminan kesehatan bagi difabel,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar (PLB-Dikdas) Disdikpora DIY Didik Wardaya, mengutarakan bahwa  saat  ini terdapat 409  sekolah meyatakan siap  sebagai Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi  (SPPI). Namun dirinya, juga mengakui hambatan yang terjadi  pada instansinya, yaitu DIY  hanya memiliki  132 Guru  Pendamping  Khusus (GPK),  sementara kebutuhan GPK semakin meningkat sehubungan  dengan  semakin banyaknya  sekolah  yang siap memberikan layanan inklusi.

 “Inklusif sifatnya harus evolusi, pelan tapi  pasti,”  ujar  Didik siang  itu.

Adapun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang diwakili oleh Yuli dari  Biro  Tata  Pemerintahan DIY, mengutarakan  bahwa  instansinya  sudah melakukan data kependudukan  bagi  masyarakan rentan terutama  yang ada di panti-panti milik Dinsos  sehingga hak-hak  mereka secara hukum dapat terpenuhi.

The subscriber's email address.