Lompat ke isi utama

Rintisan Desa Inklusi, Catatan Enam Bulan Pelaksanaan

Program Rintisan Desa Inklusi (RINDI) telah berjalan enam bulan lebih. Hasilnya, beberapa yang menjadi targetan telah dicapai, baik kualitatif ataupun kuantitatif dari program tersebut. Salah satunya pembentukan delapan organisasi difabel atau Kelompok Difabel Desa (KDD) di delapan desa yang menjadi lokasi program desa inklusi. KDD digagas oleh beberapa fasilitator dan kader desa setempat sebagai bagian dari implementasi program desa inklusi, dimana bertujuan untuk mengorganisir gerakan masyarakat dari akar rumput dalam membangun desa inklusi.

Sebuah organisasi difabel yang ideal menurut Rohmanu, Solikhin selaku manajer program RINDI, “Hendaknya tidak hanya dikhususkan untuk orang-orang difabel yang memiliki kategori sama sebagai anggota di dalamnya. Semisal kelompok organisasi difabel netra tidak harus hanya orang-orang difabel netra. Namun menyesuaikan dengan konsep desa Inklusi itu sendiri sebagai suatu kondisi sosial masyarakat yang membaur, tanpa memandang perbedaan,” ungkap Rohmanu. Ia juga menambahkan bahwa partisipasi dari masyarakat non-difabel juga diperlukan untuk menghindari ekslusifisme di dalam organisasi difabel itu sendiri.

Program Rintisan Desa Inklusi yang dikembangkan di delapan desa, memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Pemilihan fasilitator dan kader RINDI ataupun anggota dalam KDD dipilih atas dasar domisili dari masing-masing orang. Karena yang memahami kondisi di lapangan adalah orang-orang yang memang bertempat tinggal di desa itu sendiri. Semisal dalam pemenuhan hak ekonomi antara desa Sidorejo yang mayoritas mata pencahariannya bertani dan Gulurejo yang mayoritas adalah pengusaha batik tentu akan berbeda dalam menerapkan strategi pelaksanaan program dan kerja-kerja organisasi.

Dari sana- lah kemudian peran KDD sebagai wadah yang mengakomodir aspirasi masyarakat desa. KDD dengan melakukan musyawarah mufakat, menggodok sebuah konsep untuk membuat sebuah program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing desa. Dengan adanya KDD di masing-masing desa ini mampu mengorganisasi dan mengakomodir baik kebutuhan materiil seperti kebutuhan pengembangan perekonomian ataupun yang bersifat formil seperti pengembangan kapasitas difabel itu sendiri agar bisa mandiri. Tak hanya itu di tataran pemerintah mampu menyampaikan aspirasi masyarakat dan menjadi kontrol pemerintah dalam mengeluarkan sebuah kebijakan.

Kaum difabel yang dianggap kelas minoritas, dengan adanya pengorganisasian seperti di atas dapat terkontrol dan terjangkau oleh pemerintah. Rohmanus mengatakan bahwa apabila organisasi difabel bisa mengkomunikasikan segala aspirasi difabel juga meningkatkan kapasitasnya akan menjadi daya tawar kepada pemerintah. Hal tersebut semata-mata memang untuk suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, dengan terciptanya suatu tatanan sosial yang berpijak pada keseimbangan dan harmoni sosial. (Andy Robandi)

The subscriber's email address.