Lompat ke isi utama
Hj. Badingah, S.sos, Bupati Gunung Kidul menyampaikan pidatonya

Forum Komunikasi Difabel Gunung Kidul Harapkan Pemkab Sensitif Difabel

Solider.or.id,Gunung Kidul “Kesetaraan difabel ditentukan oleh desain kebijakan dan komiten sebuah negara itu sendiri,” ungkapRisnawati Utami menyampaikan dalam paparan materinya, pada peluncuran Forum Komunikasi Disabilitas Gunungkidul (FKDG), Senin (12/01) di Bangsa Sewokoprojo Kabupaten Gunungkidul.

Menurut Risna, sapaan akrab Risnawati Utami, jalan difabel menjadi warga Negara yang independen dan berkontribusi dapat dilakukan dengan pemberian kesempatan yang sama bagi difabel. “Konsep itulah yangdifabel dikembangkan dalam pembangunan di manapun, tidak terkecuali di Kabupaten Gunung kidul,”tambah Risna

Selain itu, dibutuhkan paradigma baru gerakan yang memandang difabel bukan lagi sebagai obyek, melainkan sebagai subyek pembangunan. Dengan perubahan paradigma tersebut akan memungkinkan difabel terpenuhi hak-haknya, mampu membuat keputusan berdasarkan persetujuan, serta menjadi anggota masyarakat yang aktif.

Risnawati Utami yang juga Direktur Perhimpunan Organisasi Handicap Nusantara (OHANA)  dalam paparan materinya juga menyampaikan, aliran dana dari lembaga asing untuk kegiatan sosial sangat besar, jika dimanfaatkan dengan baik bisa digunakan membiayai difabel. “Pemkab harus bisa menarik dana dari Unesco agar (difabel) bisa dibiayai. Karena dananya besar sekali. Ini pentingnya international collaboration, bisa menarik dana asing,” kata Risnawati Utami.

Kebijakan Pemda Gunung Kidul

Risnawati Utami mengapresiasi komitmen politik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gunung Kidul, yang mengikut sertakan difabel dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Gunung Kidul.  Ia menambahkan bahwa penyelenggaraan Musrenbang merupakan salah satu praktik baik (good practice), dalam pengalokasian kebijakan penganggaran. Selanjutnya pendataan yang baik (good data), yang tersegregasi atau terpilah-pilah difabel sesuai dengan kategori anak, remaja, usia produktif, maupun lanjut usia, akan memudahkan dalam pemenuhan pemberian hak-hak bagi difabel.

Dengan kebijakan yang baik dan benar (good policy), berdasar pada data, kebutuhan, maupun permasalahan, atau melalui assesment sebelumnya dan bukan sekedar mengkopi paste dari program-program sebelumnya, akan berdampak pada kebijakan bantuan sesuai dengan kebutuhan difabel.

Risna juga menekankan pentingnya pembangunan layanan sarana prasarana public yang ramah bagi difabel. Menurut Risna penting adanya koneksi antara masyarakat, difabel, dan pemerintah.

The subscriber's email address.