Lompat ke isi utama
perda_difabel_klaten

Perda Difabel Klaten: Mulai Koordinasi Pelaksanaan dan Pengawasan

Solider.or.id, Klaten- Dinas Sosial Tenaga dan Transmigrasi Kabupaten Klaten menyelenggarakan diseminasi  Perda nomor 2 tahun 2011 tentang kesejahteraan, kemandirian, difabel ke SKPD-SKPD terkait.  Kegiatan tersebut melibatkan Karina Kas, PPRBM, Tim Advokasi Difabel (TAD)  dan DP2K3D (Dewan Pembina dan Pengawas Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel- red). Acara yang bertajuk Diseminasi Peraturan Daerah No. 2 Th 2011 juga dalam rangka sosialisasi Perbup yang mendukungnya tersebut berlangsung di RM Murah Meriah pada Senin (16/3/2015). Acara dihadiri oleh 25 peserta dari SKPD-SKPD berfungsi koordinasi dengan lembaga terkait. 

Sudrajat dari Karina Kas menyatakan tujuan acara adalah untuk menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan supaya pelaksanaan Perbup dan Perda semakin baik. Acara diisi dengan paparan dan capaian dari Dinsosnakertrans  terkait sejauh mana Perda No. 2 Tahun 2011 dilaksanakan.

Berdasar Peraturan Bupati  Klaten No. 22 tahun 2012 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesetaraan, kemandirian dan kesejahteraan difabel maka pengemban fungsi Pembina dan pengawas adalah DP2K3D. Badan DP2K3D  adalah badan independen yang dibentuk oleh bupati sebagai penanggung jawab pembinaan dan pengawasan penyelenggara kesetaraan, kemandirian dan ksejahteraan difabel. DP2K3D terdiri dari unsur  SKPD, organinsasi difabel dan masyarakat. Saat ini DP2K3D berkantor sekretariat di Dinsosnakertrans Klaten.

Ditemui sebelum acara, Jojon petugas lapangan Pusat Pengembangan dan Latihan Rehabilitasi Bersumberdaya Manusia (PPRBM) Solo mengatakan bahwa selama ini pihaknya mengakui bahwa implementasi Perda Difabel belum sepenuhnya maksimal. “Nanti kita akan buka sesi diskusi untuk membuka wawasan serta menjawab pertanyaan tentang kondisi difabilitas di Klaten,”tukas Jojon.

 

 

The subscriber's email address.