Lompat ke isi utama
inklusi sosial

Difabilitas, Pembangunan Inklusif, dan Hubungannya dengan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat

Memahami pandangan terhadap difabilitas dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Konsep tersebut berevolusi dari konteks mitologi atau keagamaan hingga berkembang saat ini. Pada abad sembilan belas dan duapuluh pemahaman bahwa difabilitas memiliki dasar biologis atau medis, sementara abnormalitas pada fungsi dan struktur tubuh dikaitkan dengan kondisi kesehatan. Model medis seperti ini menjadikan fokus pada penyembuhan dan perawatan medis oleh para pakar kesehatan.

Pada tahun 1960-1970 pandangan individu dan dunia kedokteran mengenai difabilitas dengan berbagai pendekatan sosial mulai dikembangkan. Ada pengalihan perhatian dari aspek medis kemudian berfokus kepada hambatan-hambatan dan diskriminasi sosial yang dihadapi para difabel. Difabilitas didefinisikan sebagai masalah sosial bukan lagi masalah individu dan pemecahannya menjadi terfokus dengan menghilangkan hambatan dan perubahan sosial. Bukan hanya penyembuhan medis.

Ada catatan penting dalam gerakan difabilitas yang berawal pada tahun 1960-an di Amerika Utara dan Eropa. Sejak saat itu tercetuslah slogan yang sangat terkenal “Nothing about us without us” yang artinya “Tidak ada sesuatu pun tentang kami tanpa kami”. Slogan tersebut menyebar ke seluruh dunia menunjukkan besarnya pengaruh yang dimiliki gerakan ini.

Merujuk buku Pedoman RBM yang diterbitkan oleh World Health Organization (WHO) tahun 2010 dan CBRDTC Solo (terbit dalam Bahasa Indonesia, 2013), definisi difabilitas dibagi menjadi dua yakni :
- Klasifikasi Internasional mengenai fungsi, kecatatan dan kesehatan (Internasinal Classification of Functioning, Disability and Health of Functioning, Disability and Health/ICF) yang menyatakan bahwa kecacatan adalah “satu istilah payung untuk abnormalitas fungsi atau struktur (impairment), keterbatasan aktivitas atau hambatan untuk berprestasi “ (2), yang merupakan hasil dari interaksi antara orang dengan kondisi kesehatan dan faktor-faktor lingkungan (misal : fisik dan sikap), serta faktor pribadi (misal : usia dan jenis kelamin)
-Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Right of Persons with Disabilities) yang menyatakan bahwa kecacatan adalah sebuah konsep yang berkembang dan “merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang yang menyandang abnormalitas fungsi atau struktur dengan hambatan-hambatan sikap dan lingkungan yang menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam bermasyarakat berdasarkan kesetaraan dengan orang lain.”

Pembangunan yang Berpihak Kepada Difabilitas

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia secara langsung menyebutkan dalam Pasal 1 yaitu “All human being are born free and equal in dignity and being are born rights. They are endowed with reason and conscience and should act toward one another in a spirit of brotherhood” (semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan).

Pembangunan yang inklusif adalah pembangunan yang memasukkan dan melibatkan semua orang, khususnya mereka yang terpinggirkan dan seringkali mengalami diskriminasi.

Difabel yang tinggal di pelosok pedesaan atau di kawasan kumuh perkotaan padat penduduk seringkali tidak mendapatkan manfaat dari inisiatif-inisiatif pembangunan. Pembangunan yang melibatkan difabel sangat penting untuk menggandeng partisipasi mereka dan terlibat di dalam proses-proses kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Penting juga untuk mengetahui kebutuhan difabel, sehingga pengarusutamaan hak-hak atas mereka dalam agenda pembangunan adalah salah satu cara mewujudkan kesetaraan hak. Menurut Buku Pedoman RBM oleh WHO 2010, CBRDTS Solo 2013, ada dua jalur pendekatan yakni isu-isu difabilitas secara aktif dipertimbangkan dalam kerja pembangunan umum, yang kedua adalah kegiatan yang lebih fokus atau terarah untuk para difabel dilaksanakan bila perlu berupa program-program RBM yang disarankan dan terperinci.

Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat, Dulu dan Kini

Konsep Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat diperkenalkan oleh WHO setelah Deklarasi Alma-Ata tahun 1978 yang merupakan deklarasi pertama yang mengadvokasi pelayanan kesehatan primer sebagai strategi utama untuk mencapai tujuan WHO yaitu “Kesehatan Bagi Semua”. Lalu pada tahun 1989 WHO menerbitkan manual Training in the community for people with disabilities (Pelatihan dalam Masyarakat untuk Para Difabel).

Selama 1990-an seiring dengan pertumbuhan jumlah program RBM, ada perubahan –perubahan dalam konsep RBM. Lembaga-lembaga PBB yang lain seperti International Labour Organization (ILO), UNESCO, Program Pembangunan PBB (UNDP), dan UNICEF mulai melibatkan diri karena mengakui kebutuhan akan pendekatan multisektoral. Maka pada tahun 1994 terbit makalah bersama oleh ILO, UNESCO dan WHO.

Pada tahun 2003, WHO bekerja sama dengan organisasi-organisasi PBB yang lain, pemerintah-pemerintah, serta organisasi-organisasi nonpemerintah internasional termasuk organisasi profesi dan organisasi difabel menyelenggarakan konsultasi internasional di Helsinki, Finlandia untuk mengkaji ulang RBM.

Tahun 2004 ILO, UNESCO, dan WHO memperbaiki makalah posisi bersama yang pertama tentang RBM sebagai bukti akomodasi rekomendasi-rekomendasi Helsinki. Makalah ini cerminan evolusi pendekatan RBM dari pelayanan menjadi pengembangan masyarakat.

Dengan berevolusinya RBM menjadi strategi pembangunan multisektor yang lebih luas, maka lahirlah sebuah matriks yang dikembangkan pada tahun 2004 untuk memberi kerangka kerja umum bagi program-program RBM. Matriks ini terdiri dari lima komponen kunci yakni ; kesehatan, pendidikan, penghidupan/mata pencaharian, sosial dan pemberdayaan.

Empat komponen berhubungan dengan sektor-sektor kunci dalam pembangunan sedang matriks kelima terkait pemberdayaan difabel, keluarga, dan komunitas mereka yang bersifat mendasar untuk memastikan keberhasilan setiap sektor pembangunan dan pemenuhan hak asasi manusia para difabel.

Prinsip-prinsip RBM didasarkan kepada prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Selain itu, dua prinsip lagi tengah diajukan yaitu pemberdayaan termasuk advokasi mandiri dan keberlanjutan.

Daftar pustaka ;
-Pedoman RBM, World Health Organization, UNESCO, ILO, IDCC, CBRDTC Solo (dalam Bahasa Indonesia) 2013
-Vulnerable Group : Kajian&Mekanisme Perlindungannya, PUSHAM UII,Yogyakarta, 2012

 

The subscriber's email address.