Lompat ke isi utama
Alumni training of trainers sedang mengadakan audiensi ke Dinas Pendidikan

Audiensi Polgov UGM: ABK Masih Sulit Akses Pendidikan

Solider.or.id, Yogyakarta- Alumni training of trainers (ToT) Political and Government Universitas Gadjah Mada (Polgov UGM) beraudiensi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  Kota Yogyakarta, Jalan AM Sangaji, Selasa (27/1). Audiensi ini dilatarbelakangi oleh sulitnya anak kebutuhan khusus mengakses pendidikan formal di sekolah.  

Sebagai juru bicara, Argo Widodo mewakili ketujuh alumni  pelatihan mengutarakan bahwa, “Berbagai faktor disinyalir menjadi penyebabnya. Seperti, kurangnya akses informasi yang tepat tentang pelayanan pendidikan inklusi bagi ABK, jumlah sekolah inklusi yang masih minim disertai dengan kebijakan yang tidak mendukung, serta kurangnya Guru Pendamping Khusus (GPK). “Berbagai faktor tersebut, menyebabkan mengapa ABK tidak terdaftar di sekolah,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut Kepala Seksi Manajemen Sekolah Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota, Aris Widodo memaparkan, “Jumlah sekolah inklusi di kota Yogyakarta hingga saat ini mencapai 57 sekolah. Ke lima puluh tujuh sekolah tersebut terdiri dari 5 sekolah tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 3 sekolah tingkat Taman Kanak-kanak (TK), 27 tingkat Sekolah Dasar (SD), 8 tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta 10 SekolahMenengah Atas (SMA) dan 4 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).”

“Keberadaan sekolah inklusi tersebut dipayungi dengan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 47/2008, dikuatkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomer 0063/2009 tentang Petunjuk Teknis Penyelengg Pendikan Inklusi,” lebih lanjut Aris memaparkan.

Dari jumlah 57 sekolah inklusi, Kota Yogyakarta memiliki 97 GPK, 13 di antaranya adalah bantuan Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dari 97 GPK, 92 orang guru didanai oleh pemerintah, selebihnya yaitu 5 orang guru pendanaan dilakukan bersama-sama antara Dinas Pendidikan Kota dengan pihak sekolah dan orang tua ABK. “Hal tersebut demi tersedianya GPK bagi ABK pada sekolah-sekolah tertentu,” kata Aris.

“Kami, melalui Tim akan segera menindaklanjuti memberikan pelatihan selama dua hari kepada sekolah-sekolah yang mengajukan permohnan pelatihan. Semua biaya pelatihan, baik transportasi dan uang makan menjadi tanggung jawab kami, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta,”tambahnya.

GPK Vital Bagi ABK di Sekolah Iklusi

Sedangkan Soegeng Moelyo Soebono, Kepala Bidang Pendidikan Luar Biasa mengakui bahwa kendala terbesar pendirian sekolah inklusi adalah kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini guru. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mendirikan pusat pelatihan dan konsultasi bagi guru inklusi di  SD Negeri Giwangan Yogyakarta. Sekolah tersebut juga menjadi pilot project sekolah inklusi di Yogyakarta, dengan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi ABK. 

“Sekolah inklusi juga tidak hanya menyandarkan pada siswa berkebutuhan khusus saja. Melainkan juga siswa yang memiliki kecerdasan dan bakat melebihi siswa pada umumnya. Oleh karena itu, keberadaan GPK di sekolah inklusi memiliki peran yang cukup vital. GPK tetap sangat dibutuhkan, hal tersebut menyesuaikan dengan tingkat keterbatasan anak didik,”  ujar Soegeng.

“Harapannya, dalam lima tahun ke depan semua sekolah sudah mampu melayanai ABK, sehingga tidak ada lagi istilah sekolah berlabel inklusi, karena semua sekolah sudah menjadi inklusi,” pungkas Soegeng.

 

The subscriber's email address.