Lompat ke isi utama
Talkshow Kasak Kusuk Bandung

Sejauh Manakah Kota Anda Layak Huni

Solider.or.id, Bandung- Sejatinya kota layak huni impian bagi semua warganya yang menempati kota tersebut bahkan pengunjung kota yang berwisata. Secara teori kota layak huni berarti ramah secara menyeluruh, termasuk untuk anak-anak, orang tua dan kaum difabel.

Kota layak huni harus memenuhi kebutuhan layanan dasar seperti kebutuhan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebutuhan air bersih, kemudahan dan keamanan mobilitas dengan kata lain yang ada di jalan. Selain itu kualitas kebersihan lingkungan, kualitas kondisi jalan, kualitas fasilitas pejalan kaki, ketersediaan fasilitas rekreasi dan kualitas fasilitas rekrearsi, tingkat aksesibilitas, Interaksi hubungan antar penduduk, hingga ketersediaan fasilitas difabel. Itulah harapan bagi warganya.

Layaknya kota memiliki bangunan bersejarah, butuh perhatian lebih setiap kota terhadap perlindungan bangunan bersejarah. Sebagai unsur sejarah yang memiliki nilai nostalgia terhadap kelayak hunian kota harus dilestarikan. Namun bagaimana keterkaitannya dengan menyediakan fasilitas difabel akan merusak bangunan bersejarah. Hal itu dibantahkan Aji Bimarsono, Head of Bandung Heritage.

 ”Perancangan fasilitas difabel tidak bertabrakan dengan pelestarian. Bangunan dulu standar difabel tidak ada, tapi ruang publik kini butuh standar baru. Modifikasi desainnya supaya tidak  merusak bangunan lama,” ucap Aji sebagai salah satu pembicara Talkshow Kasak Kusuk Kota Lama, Gaung Bandung, di Pendopo, Jln. Dalam Kaum, Alun-alun, Bandung, Sabtu (05/09).

Berbicara kota, Dinas Bina Marga dan Perairan (DBMP) memiliki kewenangan dalam kelayakhunian kota. DBMP memiliki tiga koridor yakni koridor jalan, koridor sungai dan kawasan terbuka biru. Ketersediaan fasilitas difabel masuk kedalam ruang lingkup DBMP.

Iskandar Zulkarnain, Kepala DBMP sebagai pembicara di Talkshow Kasak Kusuk Kota Lama mengakui fasilitas difabel sebagai ranah kerja DBMP yang harus diperhatikan. “Dalam rangka kota layak huni ketersediaan fasilitas kaum difabel harus diperhatikan, untuk kota Bandung sendiri. Untuk difabel, dicoba dalam pedestrian dilengkapi dengan beberapa jalur-jalur untuk kaum difabel seperti guiding block, ramp. Kemudian untuk pembangunan pedestrian, kita sesuaikan kemampuan difabel untuk bisa mempergunakannya seperti trotoar yang tidak terlalu tinggi jadi bisa mudah dipakai”, terang Iskandar.

Iskandar menambahkan, awal-awal DBMP belum komunikasi dengan difabel. Di tahun 2014 dan awal 2015 sudah ada pertemuan dengan difabel. Dia  pun mengakui belum semua trotoar dilengkapi dengan fasilitas difabel dan masih ada kesalahan-kesalahan.

“Trotoar Jalan RE Martadinata (riau), trotoar lebih pendek, belum sempurna memang, tapi rampnya disediakan, jalur-jalur disediakan. Tapi diprotes licin, penyebabnya granitnya licin. Bahannya akan diubah dengan granit bakar, agar keamanan difabel dan orang berjalan diutamakan”, terang Iskandar.

            Menyediakan fasilitas difabel itu mahal, itulah ungkapan dari Iskandar. Menurutnya semua bertahap, tapi di sesuaikan dengan standar. Tugas berat DBMP sudah menanti, rencana pekerjaan trotoar 2016 sudah melirik 8 titik trotoar diantaranya Jalan Pecinan, Jalab Buah Batu, Jalan Kiaracondong, Jalan Sudirman, Jalan Moch Toha, Jalan Dago, Jalan Ahmad Yani, Jalan Merdeka.

Program yang sedang berjalan maupun yang akan berjalan. Dalam mewujudkan Kota layakhuni selain harus mengkawal dinas intansi pemerintah terkait. Masyarakat harus peka dan jeli dalam memelihara kotanya, jaga baik kotanya salah satunya dengan kebersihan kotanya. Lihatlah sampah yang ada di kota Anda apakah sudah bersih, jika belum mencerminkan bagaimana warganya yang belum perhatian terhadap kotanya sendiri dan sudahkah teori kota layak huni ramah secara menyeluruh di kota Anda?  (Zulhamka Julianto Kadir)

The subscriber's email address.