Lompat ke isi utama
Terpidana mati, Mary Jane. Foto diambil dari: sp.beritasatu.com

Rilis Pers SIGAB: Hapus dan Hentikan Hukuman Mati di Indonesia!

Delapan terpidana narkoba telah dihukum mati pada 29 April, dini hari. Mereka telah tiada. Tinggal Mary Jane yang ditunda eksekusinya. Kematian delapan terpidana dini hari tadi meninggalkan pesan: betapa pemerintah Indonesia masih menerapkan model penghukuman yang tidak beradab di zaman yang sudah berubah. Masyarakat dunia yang telah mengutuk hukuman mati sebagai model penghukuman yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia pun, telah menyerukan penghapusan hukuman mati.

Di tengah sikap pemerintah Indonesia yang mempertahankan hukuman mati, ada banyak ironi yang muncul. Pertama, kita tahu bahwa Indonesia tercatat sebagai negara yang cukup responsif meratifikasi kovenan dan konvensi internasional tentang HAM. Indonesia juga telah memiliki UUD 1945 dan UU No. 39 tentang HAM yang menjamin hak asasi manusia.  Banyak aturan hukum hak asasi manusia tersebut menegaskan bahwa hak hidup adalah hak yang tidak bisa dicabut dalam kondisi apapun (non derogable rights).  Bahkan, Kovenan Hak Sipil dan Politik (UU No. 12/2005), lewat Protokol Opsional Kedua Kovenan Hak Sipil dan Politik telah menegaskan bahwa hukuman mati tidak boleh diberlakukan di negara-negara yang sudah meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik. Pemerintah diminta menghapuskan hukuman mati karena dinilai tidak manusiawi. Masalahnya, pemerintah Indonesia masih memberlakukan hukuman mati. Tidak ada langkah-langkah eksekutif dan legislatif untuk mencabutnya. Artinya, pemerintah sangat ambivalen dan tidak jelas komitmennya untuk mewujudkan model penghukuman yang berbasis hak asasi manusia.

Kedua, hukuman mati, tidak fair untuk kejahatan yang sistemik. Kita tahu bahwa tindak pidana narkoba yang menjerumuskan delapan orang sehingga dihukum mati saat ini, bukanlah tindak pidana yang sifatnya perorangan. Ada banyak aktor yang bermain dalam bisnis jahat itu. Aparat  dan petugas negara pun menjadi bagian penting yang terlibat. Kita sudah terbiasa mendengar, betapa banyak pemakai dan pebisnis narkoba menjalankan aktivitasnya dari dalam jeruji penjara. Suap banyak mengalir kepada para petugas dan aparat negara. Dalam suasana tersebut, pelaku tindak pidana narkoba bukanlah pekerjaan individual, tapi banyak aktor yang terlibat dan memuluskan distribusi, produksi dan konsumsi narkoba di negara ini. Lalu, apakah adil menghukum mati satu orang di tengah banyak pelaku kejahatan yang terlibat?  Jelas tidak adil. Artinya, proses hukum untuk kasus narkoba masih menyentuh di level permukaan dan tidak akan memberikan efek jera yang maksimal. Termasuk hukuman mati itu sendiri yang hanya kejam terhadap pelaku yang notabene seringkali bukan aktor utama kejahatan.

Ketiga, kita mengutuk kejahatan narkoba dan mengutuk hukuman mati. Keduanya memiliki dampak sangat kejam. Dalam sistem hukum yang semrawut, di tengah tata kelola pemerintahan yang tidak bertanggungjawab, kedua kejahatan tersebut akan tumbuh subur dan menjamur. Hukuman mati yang dinilai akan memberikan efek jera hanya isapan jempol belaka. Hukuman mati itu hanya gertakan dan tidak menyelesaikan masalah dasarnya. Sistem hukum belum mampu memutus mata rantai kejahatan serius itu. Dan hanya menghukum mati perseorangan. Itupun, banyak noda hitam persidangan yang tidak mempertimbangkan dimensi sosial dan hak-hak dasar pelaku tindak pidana.

 

Dari ketiga ironi di atas, yang pasti pemerintah Indonesia saat ini semakin tercatat sebagai negara yang tidak memiliki komitmen terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia. Instrumen hukum hak asasi manusia tidak lebih sebagai dokumen pencitraan yang terus menerus di anggar. Eksekusi hukuman mati di Nusakambangan dini hari tadi, semakin tidak memperjelas posisi Indonesia untuk menyelematkan puluhan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang saat ini juga terancam hukuman mati di Arab Saudi. Diplomasi Indonesia untuk menyelematkan TKI yang akan di hukum mati hanya akan menjadi tertawaan masyarakat dunia.

 

Berangkat dari kegelisahan tersebut, kami Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) ingin menyatakan sikap berikut :

 

  1. Mendesak pemerintah Indonesia untuk menghapuskan hukuman mati. Model penghukuman tersebut sangat bertentangan dengan hak asasi manusia
  2. Mendesak pemerintah Indonesia untuk membebaskan Mary Jane dari hukuman mati. Mary Jane adalah korban perdagangan manusia (trafficking) dan ia hanya korban para mafia narkoba
  3. Meminta pemerintah Indonesia untuk  berkomitmen mematuhi tanggung jawabnya terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana telah diatur dalam hukum hak asasi manusia

 

Demikian rilis ini kami sampaikan, semoga pemerintah Indonesia berbenah dari kesalahan yang terjadi

 

 

 

 

Yogyakarta, 29 April 2015

 

 

M. Joni Yulianto, S.Pd. MA. M.PA

Direktur SIGAB

The subscriber's email address.