Lompat ke isi utama
Diskusi pendataan difabel Kulon Progo

Belum Ada Pendataan Jumlah Difabel di Kulon Progo

Solider.or.id, Yogyakarta-  Dinas Kesehatan Kulon Progo mengemukakan pihaknya belum pernah melakukan pendataan pada difabel. Dinas Kesehatan Kulon Progo baru memberikan pelayanan kesehatan atas rujukan dari Dinas Sosial. Hal tersebut diungkapkan dalam diskusi  Forum Penguatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (FPHPD) Rabu dan Kamis (28 dan 29 Mei) di Gedung Pascasarjana Lantai 3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diskusi berupaya menyusun kajian kebijakan atau naskah akademik mengenai sistem pendataan yang ada dan usulan reformasi kebijakan pendataan penyandang disabilitas pada tahun 2016. Forum mengundang perwakilan organisasi difabel di tiap kabupaten dan kota di Provinsi Yogyakarta serta mengundang Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Sosial, Badan Pusat Satatistik (BPS).

 “BPS Kulon Progo sudah mulai melakukan pendataan atau survey dimulai pada bulan Mei 2010 serentak di seluruh Indonesia. Namun belum ada pendataan jumlah penduduk difabel di Kulon Progo karena pendataan yang dilakukan BPS hanya meliputi pendataan jumlah penduduk, pendataan ekonomi, dan pendataan pertanian. Hal ini dikarenakan belum ada perintah dari BPS pusat untuk mendata jumlah difabel di Kulon Progo. BPS kabupaten tidak punya kewenangan kecuali ada permintaan dari pemerintah daerah untuk melakukan pendataan. Sebenarnya dinas sosial juga melakukan pendataan namun saya belum melihat hasilnya dipublikasikan”, ungkap Eep Saripudin dari BPS Kulon Progo.

Perwakilan Dinas Sosial Kulon Progo mengatakan bahwa perlu adanya pelatihan khusus untuk pendataan difabel. Namun dana tidak ada untuk keperluan pendataan di tingkat kabupaten dan perlu dimasukkan anggaran untuk proses pendataan. Sedangkan organisasi difabel yang ada di Kulon Progo menginginkan adanya data by name by address danjenis difabelnya dimasukkan ke dalam tanda pengenal seperti KTP atau KK.

“Kami dari Gerkatin pernah melakukan pendataan kepada tuli di seluruh DIY namun bukan untuk mengetahui jumlah tuli di DIY. Pendataan kami bertujuan untuk mengetahui bagaimana responden berkomunikasi dengan lingkungannya, latar belakang pendidikannya, serta hambatan yang ditemui”, jelas Arief Wicaksono melalui juru bahasa isyarat. Arief juga mengusulkan jika nanti ada pendataan difabel oleh dinas, diharapkan melibatkan DPO. (Ramadhany Rahmi)

The subscriber's email address.