Lompat ke isi utama
Dengar Pendapat DPRD Kota Yogyakarta

DPRD Kota Yogyakarta Rencanakan Penyusunan Raperda Disabilitas

Solider.or.id, Yogyakarta-  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta melakukan dengar pendapat terkait rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Disabilitas Kota Yogyakarta, Selasa (13/1) di ruang pertemuan DPRD Kota Yogyakarta. Acara ini melibatkan komite disabilitas Kota Yogyakarta, orgnisasi difabel, organisasi sipil, unsur satuan kerja perangkat daerah (SKP) Kota Yogyakartam dan mahasiswa.

Dengar pendapat tersebut merupakan upaya tindak lanjut dalam mengakomodasi desakan Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta tentang lahirnya Perda Disabilitas Kota, yang telah dilakukan pada akhir bulan November 2014.

Delapan anggota DPRD Kota Yogyakarta dari bebagai fraksi, diantaranya Partai Golkar, PAN, PDIP, Gerindra, dam PKS, melalui juru bicaranya Ali Fahmi,  menyampaikan bahwa dukungan dan masukan dari banyak pihak untuk terwujudnya Raperda Disabilitas sangat diperlukan, guna lahirnya perda yang berdaya guna dan tepat. Menurutnya, perlu kerja sama dari berbagai elemen dan unsur masyarakat.

Perda yang Implementatif bukan Macan Ompong

“Lahirnya Peraturan Walikota (Perwal) tentang, menunjukkan bahwa kota Yogyakarta lebih maju dalam memberikan akses kepada penyandang disabilitas. Sehingga diharapkan Perda yang nantinya ditetapkan harus implementatif,” Nurul Saadah, Wakil Ketua Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabiliotas Kota Yogyakarta menyampaikan pendapatnya.

Menurutnya, Perda Disabilitas Kota Yogyakarta yang akan dilahirkan, nantinya berisi penjabaran yang lebih rinci mengenai akses bagi penyandang disabilitas di berbagai bidang serta sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Sebab tidak implementatifnya dalam hal pemberian sanksi menjadikan Perda yang telah dibuat layaknya “macan ompong”, atau sekedar kebijakan yang dibuat untuk dilanggar.

Harapnya Perda Disabilitas dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Jangan sampai kebijakan yang dibuat tidak bisa diterapkan, apalagi tidak bisa menjadi dasar pemberian sanksi bagi pelanggarnya. “Kami tidak berharap hal tersebut terjadi,” ungkap Nurul yang tak lain Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) Yogyakarta.

Pengarus Utamaan Hak Difabel

Wakil Ketua Badan Legislatif DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Anjar Jalumurti menyampaikan bahwa, proses penyusunan rancangan perda disabilitas baru memasuki tahap awal yaitu penyusunan naskah akademik. Yang sebelumnya juga sudah dilakukan rapat dengar pendapat bersama anggota dewan dengan mengundang komite disabilitas kota Yogyakarta, sehingga telah didapatkan banyak masukan dari rapat tersebut.

Dirinya sependapat dengan apa yang telah disampaikan Nurul Saadah, bahwa Perda Disabilitas nantinya harus lebih bersifat implementatif dengan mengarus utamakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. “Sehingga ada ukuran implementasinya secara teknis, sehingga dapat dievaluasi,” kata Bambang Anjar Jalumurti.

“Penetapan prioritas pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas perlu diatur dalam Perda nantinya, seperti aksesibilitas fisik yang belum menyentuh aspek sosial. Penyediaan aksesibilitas di gedung atau kantor pelayanan publik akan diprioritaskan terlebih dahulu. Karena masih banyak kantor pemerintah atau layanan publik, termasuk gedung dewan sendiri yang belum aksesibel bagii penyandang disabilitas,” pungkas Anjar, panggilan Wakil Ketua DPRD Kota tersebut.

 

 

The subscriber's email address.