Lompat ke isi utama
Peserta diskusi Jamkesus di Ruang Teatrikal UIN Sunan Kalijaga

Melalui Rekomendasi Dinas Sosial, Difabel Yogyakarta Tetap Dapat Mengakses Jamkesus

Solider.or.id, Yogyakarta– Salah satu persoalan sulitnya difabel untuk mengakses Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) di  Yogyakarta adalah belum adanya data yang akurat serta belum adanya identitas yang menunjukkan kepesertaan Jamkesus bagi difabel. Untuk mengatasi hal ini, peserta Jamkesus dapat menghubungi Dinas Sosial setempat untuk memeriksa data apakah dirinya sudah menjadi peserta jamkesus atau belum. Selain itu, bagi difabel yang ingin memanfaatkan layanan jamkesus dapat meminta rekomendasi dari dinas sosial setempat. Hal ini diungkapkan Elvy Efendi saat pemaparan sosialisasi jamkesus yang dihadiri komunitas difabel Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (28/7) di ruang Teatrikal Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

 “Jamkesus ini adalah amanah dari gubernur yang ditetapkan dengan surat keputusan gubernur berupa layanan jaminan kesehatan bagi peserta sesuai dengan identifikasi medis dan ketentuan yang berlaku. Peserta sebenarnya mendapatkan identitas berupa kartu. Persoalan yang muncul dalam penerbitan kartu sesuai dengan pergubnya adalah harus dengan mencantumkan nomor induk kependudukan (NIK). Apabila peserta tidak memiliki NIK atau pendataannya belum ada NIK-nya, bukan berarti kami tidak bisa melayani, namun harus ada rekomendasi dari dinas sosial setempat apakah masuk dalam SK tersebut,”ujar  Elvy Efendi.

“Rumus untuk mengeluarkan kartu jamkesus adalah adanya nomor induk kependudukan yang  datanya sudah masuk ke bapel jamkesus, jika belum maka dinas sosial setempatlah yang harus mengeluarkan rekomendasi. Dinas sosial adalah fihak yang tahu persis tentang data difabel yang sudah tercatat sebagai penerima jamkesus. Dinas sosial harus aktif untuk mengupdate data itu,” ujar Ervy lebih lanjut.

“Dinas Sosial juga harus berperan untuk menyiapkan usulan dan update data untuk tahun 2016. Hal ini karena revisi dan validasi data berdasarkan SK Gubernur ini berlaku setehun sekali.  Setidak-tidaknya update data ini bisa dilakukan untuk penganggaran tahun 2016. Setelah itu, segera sampaikan ke dinas sosial provinsi, supaya kami cepat bisa memprosesnya,” pungkas Ervy. (Ajiwan Arief)

The subscriber's email address.